Data Berkualitas Itu Mahal

Oleh : Budhi Setyono

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Guna mendukung program pembangunan nasional dan menyukseskan revolusi industri 4.0, sistem Satu Data Indonesia (SDI) sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan SDI dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu, pengaturan tersebut juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan SDI, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses. Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi. Maka itu, diperlukan kolaborasi yang harmonis antar stakeholder terkait untuk dapat mewujudkannya. Harapannya adalah data tidak hanya berupa angka, tapi juga bisa berupa peta, karakter, simbol, isyarat, bahkan dalam bentuk bunyi, itu semua harus dituangkan dalam satu data.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanah untuk menjadi Pembina Data. Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Sebagai pembina data, BPS mempunyai peran besar dalam memberikan masukan untuk dapat menyatukan data-data yang ada. Artinya data-data tersebut harus mempunyai standar data yang sama, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan data harus menggunakan kode referensi dan/ atau data induk.

Presiden menilai pentingnya sebuah data dalam pembangunan. Disebutkan bahwa data yang akurat memiliki nilai sangat tinggi.  Bahkan pernah disampaikan, data lebih berharga daripada minyak. Data valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Data yang akurat, sangat penting untuk membuat keputusan tepat dan mengeksekusi program pemerintah secara tepat sasaran. Karena itu, pemerintah tak boleh merencanakan dan mengambil keputusan tanpa data. Apalagi jika suatu keputusan penting itu diambil hanya berdasarkan perasaan atau feeling saja. Sehingga pengambilan keputusan/ kebijakan yang berorientasi ‘Asal Bapak Senang’ sudah musnah dari bumi Indonesia.

Visi dan Misi BPS

Guna mewujudkan data yang berkualitas dan tepat waktu, dibutuhkan perencanaan yang matang. Visi BPS adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS sebagai berikut: (1) Menyediakan statistik berkualitas berstandar nasional dan internasional, (2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan, (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional, (4) Membangun SDM unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Reformasi Birokrasi BPS

Reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010, merupakan mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang semakin tidak pasti. Reformasi Birokrasi BPS bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, mempunyai integritas tinggi, dan mengemban amanah dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data dan informasi statistik yang berkualitas. BPS harus melakukan perubahan agar tercapai kinerja yang lebih baik, terutama penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, globalisasi dan orientasi, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam.

Bagi BPS, tuntutan terhadap penyediaan data statistik yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better) dirasakan semakin meningkat. Tuntutan ini tak bisa dianggap remeh apalagi bila dikaitkan dengan visi menjadi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Sebagai penyedia data statistik pemerintahan (official statistics) dalam era ‘big data’ harus berkompetisi dalam penyediaan data dan informasi. Selain itu, dengan pengembangan big data tersebut diharapkan mendapat data yang lebih cepat dan mudah diakses. Data yang cepat dan akurat merupakan suatu keharusan di era digitalisasi agar pengambilan kebijakan lebih tepat sasaran.

Data Strategis BPS

Data strategis BPS yang acap kali menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan antara lain: jumlah penduduk, konsumsi per kapita, produk domestik bruto, angka inflasi, perdagangan luar negeri, masalah ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Data-data tersebut digunakan sebagai data dasar dalam semua kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah.

Merujuk dari data publikasi Statistik Indonesia 2020, luas daratan wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km². Wilayah tersebut terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.246 kecamatan, dan 83.813 desa/ kelurahan. Negara dengan banyak pulau 16.056 ini, mempunyai jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa pada 2019. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

BPS mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau purchasing power parity sebesar Rp13,9 juta per tahun pada 2019. Jumlah tersebut meningkat Rp486 ribu dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 3,6 persen.  Ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02 persen. Angka itu didapat dari rata-rata pengeluaran per kapita per orang per bulan menurut kelompok barang, untuk makanan Rp572.551,00 dan bukan makanan Rp592.690,00 sehingga total Rp1.165.241,00. Pengeluaran per kapita masyarakat merepresentasikan dimensi standar hidup layak, salah satu yang digunakan BPS dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Secara keseluruhan, IPM Indonesia pada tahun lalu meningkat dari 71,39 menjadi 71,92 yang artinya capaian pembangunan Indonesia berstatus tinggi.

Data strategis BPS selanjutnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB perkapita adalah PDB dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. Pada 2019, PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp15.833,9 triliun, sedangkan PDB per kapita sebesar Rp59,1 juta. Pertumbuhan ekonomi pada 2019, didorong beberapa faktor dari sisi pengeluaran. Faktor-faktor tersebut yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,04 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 4,45 persen, konsumsi pemerintah 3,25 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 10,62 persen.

Kemudian pembangunan sebuah negara tidak lepas dari angka inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun kalender 2019 (Desember 2019 dibanding 2018) sebesar 2,72 persen. Angka inflasi tersebut terendah selama 10 tahun terakhir. Sebab pada 2009, Indonesia juga mengalami tingkat inflasi terendah sebesar 2,78 persen. Adapun secara berturut-turut sejak 2011, inflasi tahun kalender masing-masing sebesar 3,79 persen, 4,3 persen, 8,38 persen, 8,36 persen, 3,35 persen, 3,02 persen, 3,61 persen, dan pada 2018 3,13 persen. Pada 2019, berdasarkan komponen inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak (volatile prices) yang mengalami inflasi sebesar 4,3 persen, dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,77 persen. Rendahnya inflasi tersebut disebabkan harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali. Misalnya harga beras yang umumnya menjadi penyebab tingginya inflasi justru malah cenderung terkendali pada tahun tersebut. Selain itu juga kenaikan harga BBM dan tarif tiket pesawat yang juga mulai merangkak naik di akhir 2018 menjadi penyebab inflasi yang cenderung lebih tinggi dibanding 2019.

Berikutnya adalah mengenai perdagangan luar negeri, yang mana kinerja ekspor dan impor tahun lalu masih mengalami kontraksi dengan capaian masing-masing [minus] 0,87 persen dan [minus] 7,69 persen. Sementara ekspor Indonesia pada Mei 2020 mencapai nilai US$10.454,3 juta dengan volume 42.317,6 ribu ton, yang terdiri dari US$560,6 juta hasil ekspor minyak dan gas (migas) dan US$9.893,7 juta hasil ekspor komoditi nonmigas. Dibandingkan periode yang sama tahun 2019, nilai ekspor turun US$4.297,6 juta, karena adanya penurunan ekspor dari kelompok migas sebesar US$493,6 juta atau turun 46,82 persen. Demikian juga ekspor nonmigas mengalami penurunan sebesar US$3.804,0 juta.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor migas menunjukkan penurunan cukup besar. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengutamakan produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dibanding ekspor. Demikian juga pada ekspor nonmigas, terjadi penurunan kinerja dibandingkan nilai ekspor nonmigas periode yang sama pada 2019. Penurunan pada ekspor migas diakibatkan karena menurunnya komponen migas, yaitu hasil minyak, dan minyak mentah.

Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Indonesia

Total penduduk Indonesia pada Februari 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010‒2035 diperkirakan sebanyak 270, 07 juta orang, dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 199,38 juta orang, bertambah 1,47 juta orang (0,74 persen) dibandingkan keadaan enam bulan sebelumnya (197,91 juta orang) dan bertambah 2,92 juta orang (1,49 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (196,46 juta orang).

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang, bertambah sekitar 4,35 juta orang (3,26 persen) dibanding Agustus 2019 sebesar 133,56 juta orang dan bertambah 1,73 juta orang (1,27 persen) dibanding Februari 2019 sebesar 136,18 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebesar 131,03 juta orang, bertambah sekitar 4,52 juta orang (3,57 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 (126,51 juta orang), dan bertambah 1,67 juta orang (1,29 persen) jika dibandingkan dengan keadaaan Februari 2019 (129,36 juta orang).

Jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, berkurang sekitar 170 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2019 (7,05 juta orang), dan bertambah 60 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2019 (6,82 juta orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99 persen, mengalami penurunan sebesar 0,29 persen poin dibanding TPT Agustus 2019 (5,28 persen) dan mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin dibanding TPT Februari 2019 (5,01 persen).

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap 38,05 juta orang (29,04 persen) pekerja, sementara lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 340 ribu orang (0,26 persen) pekerja.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1, 28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020.

Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp.454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.335.793,- (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.118.859,- (26,14 persen).Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Demikian beberapa data strategis BPS yang selalu dijadikan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai sebuah instrumen yang akurat, agar perencanaan pembangunan tidak salah sasaran. Data dapat diibaratkan seperti sistem navigasi pada kapal atau pesawat, sistem ini akan mengarahkan kapal dan pesawat untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Serta layaknya sebuah potret, data berkualitas itu mahal, tetapi lebih mahal membangun tanpa data.

Tulisan ini bersumber dari data Publikasi Statistik Indonesia 2020 (BPS RI) dan Publikasi Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia 2020 (BPS RI). (*)

 

Penulis adalah Statistisi Pelaksana di BPS Kubu Raya

loading...