Delapan Terdakwa Divonis Bersalah dalam Kasus Proyek Bodong Kemendes PDTT di Bengkayang

ILUSTRASI

PONTIANAK – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak menjatuhkan vonis bersalah kepada delapan terdakwa proyek bodong Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bengkayang. Sidang pembacaan putusan tersebut berlangsung  Senin 20 September.  Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bengkayang, Adityo Utomo  menerangkan, delapan terdakwa menghadiri sidang secara virtual.

“Kedelapan terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum,” kata Adityo, ketika ditemui usai persidangan.

Adityo menjelaskan, putusan terhadap kedelapan terdakwa bervariasi. Terdakwa Putra Perdana dipidana selama empat tahun penjara potong masa tahanan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.1.245.000.000. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Untuk terdakwa Sri Rohaeni, majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara, dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. Sedangkan terdakwa M. Yusuf dipidana selama  dua tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan. Kundel dipidana selama satu tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta dan subsidair tiga bulan kurungan.

Terdakwa lainnya yakni Julfikar Desi Pusrino, dipidana selama satu satu tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp50 dan subsidair tiga bulan kurungan. Sementara terdakwa Aditya, S. Kom dipidana selama satu tahun delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta dan subsidair tiga bulan kurungan.

Adityo menyatakan, untuk terdakwa Sukardi dipidana selama satu tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta dan subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian terdakwa Destaria Wiwit dipidana selama satu tahun tiga bulan penjara, denda sebesar Rp50 juta dan subsidair tiga bulan kurungan.

“Pada persidangan sebelumnya, para terdakwa telah dilakukan penuntutan bervariasi, sebagai contoh untuk terdakwa Sri Roehani oleh jaksa penuntut umum dituntut dua tahun enam bulan,” ungkap Adityo.

Adityo menyatakan, atas putusan tersebut sebagian terdakwa menerima dan sebagian terdakwa menyatakan pikir–pikir. Jaksa penuntut umum juga menyatakan sikap pikir–pikir terhadap putusan tersebut.

 Seperti diberitakan, kasus ini berawal dari pencairan kredit barang dan jasa menggunakan jaminan SPK (surat perintah kerja) yang dipalsukan. Seolah-olah mendapat pekerjaan berupa pembangunan. Di dalam SPK juga dicantumkan tentang sumber anggaran proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ternyata juga dipalsukan. Akibatnya, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 miliar. Kasus ini melibatkan 17 tersangka. Beberapa di antaranya sudah diadili sebelumnya,seperti Herry Murdiyanto ( Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) yang telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp100 juta. (adg)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!