Desa di Kubu Raya Terapkan Transaksi Non Tunai

TRANSAKSI : Kepala Desa Parit Baru, Musa bersama Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mendemonstrasikan proses transaksi non tunai Ashri

SUNGAI RAYA – Belum lama ini pengelolaan dana desa dengan sistem transaksi non tunai telah diimplementasikan di Kubu Raya. Dari 118 desa di Kubu Raya sebelumnya ini sudah terdapat 28 desa yang menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak Bank Kalbar untuk mengimplementasikan transaksi non tunai dalam pengelolaan dana desa.

“Saat ini sudah terdapat sekitar 22 desa yang telah menerapkan aplikasi cash management system (CSM) dan Desa Parit Baru termasuk salah satunya yang telah menerapkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa melalui CSM,” kata Kepala Desa Parit Baru, Musa, Senin (2/9) usai mendemonstrasikan proses transaksi nontunai yang dilakukan pihaknya untuk insentif perangkat RT, dusun, perangkat desa, posyandu, BPD, dan transaksi lainnya di Gedung Serba Guna Masjid Al-Muhajirin, Desa Parit Baru.

Musa menerangkan, transaksi nontunai yang dilakukan pihaknya merupakan transaksi untuk insentif perangkat RT, dusun perangkat desa, posyandu, BPD dan sejumlah transaksi lainnya.

“Saat ini sudah tahap ketiga penerimaan dana desa, kemarin sudah kita transfer lima bulan, dan hari ini kita transfer tiga bulan, kemudian di bulan September kita transfer lagi empat bulan,” jelasnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi upaya pemerintah desa di Kubu Raya yang telah berupaya melakukan langkah percepatan dan inovasi di tingkat desa. Hal itu, menurutnya, mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

“Untuk tahap awal, memang belum semua yang menerapkan transaksi non tunai in, namun saya harap mulai tahun depan semua desa di Kubu Raya sudah bisa mengimplmentasikan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa,” ucap Muda.

Kata Muda, transaksi nontunai yang diterapkan desa-desa di Kubu Raya merupakan terobosan pertama di Indonesia. “Desa Parit Baru termasuk pelopor pertama dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai ini, , dan 28 desa sudah mendeklarasikan ini,”ucapnya.

Muda mengatakan CMS atau transaksi nontunai yang diterapkan 28 pemerintah desa merupakan terobosan untuk membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal itu sekaligus mengamankan dan melindungi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi hak masyarakat desa.

“Ini juga sebagai upaya membentengi aparatur desa dari persoalan hukum sekaligus mempercepat pembangunan.

Memastikan realisasinya bisa lebih efektif dan termonitor dengan baik,” jelasnya.

Muda menyatakan, di tahun 2020 nanti seluruh desa di Kubu Raya diharuskan menerapkan transaksi nontunai. Ia mengungkapkan peraturan bupati terkait hal itu telah dibuat.

“Pada tahun 2020, semua desa akan MoU dengan Bank Kalbar untuk menerapkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan CSM,” jelasnya.

Kata Muda, penerapan transaksi nontunai di tingkat pemerintahan desa sangat efektif dan efisien. Karena membuat aparatur desa tidak lagi direpotkan oleh berbagai hal.

“Dengan menerapkan transaksi non tunai ini semua pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan jelas, termasuk dananya jelas, transaksinya jelas, kemana larinya jelas, rekening korannya juga jelas. Bahkan, laporannya lebih mudah dan kami juga akan lebih mudah untuk mengontrolnya,” pungkasnya. (ash)

Read Previous

Menyesuaikan Perubahan Struktur OPD Landak

Read Next

Seleksi Direktur PDAM Tirta Raya

Tinggalkan Balasan

Most Popular