Desak Brigadir DY Dipecat dan Dipidana

ilustrasi jawapos.com

PONTIANAK – Prilaku bejat Brigadir DY terus menuai sorotan. Kepolisian pun dituntut untuk bekerja secara profesional. Pemecatan dan pidana umum terhadap pelaku, dianggap tindakan tepat.

Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (FH Untan), Hermansyah, mengatakan, Sebagai masyarakat biasa, dirinya merasa sangat membuat kecewa dan terkejut ketika membaca pemberitaan adanya oknum polisi yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak.

Menurut dia, kejadian itu diluar nalar, diluar keyakinan bahwa polisi sebahai abdi negara, penegak hukum, sebagai orang yang melakukan pemberantasan kejahatan, justru menjadi pelaku tindak pidana. Peran ideal yang harus dilakukannya menjadi terbalik.

“Ini pemikiran saya sebagai masyarakat biasa, tidak habis pikir itu bisa terjadi,” kata Hermansyah, Sabtu malam (19/9).

Hermansyah mengatakan, sebagai ahli hukum, ia melihat kasus tersebut jelas sudah melanggar hukum. Tindakan oknum polisi itu jelas melanggar pasal 285 tentang pemerkosaan. Dalam pasal itu perbuatan tersebut memang jahat dan tidak boleh dilakukan. Maka terhadap pelakunya harus diancam hukum pidana.

Dia menjelaskan, perbuatan pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga sudah melanggar kode etik kepolisian. Sejatinya petinggi kepolisian di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat harus mengambil dua langkah dalam menangani kasus tersebut.

Dia menuturkan, langkah pertama yang harus diambil adalah pelaku harus diadili secara kode etik terlebih dahulu. Karena bentuk pelanggarannya sudah berat, maka bentuk hukuman etiknya, pelaku harus dipecat. Karena dari sisi norma apapun, perbuatan pelaku tidak dibenarkan.

“Pelaku harus dipecat. Dia tidak bisa lagi dipertahankan,” tegas Hermansyah.

Hermansyah menyatakan, pemecatan itu harus dilakukan karena apa yang dilakukan pelaku adalah kejahatan luar biasa. Setelah diproses secara kode etik, tidak bearti pertanggungjawabannya secara pidana lepas. Pidana terhadap pelaku tetap saja dikenakan.

“Ada dua proses yang harus dijalani pelaku, peradilan kode etik dimana rekomendasinya pemecatan dan peradilan pidana umum,” ucapnya.

Hermansyah menyatakan, setelah oknum polisi tersebut dipecat, maka pelaku harus menjalani proses peradilan umum. Dan di peradilan umum, pelaku harus dijatuhi hukuman berat. Kenapa ? Karena tidak ada faktor yang meringankan perbuatan pelaku.

Sehingga, lanjut Hermansyah, karena tidak ada faktor yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat. Pelaku adalah aparat negara yang harus memberi contoh, memberantas kejahatan, menegakan hukum dan menegakan keamanan dan ketertiban tetapi dia sebagai pelaku.

“Dari unsur-unsur itu tidak ada yang dapat meringankan perbuatan pelaku,” terangnya.

Hermansyah menjelaskan, bukti tidak ada faktor meringankan bagi pelaku adalah bahwa korban adalah anak-anak yang diberikan perlindungan khsusus oleh negara karena dia sebagai generasi bangsa.

Bayangkan, lanjut Hermansyah, dampak psikologis anak menjadi korban pemerkosaan. Dampaknya luar biasa sehingga terhadap psikologinya harus segera dipulihkan. Karena jika tidak korban akan mengalami traumatik sosial. Dia akan ketakutan setiap melihat polisi. Padahal bisa saja yang dilihatnya adalah polisi yang baik.

“Dalam analisa hukum saya, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oknum polisi itu ada alasan yang meringankan,” tandasnya.

Hermansyah menyatakan, melihat dari sudut pandang apapun, maka tidak ada alasan kasus itu ditutupi. Dan harusnya moment ini menjadi kesempatan bagi polisi untuk bersih-bersih. Karena masyarakat sangat berharap pada institusi kepolisian untuk menegakan hukum.

Dan, dia menambahkan, kepolisian harus terbuka dalam menangani kasus itu. Sampaikan kepada masyarakat, ketika proses pemecatan dilakukan, sampaikan perkembangan penanganan kasusnya. Karena itu adalah hak publik.

Terhadap pelaku, Hermansyah mengatakan, ketika telah masuk dalam proses pidana umum, maka dua pasal terhadapnya dapat dikenakan. Pertama pasal 285 KUHP dan pasal yang ada di dalam Undang undang perlindungan anak. Dan perbuatan pelaku terbukti di dua pasal tersebut.

Dia menjelaskan, ketika dalam prosesnya nanti terbukti, maka terhadap hukumannya tinggal ditambahkan saja. Berapa hukuman maksimal yang dijatuhkan ditambah sepertiga.

“Bagi penegak hukum tidak sulit menuntaskan kasus ini. Merujuk pasal 184 tentang alat bukti, pelaku dan korban ada, hasil visum sebagai bukti surat, tambah keterangan ahli. Maka sudah empat alat bukti terpenuhi untuk menetapkan oknum polisi ini sebagai pelaku,” tegasnya.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalimantan Barat Mengecam Keras atas tindakan tak bermoral yang dilakukan oleh Oknum Satlantas Polresta Pontianak yang, mencabuli seorang anak berusia 15 tahun.

Ketua LPA Kalbar, R. Hoesnan meminta kepolisian segera memeriksa pelaku dan memastikan kemungkinan ada atau tidaknya korban lain selain anak tersebut. Serta memberi sanksi tegas apabila perlakuan asusila yang dilakukan pelaku sudah terbukti.

Seperti yang kita ketahui bersama, lanjut dia, maraknya kasus prostitusi anak di kota Pontianak belum mampu dikurangi. Selama ini banyak anak yang terlibat prostitusi online terjaring razia baik oleh kepolisian atau satpol PP.

Namun hingga saat ini, dia menambahkan, dia menambahkan hanya ada beberapa predator anak yang berhasil dijerat dan diproses secara hukum.

Hoesnan menyatakan, ironisnya prilaku tak terpuji itu malah dilakukan oleh oknum anggota Satlantas Polresta Pontianak. Pelaku yang harusnya sebagai penegak hukum harus mampu menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat bukan sebaliknya memanfaatkan kelemahan anak yang harusnya di ayomi dan dilindungi malah dijadikan pemuas birahinya.

“Kasus ini tentu diserahkan kepada pihak kepolisian, saya yakin pada komitmen Kapolresta Pontianak dalam penegakan hukum meskipun pelakunya adalah anak buahnya sendiri,” kata Hoesnan.

Hoesnan mengingatkan, bahwa Hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kejahatan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Saya ingin pastikan, bahwa Terakhir kami LPA Kalbar akan terus mengawal Kasus ini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adg)

error: Content is protected !!