Dinilai Bukan Lagi WNI

Pemerintah Tegaskan Tolak Mantan Teroris

JAKARTA – Keputusan tidak memulangkan WNI eks ISIS atau foreign terrorist fighters (FTF) ke Indonesia sudah bulat. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan memulangkan mantan teroris. Apalagi yang asal-usulnya tidak jelas seperti FTF yang saat ini dilaporkan berada di Syria dan beberapa negara Timur Tengah lain.

Mahfud menyampaikan itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta kemarin (12/2). ”Yang sudah gabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa,” kata dia. Menurutnya, negara pasti hadir apabila ada WNI yang terlantar di luar negeri. Namun demikian, itu tidak berlaku bagi teroris atau yang sudah pernah jadi bagian kelompok teroris. Sebab, mereka dinilai sudah tidak lagi bersedia menjadi WNI.

Salah satu buktinya, kata Mahfud, mereka berani membakar paspor. Dokumen yang sangat penting bagi WNI di luar negeri. ”Bahkan nantang-nantang itu,” ujarnya. Menurut dia, sebelumnya pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah pernah mengirim orang untuk memastikan keberadaan para FTF asal Indonesia. Namun, tidak pernah bisa bertemu langsung dengan mereka.

Data FTF yang berangkat dari Indonesia sebanyak 689 orang yang dibeber Mahfud usai rapat terbatas di Istana Bogor Selasa (11/2) berasal dari sumber-sumber pemerintah. Di antaranya Central Intelligence Agency (CIA), palang merah internasional atau International Committee of The Red Cross (ICRC), dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). ”Mereka (FTF) kan menghindar dari kita,” imbuhnya.

Karena itu, orang-orang BNPT yang dikirim pemerintah juga tidak pernah bertemu langsung dengan mereka. ”Kan ndak pernah menampakan diri. Paspornya dibakar,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Selama ini, masih kata Mahfud, perwakilan pemerintah di negara-negara yang di tempati FTF asal Indonesia juga tidak pernah mendapat laporan maupun permintaan yang menyatakan mereka ingin pulang.

Laporan yang diterima dari sumber-sumber pemerintah hanya menyebutkan ada FTF asal Indonesia. Tidak lebih dari itu. Kalau pun ada yang melaporkan diri untuk meminta pulang, pemerintah sudah menutup pintu bagi eks anggota ISIS tersebut. Kecuali, lanjut Mahfud, anak-anak. ”Kalau ada, silakan lapor. Ini nggak ada,” imbuhnya. Karena itu, sampai kemarin, belum ada langkah lanjutan pasca pemerintah mengambil keputusan.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai menhan itu pun menekankan kembali keputusan pemerintah terkait FTF asal Indonesia. Yakni menjamin rasa aman bagi masyarakat Indonesia, tidak memulangkan FTF di mana pun saat ini mereka berada, dan mendata kembali. ”Mendatanya itu kan dari lembaga-lembaga internasional, datanya itu tidak teridentifikasi jumlah sekian, ini sekian gitu lho,” bebernya.

Saat di kompleks Istana kepresidenan Jakarta, Mahfud memastikan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi bila ada FTF yang coba masuk Indonesia lewat jalur tikus. ’’Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, paspornya pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara bebas visa untuk masuk ke Indonesia,’’ tuturnya.

Potensi masuk lewat cara itu juga sudah diantisipasi. Namun, Mahfud menolak membeberkannya. Karena bila dijelaskan, mereka akan mencari cara lain untuk masuk ke Indonesia. Yang terpenting, pemerintah sudah punya cara untuk mencegah FTF masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, mengenai penanganan anak-anak kombatan, pemerintah akan melihatnya per kasus. Kalaupun ada yang dipulangkan, usianya masih di bawah 10 tahun. Penanganannya juga tidak dengan deradikalisasi. Karena mereka dianggap belum terpapar.

’’Kalau umur (di bawah) 10 tahun belum mengerti, tapi istilah UU itu di-kontraradikalisasi,’’ tambahnya tambahnya tanpa menjelaskan perbedaan dengan program deradikalisasi. Yang jelas, deradikalisasi hanya untuk mereka yang sudah terpapar. Sementara, untuk anak-anak, dilakukan kontraradikalisasi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan keamanan 267 juta rakyat Indonesia dalam jangka panjang. ’’Oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,’’ terangnya usai melantik Kepala Bakamla di Istana Negara kemarin.

Selain itu, lanjut Jokowi, dia juga memerintahkan agar 689 orang yang sudah terdata itu diidentifikasi secara mendalam. Siapa saja mereka, dari mana asalnya, selengkap mungkin. ’’Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Mengenai pemulangan anak-anak, Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang masih membuka peluang bagi anak-anak yatim maupun yatim piatu untuk kembali. Khususnya yang masih berusia di bawah 10 tahun. Namun, untuk saat ini keberadaan mereka belum bisa dipastikan. Itulah nanti fungsi dari identifikasi dan verifikasi.

Yang pasti, menjadi bagian dari ISIS sudah menjadi keputusan mereka secara mandiri. ’’tentu segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan,’’ tambahnya saat disinggung mengenai nasib para eks ISIS itu ke depan.

Mantan teroris yang kini memimpin Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi, ikut menanggapi keputusan pemerintah terhadap FTF eks ISIS. Menurut dia, keputusan tersebut patut dihormati. Dia yakin pemerintah mempertimbangkan banyak hal. ”Menimbang kerusakan atau mudarat dan manfaatnya. Ini juga menurut saya dibahas oleh para pakar dan para ahli,” ungkap dia ketika diwawancarai kemarin.

Sebagai mantan kombatan yang kini concern mengurus eks narapidana kasus terorisme, Ali Fauzi menyebutkan, membawa eks ISIS ke tanah air bukan perkara mudah. Dia yakin, sejauh ini pemerintah juga tidak punya akses total untuk bisa menjangkau mereka. Sebab, ada banyak otoritas di sana. ”Di samping itu juga biaya yang dikeluarkan menurut saya tidak sedikit,” ujarnya. Setelah tiba pun pemerintah harus memberi program deradikalisasi.

Membina eks ISIS, lanjut Ali Fauzi, sulit. Apalagi yang level pemahaman indeologi terorisnya sudah tinggi seperti mantan kombatan. ”Tidak mudah membina mereka,” ungkapnya. Di dalam negeri, pemerintah juga harus mempertimbangkan pendapat banyak pihak. Sejauh ini, kebanyakan masyarakat menolak kehadiran mereka. ”Bisa saja nanti pemerintah memulangkan mereka akan ada reaksi,” lanjut dia.

Itu bisa menjadi konflik dan masalah baru. Untuk itu, Ali Fauzi, menghormati keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. ”Perlu dihargai,” ungkapnya. Soal perkembangan ke depan, semua pihak akan mencermati. Pun demikian pertimbangan yang mungkin diberikan terhadap anak-anak dan perempuan eks ISIS itu. ”Tapi, bagi kombatan yang memang tensi radikalnya begitu kuat, menurut saya keputusan itu perlu dihormati,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan langkah lanjutan dari pemerintah setelah mengambil keputusan. ”Kalau tidak memulangkan. Lantas langkah pemerintah selanjutnya apa. Terutama terkait penegak hukum,” ungkapnya. Menurut dia, undang-undang antiterorisme bisa dipakai untuk memproses hukum mereka. Khususnya yang terbukti melanggar aturan tersebut.

Menurut Ahmad, proses hukum terhadap mereka penting. Selain menghindarkan mereka dari status tanpa kewarganegaraan, itu juga penting untuk membantu pemerintah memilah. ”Pisahkan antara yang kombatan, baik pria maupun wanitia, dengan yang bukan kombatan,” bebernya. ”Kalau kombatan itu pidana, pakai hukum nasional atau hukum internasional,” lanjutnya. Sedangkan yang bukan kombatan perlu deradikalisasi.

Direktur Imparsial Al Araf juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, membawa kembali eks ISIS dari Syria bukan berarti tanpa proses yang adil dan cermat. Sebaliknya, proses itu harus dilalui. ”Jika mereka terlibat FTF di sana, pemerintah bisa menjerat dengan uu terorisme,” kata dia. ”Sedangkan terhadap perempuan dan anak anak yang tidak terlibat aktif dalam FTF maka mereka perlu ikut program deradikalisasi oleh BNPT,” tambahnya.

Lebih lanjut, Al Araf menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menolak memulangkan eks ISIS tersebut berpotensi menjadikan mereka sebagai stateless. Padahal, pemerintah bisa saja mengidentifikasi atau melakukan profiling sebelum mengambil keputusan. ”Apakah mereka FTF aktif atau tidak,” imbuhnya. Kalau terbukti aktif, proses hukum bisa dilakukan. Jika tanpa bukti, deradikalisasi menjadi solusi.

Terpisah, Ketua DPP PKB Bidang Pertahanan dan Keamanan Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sikap pemerintah dalam kasus pemulangan WNI eks kombatan ISIS masih bersayap. Memang pemerintah menyatakan tidak akan memulangkan mereka ke Indonesia.

Namun, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika mereka pulang sendiri atau difasilitasi pihak lain untuk pulang ke tanah air. “Apa sikap pemerintah? Kan tidak jelas,” terang dia saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ”Kombatan ISIS Tidak Dipulangkan, What’s Next?” di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat kemarin (12/2).

Pemerintah seharusnya menjelaskan bahwa selain tidak memulangkan eks kombatan ISIS, pemerintah juga akan menghalangi ketika mereka pulang, baik secara sukarela atau atas fasilitasi organisasi atau kelompok lain. Jadi, seharusnya ada ketegasan dari pemerintah.

Ketua Umum GP Ansor itu juga mempertanyakan soal data jumlah eks kombatan ISIS. Sebab, data yang digunakan berasal dari Central Intelligence Agency (CIA). Mengapa pemerintah tidak menggunakan data dari lembaga intelijen negara. “Padahal, kita punya BIN dan Bais. Kenapa Menkopulhukam ngomong berdasar data dari CIA?” papar dia.

Anggota Komisi II DPR RI itu khawatir jika data yang berasal dari  CIA itu tidak benar. Bisa saja data WNI eks kombatan ISI hanya data permainan. Sebab, semua sudah tahu bahwa salah satu prodeusan terorisme adalah Amerika Serikat. Jadi, jangan-jangan data yang sudah beredar luas di masyarakat itu hanya hasil permainan belakang. “Akan lebih kredibel jika pemerintah menggunakan data hasil penelusuran intelijen sendiri,” ucapnya.

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, penanganan eks kombatan ISIS harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Setelah mereka tidak dipulangkan, harus ada langkah selanjut yang jelas.  Harus ada penyelesaian menyeluruh. Menurut dia, pergerakan ISIS tidak  hanya perang di darat, tapi juga pergerakan di dunia maya yang sangat massif. Bahkan ISIS di dunia maya tujuh kali lipat lebih sulit diatasi dibanding ISIS yang di darat.

Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional Universitas Paramadina Dinna Wisnu menerangkan bahwa ISIS merupakan salah satu bukti bahwa proxy war itu nyata adanya. Menurut dia, proxy war merupakan perang tidak langsung yang diciptakan negara-negara besar untuk menggali manfaat langsung dari ketegangan dan ketakutan di wilayah tertentu.

Artinya, kata dia, tangan mereka tidak ingin kotor langsung, sehingga orang tidak bisa melacak secara persis siapa pelaku negaranya, tetapi segala konsekuensinya akan ditanggung oleh negara-negara yang kena imbas. “Baik yang terdekat maupun yang sektor strategisnya juga akan terganggu,” ungkap dia. (syn/byu/lum)

loading...