Perkara Korupsi Dana Desa Bantan Sari
Dinilai Tak Terbukti Korupsi, Anggota Dewan Ketapang Divonis Bebas Hakim

LEGA: Luhai, mantan Kepala Desa Bantan Sari lega setelah divonis bebas dalam perkara korupsi dana desa untuk pengadaan mesin genset. (Foto: Adong/Pontianak Post)

PONTIANAK – Dua terdakwa korupsi dana desa untuk pengadaan mesin genset di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, telah menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Kamis (9/9) kemarin.

Dalam sidang itu, majelis hakim menyatakan terdakwa Petrus, mantan bendahara desa bersalah. Ia divonis pidana penjara satu tahun satu bulan. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni satu tahun tiga bulan.

Sementara untuk terdakwa Luhai, mantan Kepala Desa Bantan Sari, majelis hakim menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan. Luhai kini menjabat sebagai anggota DPRD Ketapang.

Ridho Fathant, Kuasa hukum Luhai, mengatakan, sidang putusan perkara korupsi dana desa untuk pengadaan mesin genset, berlangsung pada Kamis, 9 September, kemarin. Hakim memutuskan, jika kliennya, yakni Luhai dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

“Vonisnya bebas. Kalau untuk terdakwa yang kedua, Petrus divonis satu tahun satu bulan,” kata Ridho, Jumat (10/9).  Ridho menerangkan, beberapa pertimbangan majelis hukum menjatuhkan putusan bebas, yakni di dalam persidangan terbukti jika tanda tangan kepala desa untuk dokumen-dokumen pengadaan mesin genset telah dipalsukan oleh bendahara desa, yakni terdakwa Petrus. Dan di dalam sidang Petrus telah mengakui perbuatannya.

Pertimbangan lain yakni Luhai terbukti tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan. Karena keinginan agar masyarakat Desa Bantan Sari teraliri listrik sudah ada sejak jauh sebelum terdakwa menjabat sebagai kepala desa.

Ridho menyatakan, dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, terhadap terdakwa Luhai, harkat, martabat dan nama baiknya dikembalikan ke keadaan semula. Hanya saja, lanjut Ridho, yang menarik dalam persidangan itu adalah tidak hadirnya saksi mahkota, yakni Direktur PT Ratu Intan Elektrik, Alex Sumarto. Yang bersangkutan adalah perusahaan swasta yang menyediakan mesin genset di Desa Bantan Sari.

“Alex Sumarto ini dipanggil secara patut sebanyak empat kali, tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan,” ungkap Ridho. Padahal kehadiran Alex Sumarto sangat penting untuk mendengarkan keterangannya, sebagai penyedia barang dan jasa.

Dari fakta persidangan terungkap, awalnya PT Ratu Intan Elektrik menyediakan mesin genset di Desa Bantan Sari menggunakan uang perusahaan. Kemudian antara perusahaan dan masyarakat membuat perjanjian, masyarakat mengumpulkan uang untuk membayar mesin genset tersebut.

“Masyarakat patungan terkumpullah uang sebesar Rp230 juta lebih yang diserahkan kepada PT Ratu Intan Elektrik. Dalam perjalanannya tercatat mesin bermasalah, harus ada perbaikan dan segala macam. Karena masyarakat sudah tidak mampu, akhirnya meminta agar biaya listrik ini dibebankan ke negara melalui desa,” tutur Ridho.

Ridho menerangkan, pada saat rapat pembahasan, kepala desa tidak mengikuti karena sedang berada di Kabupaten Ketapang. Rapat dihadiri masyarakat, bendahara desa, perusahaan penyedia mesin, kepolisian dan pihak lainnya. Ternyata dalam prosedurnya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan ada beberapa dokumen yang tandatangan kepala desa dipalsukan oleh bendahara.

“Dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan, yakni perusahaan penyedia barang dan jasa. Tentu perusahaan ini terlibat langsung. Pertanyaannya, kok penyedia barang dan jasa lepas dari jeratan hukum?” kata Ridho. (adg)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!