Dipecat, Karyawan Ibis Tuntut Hak

PONTIANAK – Tujuh mantan karyawan hotel Ibis berjuang mencarik keadilan. Setelah diberhentikan dari pekerjaan, hingga saat ini pihak hotel tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar uang kompensasi.

Ketujuh karyawan yang diberhentikan sepihak itu adalah, Sahri Ramadan,
Firdaus Firmus, Saiful Akhyar, Dias Verentino, Juni Ardiansyah, Hendra
dan Tri Wahyu Ningsih. Dari kasus pemberhentian itu, mereka mengadukan
nasibnya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar.

Pengaduan itu pun membuahkan hasil. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah I Disnakertrans Kalbar mengeluarkan surat keputusan tentang
perhitungan dan penetapan pembayaran upah kerja lembur yang harus dipenuhi pihak hotel. Namun sayangnya sampai dengan saat ini, pengelola hotel Ibiz tidak kunjung memenuhi kewajibanya.

Mantan karyawan Ibiz, Tri Wahyu Ningsih, mengatakan, ia mulai bekerja
di Ibis sejak September 2019. Bekerja sebagai pembersih kamar. Pada Agustus 2020 ia melakukan pelanggaran yakni, tidak mengganti seprai atau alas Kasur.

“Saya tidak ganti seprai ada alasannya. Karena jumlah seprai terbatas dan harus menunggu seprai yang telah selesai dicuci,” kata Tri Wahyu Ningsih, Kamis (26/11).

Tri Wahyu Ningsih menuturkan, karena pelanggaran itu ia kemudian ditegur dan marah oleh HOD Ibis. Kemudian pada keesokan harinya berlangsung rapat kecil. Di dalam rapat, ia kembali dimarah, dicaci maki bahkan disuruh pulang.

“Tetapi kerena saya tidak terlalu menanggapi ucapan HOD, saya tetap
memilih untuk bekerja,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut Tri Wahyu Ningsih, karena HOD marah sudah ke lewat batas, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke rumah. Keputusannya membuat dirinya dibebastugaskan selama satu bulan dari pekerjaannya.

Tri menuturkan, belum selesai masa bebastugas selesai, pihak hotel
mengirim gaji karyawan. Tetapi gaji yang dikirim tidak masuk ke rekeningnya. Setelah ditanya, pihak hotel meminta kepada dirinya untuk
mengembalikan seluruh atribut karena ia sudah diberhentikan.

“Anehnya pemberhentian tanpa pemberitahuan. Sementara masa bebas tugas saya belum habis,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan kepastian statusnya di hotel, Tri menambahkan, ia datang menemui HOD. Tetapi mereka tidak mau bertemu dengannya. Hingga akhirnya ia mendapat pesan singkat di whatsapp, jika dirinya telah diberhentikan.

“HRD yang kirim pesan pemberhentian. Diberhentikan tanpa surat. Gaji saat itu dibayar setengah, sementara setengahnya lagi menunggu bulan
depan,” tuturnya.

Tri mengatakan, karena cara pemberhentian yang dilakukan hotel tidak sesuai, ia bersama keenam mantan karyawan membuat pengaduan UPT
Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar.

Setelah berproses di Disnaker, dia menambahkan, akhirnya keluarlah
surat penetapan pembayaran upah kerja lembur yang harus di bayarkan hotel kepada karyawan yang diberhentikan sepihak. Tetapi sampai dengan saat ini kewajiban itu tidak kunjung dilaksanakan, dengan alasan hotel
sedang mengajukan banding ke kementerian.

“Orang hotel mengadu ke Disnaker, kalau mereka mau bayar kami dengan
nominal masing-masing karyawan sebesar Rp2,5 juta. Nominalnya tidak
sesuai dengan surat penetapan. Jelaslah kami menolak.”

Tri menyatakan, karena belum menemukan titik terang, ia bersama mantan karyawan lainnya membuat laporan ke Ombusdman Kalbar. Pengaduan itu berkaitan dengan pembayaran kompensasi sesuai keinginan hotel, akan tetapi tidak sesuai dengan nominal yang ada di surat penetapan.

Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Muda UPT Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah I Disnakertrans Kalbar, M Furqan mengatakan, pihaknya memang telah mengeluarkan surat penetapan pembayaran upah lembur. Tetapi karena keduabelah pihak belum sepakat, pengelola Ibis akhirnya mengajukan banding ke kementerian.

Menurut Furqan, oleh karena tentulah harus menunggu keputusan dari kementerian untuk melakukan pengecekan dan penetapan ulang.

“Saya bilang ke pekerja nominal yang ada di dalam surat penetapan itu
harga mati. Jadi kalaupun mau negosiasi diluar kami, itu terserah. Kami tahunya angka yang dibayarkan, harus tetap dengan sesuai dengan surat penetapannya,” tegas Furqan.

Furwan menuturkan, memang nominal yang akan diberikan pihak hotel kepada mantan karyawan tidak masuk akal dan kurang manusiawi.

“Jadi harus menunggu hasil banding. Ketika putusan banding ditetapkan,
lalu pengelola hotel tidak juga membayar, maka masalah itu nanti akan
masuk ranah pidana,” pungkasnya.

HRD Hotel Ibis, Yuli ketika dihubungi melalui telepon genggam, mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih. Ia beralasan harus membicarakan masalah itu terlebih dahulu dengan manajemen.

“Kalau mau keterangan langsung, mungkin bisa ke manajemen hotel,”
pinta Yuli. (adg)

error: Content is protected !!