Diusir dari Rumah Dinas, Diturunkan Pangkat dan Dipotong Gaji

CARI KEADILAN: dr. Ismawan Adrianto (kiri) saat mendatangi PTUN Pontianak. Ia menggugat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu karena diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang.ISTIMEWA

Kisah Perjuangan dr Ismawan, Dokter di Pedalaman Mencari Keadilan

Ismawan Adrianto adalah seorang dokter yang bertugas di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Pengabdiannya selama belasan tahun seakan terabaikan. Saat ini ia harus berjuang mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak.

ARIEF NUGROHO, Pontianak

DENGAN berkemeja putih, dr. Ismawan Adrianto mendatangi PTUN Pontianak, Jumat (23/8). Ia didampingi penasihat hukumnya, Hadi Suratman. Ismawan datang untuk memenuhi panggilan PTUN Pontianak dalam agenda mendengarkan keterangan para pihak pada sidang gugatan yang ia ajukan melawan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepada Pontianak Post, Ismawan menceritakan perjalanan kariernya selama mengabdi sebagai dokter di pelosok Kalbar, tepatnya di Kapuas Hulu. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu mulai menginjakkan kaki di Kapuas Hulu sejak Maret 2007. Ia mengabdi sebagai dokter PTT (pegawai tidak tetap) dari Departemen Kesehatan.

Setelah dua tahun menjadi dokter PTT, Ismawan kemudian mengikuti seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Di tahun 2009, ia dinyatakan lolos sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tahun 2011, ia ditugaskan sebagai dokter umum di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sampai dengan pertengahan 2016. Selama bertugas di rumah sakit umum daerah itu, karirnya berjalan mulus. Satu per satu persoalan mulai muncul setelah ia dimutasi di Puskemas Bika pada 2016 lalu.

Surat keputusan mutasi yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Juni 2016 baru ia terima pada Juli 2016. “Setelah saya menerima surat dari Sekda, selang dua hari kemudian, saya mendapat surat teguran dari Plt Direktur rumah sakit,  karena dianggap tidak segera melaksanakan tugas di Puskesmas Bika.  Padahal saya sudah dibayar kerja di RSUD sampai akhir Juli 2016,” kata dr. Ismawan Adrianto kepada Pontianak Post.

Tidak terima dengan surat teguran itu, lantas ia pun menyampaikan keberatan ke beberapa pihak, baik kepada Plt Direktur RSUD, pemda hingga kepada anggota dewan. Namun, keluhan dan protesnya itu tidak ditanggapi.

Dua bulan setelah dimutasi di Puskesmas Bika, kata Ismawan, muncul lagi sejumlah persoalan baru. Mulai dari penarikan sarana dan prasarana, uang insentif hingga rumah dinas. Ia terusir dari rumah dinas yang selama ini ia tinggali bersama keluarganya.

Belum lagi saat itu ia harus menjalani perawatan akibat kecelakaan sepulang dari bertugas di Puskesmas Bika pada 3 Mei 2017. Ia didiagnosa mengalami trauma capitis sedang berat+dislokasi atau fraktur clavicula sinistra. “Saya koma sekitar 13 jam,  dan akhirnya dirujuk ke RS Antonius Pontianak,” katanya.

Akibat kecelakaan itu, ia harus beristirahat selama dua bulan untuk proses penyembuhan. Selang beberapa waktu kemudian, ia mendapat surat pengusiran dari rumah dinas pada Agustus 2017 hingga Mei 2018.

Ismawan tidak pernah lupa peristiwa itu. Ia harus angkat kaki dari rumah dinasnya. Proses eksekusi pertama dilaksanakan pada 1 Agustus 2018 lalu disusul eksekusi kedua pada 9 Agustus 2018 dan terakhir pada 10 Agustus 2018.  “Atap rumah sudah dilepas. Katanya ini perintah Sekda,” terangnya.

Ismawan bersama keluarga akhirnya pindah ke rumah kontrakan di Gang Kampung Prajurit Putussibau. Seminggu setelah eksekusi, seorang staf dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu mengantar surat untuknya. Isi surat itu menyatakan bahwa pangkat Ismawan diturunkan dari III d menjadi III c selama 3 tahun karena alasan absensi. Ismawan dianggap tidak masuk kerja selama 81 hari.

“Saya ibaratnya tidak punya hak membela diri. Saat itu saya bilang kalau begitu turunkan lagi pangkat saya, sampai terendah pun tidak apa-apa. Saya juga tidak mengejar pangkat, tapi saya tidak suka dengan cara permainan ini,” katanya.

“Saya sudah mengabdi selama 12 tahun lebih,  kok baru sekarang ada masalah mengenai absensi. Kalau saya dianggap tidak kerja, siapa yang periksa pasien di sana? Kalau saya dianggap tidak hadir dan ada yang bisa memeriksa atau mengobati pasien di Puskesmas ika?,” sambungnya.

Ismawan juga menemukan keanehan dalam surat keputusan itu. Salah satunya ada kesalahan dalam penulisan nama dirinya. Ia pun menyampaikan keberatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada akhirnya kesalahan penulisan atas namanya itu dikoreksi setelah surat rekomendasi dari KASN.

Selain itu, KASN juga merekomendasikan pemda agar mengoreksi penjatuhan hukuman penurunan pangkat dan penggantian Kepala Puskesmas Bika karena tidak sesuai dengan aturan Permenkes No 75tahun 2014. Pemda juga diminta memberikan kesempatan pelatihan untuk menambah keterampilan pada dokter yang bertugas di puskesmas.

“Sampai dengan hari ini (22 Agustus 2019), surat rekomendasi KASN diabaikan oleh Pemda Kapuas Hulu,” bebernya. Di samping surat dari KASN,  tambah Ismawan, ada juga surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada Mei 2019.

Surat dari Dirjen HAM itu mempertanyakan masalah pengaduannya karena menurut pasal 28I ayat 4 UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Atas peristiwa yang menimpa dirinya ini, Ismawan melalui penasihat hukumnya Hadi Suratman akhirnya mendaftarkan gugatan ke PTUN dengan nomor 25/G/2019/PTUN. PTK. Pihak tergugatnya adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sidang perdana ini sedianya akan digelar pada Jumat 23 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan berkas perkara gugatan. Namun, pihak tergugat tidak hadir. Hadi Suratman, penasihat hukum Ismawan sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat. “Harusnya dia datang, biar kita sama-sama tahu,” kata Hadi.

Menurutnya, poin mendasar gugatan ini dikarenakan adanya tindakan kesewenang-wenangan terhadap kliennya yang bernama dr. Ismawan Adrianto.

Kliennya yang dianggap melanggar atau indisipliner sampai harus mendapat hukuman sebanyak tiga kali dari institusi pemerintah yang sama, tetapi  berbeda struktur.

“Pertama klien kami dihukum disiplin melalui surat kepala dinas. Kemudian dikenakan hukuman lagi oleh sekda. Lebih rendah memang, dari yang pertama. Terakhir dihukum lagi  dengan masalah yang sama oleh bupati,” terangnya.

Hal tersebut dinilai telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan secara penerapan peraturan dapat berakibat fatal terhadap suatu institusi. Dalam kasus ini, kliennya tidak hanya mendapatkan sanksi bersifat administratif dengan penurun pangkat dan pemotongan gaji.

Lebih dari itu, kliennya yang berprofesi sebagai  seorang dokter juga diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, dengan dipaksa pindah ke Puskesmas Bika, yang  kondisinya tidak terdapat rumah dokter. Sementara, kliennya yang ingin menetap di rumah lama juga diperlakukan tidak baik dan diusir dengan cara-cara yang seharusnya tak perlu dilakukan.

Terpisah, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur. “Sanksi yang saya berikan sudah sesuai prosedur. Itu pun sudah sesuai menurut ombudsman, KASN dan BKN,” katanya.

Sebelumnya, melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018, ia memberi sanksi disiplin berat kepada dr Ismawan Adrianto berupa penurunan pangkat berikut pengurangan gaji selama tiga tahun.

Dalam SK itu disebutkan bahwa dr Ismawan telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa tidak masuk kerja. Ismawan dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (*)

Read Previous

Berharap Diskusi, Malah Dimaki

Read Next

Percayalah, Minions Akan Cepat Bangkit

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular