DJPb Kalbar Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional 

Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 digelar oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (9/4).

PONTIANAK – Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 digelar oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (9/4). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, AL Leysandri, mewakili Gubernur Kalbar, dalam sambutannya mengapresiasi terselesaikannya penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 yang berisi analisis kebijakan fiskal. 

“Terselesainya penyusunan kajian ini membawa manfaat bagi para pengambil kebijakan di Kalbar. Kegiatan ini juga penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi Kalbar,” ucapnya dia. 

Dia menambahkan, dalam kajian ini Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, mempunyai kepentingan besar, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. “Tidak hanya Pemprov, Kabupaten/Kota juga karena ini sudah terukur, apalagi APBD di masa pandemi banyak refocusing, tentunya kita harus mampu bagaimana mengatasi keadaan seperti ini,” ungkapnya. 

Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Edih Mulyadi dalam kesempatan tersebut, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja keuangannya. Peningkatan kinerja keuangan tersebut, diharapkan dapat mendongkrak perkonomian supaya pertumbuhan pada tahun ini kembali positif.

“Pemerintah Daerah perlu mengotimalkan realisasi anggaran belanja APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat capaian pada tahun 2020 hanya sebesar 87 persen,” ungkap Edih.

Dia menyebut, pada tahun 2020 Belanja APBD Konsolidasian sebesar Rp23,75 Triliun atau 87 persen dari pagu Rp27,28 Triliun, dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 15,21 persen. Meski pun begitu, berkaca dari pencapaian pada tahun lalu, maka dirinya menilai masih bisa dimaksimalkan.

“Tahun lalu tercapai sebesar 87 persan, maka dengan begitu masih ada ruang untuk dioptimalkan,” tuturnya.

Pemerintah daerah menurutnya juga perlu melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, misalnya PBB, Parkir, dan menggali sumber-sumber pendapatan baru, untuk meningkatkan kemandirian daerah. “kemarin waktu bertemu Pak Gubernur, ada ide pemajakan tanah air permukaan. Ini sangat bagus untuk kita eksplorasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah perlu memastikan kesuksesan distribusi vaksin ke seluruh wilayah Kalbar, dengan tetap menjalankan kebiasaan baru secara disiplin. Dirinya juga menilai perlu perbaikan data rumah tangga miskin dan rentan miskin per  dengan nama dan alamat yang jelas, serta memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat untuk mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan stabilitas harga barang dan jasa, terutama harga barang kebutuhan pokok.

 

Di sisi lain, untuk mengungkit perekonomian, dirinya menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan proyek-proyek strategis dengan tepat waktu, serta menyiapkan regulasi yang diperlukan di daerah untuk mengundang investasi masuk. “Jika ada regulasi yang menghambat segera revisi, tahun 2021 tahun kompetisi untuk menarik investasi ke daerah. Pastikan prioritas tiap daerah dan tunjukkan prioritas tersebut melalui alokasi APBD agar mudah menarik APBN dan investasi swasta,” katanya. (sti)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!