Dorongan Sinergitas Gubernur dan DPRD Kalbar

PONTIANAK – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi bersinergi untuk kepentingan daerah.

Hal itu disampaikan Wakil ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto dalam kunjungan kerjanya ke BPK RI, Jalan A Yani, Selasa (22/10). Kunjungan kerja berkaitan dengan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019.

Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Melawi, Bengkayang serta Kayong Utara meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Dalam kunjungan kerja itu sejumlah anggota DPD RI yang datang mendapatkan penjelaskan terkait dengan perolehan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tiga kabupaten dan provinsi.
“Dari penjelasan itu tidak ada kerugian untuk perolehan WDP di provinsi. Itu bukan kesalahan pemerintah daerah dan memang pada masa transisi,” kata Sukiryanto kepada wartawan.

Ia melanjutkan gubernur terpilih sudah mengajukan perubahan Raperda berkaitan anggaran tapi tidak disetujui, sehingga dibuatlah Pergub 66 tahun 2018 yang kemudian membuat Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat penilaian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.
“Seyogyanya sejalan agar ada harmonisasi. Karena tidak kembali ke perda ada ada hal-hal yang terlampaui,” jelas Sukiryanto.

Dilain Tempat, Kepala perwakilan BPK Provinsi Kalbar Joko Agus Setyono menjelaskan kedatangan Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat untuk mempertegas tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terkait penilaian opini dari BPK.

Diakuinya ada penurunan penilaian untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Penurunan predikat penilaian itu karena tidak adanya perubahan APBD provinsi yang dinyatakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Atas hal tersebut pihak DPD hadir meminta klarifikasi.
“Sebenarnya tidak terlalu sulit namun harus ada komitmen dari kepala daerah dan DPRD,” ucapnya.

Ia mendorong agar komunikasi antara kepala daerah dan DPRD mesti terus ditingkatkan sehingga jika terjadi perubahan anggaran harus di-Perda kan bukan melalui mekanisme Pergub.

Menurutnya ada kriteria yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yakni adanya kesesuaian antara penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang ada. Kemudian perlu juga mengembangkan sistem pengendalian internal.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi hal yang berat,” katanya.

Kriteria selanjutnya yakni pengungkapan sejelas mungkin dalam laporan keuangan sehingga para pembaca laporan keuangan yang berkepentingan tidak memerlukan penjelasan secara tertulis lagi kepada pembuat laporan. (mse)

Read Previous

Wali Kota Pontianak Dapat Penghargaan Panca Warsa IV

Read Next

Regenerasi Pemain Meriam Karbit, Tujuh Tim Berlaga di Festival Tingkat SMA

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *