DPRD Landak Terima Kunjungan DPRD Ketapang

PEMBAHASAN: Ketua DPRD Landak Heri Saman saat memimpin pembicaraan bersama rombongan DPRD Ketapang, Selasa (27/10). MC DPRD FOR PONTIANAK POST

Studi Banding tentang Perda Perlindungan Masyarakat Adat

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Selasa (27/10). Heri Saman, ketua DPRD Kabupaten Landak menjelaskan bahwa Kabupaten Landak sendiri sudah memiliki Perda dimaksud, yakni Perda Nomor 15 Tahun 2017.

“Tadi sudah berkembang juga diskusi-diskusi bagi pengalaman intinya bahwa kita sharing bahwa Perda ini memang sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang,” ujar Heri ditemui usai rapat.

Ia mengatakan, Perda ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat adat Dayak di Kabupaten Landak, tetapi juga masyarakat atau kekerabatan suku lain yang mempunyai masyarakat adat dan hukum adat masing-masing. Hal itu, menurut dia, juga bisa mengacu kepada Peraturan Daerah.

“Dan juga disampaikan dalam diskusi semangat kita di Kabupaten Landak dalam hal ini untuk membahas Raperda ini dulu, untuk melindungi tanah-tanah adat yang ada di Kabupaten Landak, yaitu tanah objek reforma agraria dan itu sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya dan Bupati Landak sepakat untuk membentuk panitia perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten ini. Dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah, dijelaskan dia bahwa panitia yang melakukan verifikasi dan validasi, terutama dalam hal ini masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat.

“Dan ini sudah ditindaklanjuti dan Peraturan Bupati Landak dan sudah mengusulkan kita di Kabupaten Landak,” imbuhnya.

Heri menjelaskan bagaimana Bupati sudah menyampaikan usulan hutan adat di Kabupaten Landak seluas 22 ribu hektare. Dari usulan tersebut, menurut dia, yang sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat yaitu di wilayah Gunung Samabue seluas 900 hektare dan wilayah Hutan Adat Laman Garoh di Desa Keranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila, 200 hektare.

“Dan ini merupakan suatu syukur kita kepada pemerintah sudah mengakui keberadaan hutan adat. Ini yang kita sharing-kan dan sampaikan kepada Pansus IV DPRD Kabupaten Ketapang, (di mana) intinya kita berbagi pengalaman bagaimana teknik dalam hal untuk membahas Raperda ini. Tentunya kami menyambut baik atas kunjungannya DPRD Kabupaten ketapang tersebut,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Cahyatanus, anggota DPRD Kabupaten Landak. Dirinya mengatakan bahwa mereka menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Ketapang dari Pansus lV DPRD Ketapang tentang membahas Raperda Perlindungan Masyarakat Adat di DPRD Ketapang.

“Terkait itu mereka minta studi banding atau minta tambahan referensi dari DPRD Kabupaten Landak, terkait dengan Perda Perlindungan Masyarakat Adat tadi juga sudah kita sampaikan untuk membahas Perda ini, dan juga harus melibatkan para tokoh tokoh-tokoh masyarakat mau pun itu etnis Dayak, Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. Intinya dari Perda yang sudah kita buat, tujuannya untuk melindungi masyarakat adat yang ada di Kabupatan Landak, maupun suku apa pun dia tetap ter-cover di Perda ni,” ujar Cahyatanus.

Sementara itu, Ketua Pansus IV DPRD Ketapang, Ignasius Irawan menyampaikan, untuk Kabupaten Landak sendiri sudah mempunyai Perda tentang Perlindungan Masyarakat Adat. Sementara, dia menambahkan, di Ketapang sendiri masih dalam pembahasan. Itulah sebabnya mereka mencari referensi di Kabupaten Landak ini.

“Dalam rapat ini kami sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu penyempurnaan-penyempurnaan Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat di Ketapang. Dan untuk harapannya 1 – 2 minggu ke depan sudah bisa disahkan,” ucap legislator Partai Nasdem Ketapang tersebut. (mif)

error: Content is protected !!