Dua Korporasi Pembakar Lahan Siap Disidangkan

Rasio Ridho Sani

PONTIANAK – Berkas perkara kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan dua perusahaan perkebunanan kelapa sawit PT. Arrtu Energie Resources (AER) dan PT. Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) di Kabupaten Ketapang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan siap disidangkan.  Dua perusahaan perkebunan kelapa sawit PT AER yang berkedudukan di Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kecamatan Melayu Rayak dan PT. ABP yang berlokasi di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang itu diduga kuat melakukan pembakaran lahan di areal konsesi mereka.

Kasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Julian mengatakan, penanganan kasus ini berawal dari hasil pemantauan satelite dan verifikasi titik panas (hot spot) di wilayah Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kecamatan Melayu Rayak dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang pada 8 Agustus 2019 lalu.

Dari pantauan satelit tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan menemukan lokasi titik api berada di areal IUP PT ABP dan PT AER. Tim menemukan lahan PT AER yang terbakar seluas 100 hektar dan lahan PT ABP yang terbakar seluas 85 hektar.

“Dari hasil verifikasi, PT. AER diduga membakar lahan seluas 100 hektar dan PT. ABP membakar lahan seluas 85 hektar,” kata Julian. Selanjutnya, penyidik Balai Gakkum Kalimantan menindaklanjuti temuan itu dengan penyidikan.   “Tanggal 7 Agustus 2020 lalu, Kejati Kalbar menyatakan berkas perkara kedua korporasi itu lengkap dan siap untuk disidangkan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka yang diwakili oleh Muhammad Sukri selaku Direktur PT. AER dan PT. ABP.

Dikatakan Julian, penanganan perkara karhutla ini tidak lepas dari kerja sama Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, dengan Korwas Ditreskrimsus Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kejaksaan Negeri Ketapang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar dan Ahli Karhutla dari IPB. Selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang untuk disidangkan.

Atas perbuatan, dua perusahaan PT Arrtu Energie Resources (AER) dan PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP) dikenakan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 dan/atau Pasal 108 Jo. Pasal 116 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar.  “Kami akan mengawal proses ini agar sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku Karhutla, khususnya korporasi,” terangnya.

Terpisah, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan, ini merupakan bukti bahwa KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku karhutla. Karhutla merupakan kejahatan serius karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem dan berdampak pada wilayah yang luas untuk waktu lama. Jadi pelaku karhutla harus ditindak tegas agar jera.

“Penegakan hukum yang kami lakukan ini harus menjadi pembelajaran bagi pembakar hutan dan lahan lainnya. Hentikan tindakan mencari untung di atas penderitaan masyarakat yang berakibat adanya asap dan keruskan ekosistem,” tegas Rasio Ridho Sani. (arf)

loading...