Dugaan Gratifikasi, Ketua DPRD Ketapang Bantah Larikan Diri

KLARIFIKASI : Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, memberikan klarifikasi kepada awak media usai menyerahkan senpi di Mapolres Ketapang, kemarin (19/8). AHMAD SOFI/PONTIANAKPOST

SETELAH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap aspirasi oleh Kejaksaan Negeri Ketapang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Hadi Mulyono Upas (HMU), angkat bicara. Dia mengaku tidak melarikan diri saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Selama ini dia menjalani perawatan di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang.

Hal tersebut disampaikan oleh HMU usai menyerahkan senjata api miliknya ke Polres Ketapang pada Senin (19/8) siang. Didampingi istri dan anak laki-lakinya, HMU mendatangi Mapolres Ketapang menggunakan mobil sekitar pukul 12.45 WIB. Ia menyerahkan senjata api jenis pistol miliknya yang diterima oleh Kasat Intel.

Usai penyerahan pistol beserta dokumen kepemilikan senjata, HMU langsung menemui awak media untuk mengklarifikasi penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Ketapang. HMU mengaku penetapan dirinya sebagai tersangka masih prematur karena saat itu dirinya masih dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit.

“Surat pemanggilan sudah tahu, tapi sebelum dipanggil saya sudah menyerahkan surat keterangan sakit kepada penyidik. Seseorang dalam keadaan tidak sehat, tidak dibenarkan statusnya bergerak dari saksi menjadi tersangka. Jadi, saya anggap penetapan tersangka terhadap saya masih prematur,” kata HMU didampingi istrinya, kemarin (19/8).

Saat ditemui awak media, terlihat di pelipis sebelah kiri dan kanannya terdapat tempelan bekas suntikan yang diakuinya sebagai suntikan syaraf saat dirawat di rumah sakit. Dua bekas suntikan yang sama juga ada di belakang telinga kiri dan kanan. Istri HMU juga membawa dan menunjukkan obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh HMU.

HMU mengaku menjalani pengobatan sakit jantung dan batu empedu. “Sebenarnya hari ini (kemarin; red) sampai besok (hari ini; red) saya masih harus menjalani rawat jalan. Tapi saya harus cepat memberikan klarifikasi kepada masyarakat,” jelasnya.

HMU mengaku masuk rumah sakit pada 24 Juli hingga 5 Agustus. Setelah itu, dia diharuskan menjalani rawat jalan hingga 20 Agustus. “Saya tidak melarikan diri. Saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya tidak mungkin melarikan diri, karena saya taat hukum, dan kebetulan juga saya adalah lulusan S2 hukum. Saya taat hukum,” tegasnya.

Rencananya, hari ini (20/8) HMU akan memenuhi panggilan penyidik di Kejari Ketapang. Dia akan memberikan keterangan sebenar-benarnya terkait apa yang selama ini terjadi. HMU akan mengungkap kemana sebenarnya uang miliaran rupiah yang dituduhkan telah dikorupsi olehnya. Dia menyebut, uang tersebut mengalir ke Bupati Ketapang, Martin Rantan.
“Uang yang terkumpul sekitar Rp4 miliar itu diserahkan ke Bupati Rp2,49 miliar. Sebelum menyerahkan itu, juga pernah menyerahkan Rp200 juta. Penyerahannya dilakukan beberapa kali. Kadang diterima oleh ajudan dan bupati langsung. Kadang di pemda, kadang juga di rumah dinas Bupati. Katanya untuk dana kebijakan daerah,” ungkap HMU.

Selain menyerahkan ke Bupati, HMU juga menyerahkan Rp885 juta kepada Bagian Keuangan Pemda Ketapang. Penyerahan dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama Rp500 juta, kemudian Rp350 juta dan terakhir Rp35 juta. Penyerahan diberikan beberapa tahap di tahun 2017 dan 2018. “Di keuangan pemda itu diterima oleh orang-orang pemda. Detailnya akan kami sampaikan nanti setelah memberikan keterangan di kejaksaan,” ungkapnya.

Menurut HMU, dana tersebut bersumber dari dana aspirasi titipan dari Bupati Ketapang, Martin Rantan. Dana aspirasi yang dititipkan ke HMU mencapai sekitar Rp32 miliar. “Titipan dana aspirasi sekitar Rp27 miliar lebih. Kemudian ditambah lagi oleh Bagian Keuangan Pemda sebesar Rp5 miliar. Yang nitip langsung bupati dan bagian keuangan atas nama saya,” paparnya.

Dia menambahkan, uang yang diserahkan kepada Bupati tersebut berasal dari dari pihak-pihak yang mengerjakan proyek aspirasi. “Catatannya semua ada sama saya. Itu yang akan dijadikan bukti nanti, termasuk saksi pada saat menyerahkan uang. Saya tidak mengambil uang itu. Kalau aspirasi saya pribadi sebanyak itu, saya akan banyak uang. Tapi kenyataannya tidak,” paparnya.

Sementara itu, saat ditemui awak media di kediamannya, Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengaku tidak menerima uang seperti yang disebutkan oleh Ketua DPRD Ketapang. “Tidak ada saya menerima barang (uang) itu. Dan tidak ada uang kebijakan daerah. Saya pikir itu mau diluruskan, karena uang untuk kebijakan daerah itu tidak ada. Kalau menerima uang itu harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya itu gimana? Harus dibuktikan kalau dia mengaku menyerahkan dana. Biarkan proses berjalan,” katanya.

Martin juga enggan berkomentar banyak terkait dana aspirasi HMU yang mencapai puluhan miliar. “Saya tidak mengetahui. Saya pikir saya tidak ada menerima, apalagi ditransfer. Saya tidak pernah menitipkan aspirasi, apalagi kepada dewan. Kita selalu melalui mekanisme yang sesuai. Untuk apa saya menitipkan aspirasi itu ke dewan,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengaku mengetahui jika HMU yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Ketapang memiliki jatah dana aspirasi yang besar. Hanya saja menurut Martin jumlah tesebut didapatkan dari melobi-lobi ke OPD (organisasi perangkat daerah). “Cuma kadang-kadang ada lobi-lobi yang akhirnya menjadi besar dan lain dari anggota dewan lainnya, itu di luar batas kontrol saya. Kalau saya, sesuai dengan jumlah anggota yang ada,” ungkap Martin.

Saat ditanya apakah Bupati bisa membatalkan jumlah dana aspirasi milik dewan yang dianggap besar, Martin mengaku tidak tahu-menahu. Bahkan, Martin mengaku jarang mengikuti pembahasan APBD. “Sebenarnya gini, berapa kesepakatan TAPD dengan anggota dewan, itulah jumlahnya. Jika melebihi jumlah itu, maka itu di luar kontrol kita. Saya jarang mengikuti pembahasan APBD, kalau sudah sampai lolos ke draf dan mendapat persetujuan, saya pikir itu sudah menjadi sesuatu yang selesai,” ujarnya.

Martin juga mengaku mengetahui berapa jatah dana aspirasi yang diterima oleh masing-masing anggota dewan. Namun, setiap tahunnya jumlah dana aspirasi yang diterima bervariasi. Besarannya berkisar Rp3 miliar untuk satu orang dewan.

“Pernah juga kurang dari itu dan bahkan juga lebih. Bahkan kita juga minta untuk fokus kepada kebijakan lain. Salah satunya pembangunan Jalan Pelang-Batu Tajam. Jadi, aspirasi dewan itu bervariasi,” paparnya.

“Biasanya dewan bertanya, berapa kami boleh mendapatkan aspirasi. Sesudah itu, sesuai dengan sirkulasi keuangan daerah kita bisanya segini. Karena kalau tidak akan merepotkan program yang disiapkan,” lanjutnya.Namun, Martin mengaku jika aspirasi HMU sudah di luar kontrol. Atau bisa saja program prioritas yang direncanakan Pemda Ketapang diakui oleh HMU bahwa itu jatah atau miliknya. (afi)

Read Previous

Ratusan Peserta Ramaikan Kirab Budaya

Read Next

Manfaatkan Tanda Tangan Digital

Tinggalkan Balasan

Most Popular