Ekonomi Kalbar Terjerembab Lagi

SEPI: Pusat perbelanjaan Hypermart menjadi salah satu tenant yang masih buka di Ayani Mega Mal. Menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat, Hypermart sepi pengunjung lantaran lesunya ekonomi akibat Covid-19. ARISTONO/PONTIANAK POST

Pertumbuhan Ekonomi Minus 3,40 Persen

PONTIANAK – Perekonomian Kalimantan Barat (Kalbar) terjerembab pada kuartal II-2020. Sesuai prediksi banyak pihak, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Kalbar akan mengalami kontraksi. Benar saja, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar merilis pertumbuhan ekonomi provinsi ini minus 3,40 persen secara year-on-year (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kalbar pada kuartal II-2020 tidak bisa dilepaskan dari dampak negatif pandemi covid-19 yang melanda.  Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik regional bruto (PDRB) misalnya, mengalami kontraksi 2,49 persen. Komponen lainnya juga kompak mengalami kontraksi. Hanya komponen ekspor yang tumbuh 19,07 persen.

Ekonom Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman tak heran dengan pertumbuhan yang minus itu. Menurutnya, kuartal II merupakan masa di mana pandemi covid-19 mengalami puncaknya, yang mengakibatkan mandeknya banyak aktivitas ekonomi di Kalbar. Hal ini sangat berpengaruh dengan banyak hal, terutama daya beli masyarakat.

“Triwulan kedua, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53 persen dalam struktur ekonomi, mengalami kontraksi,” ungkap dia, Kamis (6/8).

Di samping itu, belanja pemerintah menurutnya juga belum begitu optimal. Sementara komponen lain dimakluminya mengalami pertumbuhan negatif karena pada kuartal II masih menghadapi persoalan pandemi covid-19. Sementara pada kuartal III-2020, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Kalbar masih minus, meski tak separah kuartal-II. Adapun pada kuartal IV, dirinya optimis ekonomi kalbar akan tumbuh positif.

“Jadi kemungkinan pada tahun ini, kita bisa tumbuh pada kisaran -1 sampai 2 persen,” kata dia.

Adapun untuk mendongkrak perekonomian Kalbar, dia menyarankan untuk memaksimalkan berbagai program stimulus ekonomi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya beli mereka. Belanja pemerintah semestinya dapat dioptimalkan pada semester kedua tahun ini, utamanya bagi berbagai program yang menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pemerintah pusat menurutnya sudah mengeluarkan berbagai program dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. Program sejenis dinilainya juga bisa dicontoh oleh pemerintah daerah guna memberikan stimulus atau subsidi bagi masyarakat. Tentunya dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah.

“Namun, untuk program subsidi ini harus punya data yang bagus. Sehingga yang memperoleh bantuan,  benar-benar orang yang layak,” kata dia.

Di sisi lain, tambah dia, konsumsi rumah tangga juga harus dijaga dengan memaksimalkan aktivitas ekonomi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di era kenormalan baru. Harapannya, tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran seperti yang terjadi pada kuartal II-2020.

“Jangan sampai ada lagi PHK besar-besaran, supaya mereka tetap bekerja, dan punya penghasilan untuk berbelanja. Memang kuncinya adalah menjaga daya beli masyarakat,” pungkas dia.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Edih Mulyadi menyebut, realisasi penyerapan anggaran pemerintah di Kalbar, hingga Juni 2020, baru 37,81 persen. Angka ini lebih rendah tipis dari target ideal sebesar 40 persen. Kondisi ini menurutnya terjadi karena adanya penyesuaian alokasi dana pada awal pandemi covid-19 melanda Kalbar.

Realisasi penyarapan anggaran pada paruh kedua di tahun ini menurutnya harus dipercepat. Dia menilai ada beberapa satuan kerja yang penyerapannya masih lambat. Kondisi ini perlu perhatian segera  agar perekonomian masyarakat bergerak. “Kami juga mengundang satker untuk mencermati kegiatan belanja modal yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung,” kata dia.

Penyerapan dana desa juga belum maksimal. DJPb Kalbar mencatat, hingga semester pertama 2020, realisasi penyerapan dana desa baru 53,56 persen. Mestinya, kata Edih, angka ini bisa lebih tinggi, mengingat desa saat ini tengah menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) sebagai stimulus masyarakakat terdampak pandemi covid-19.

“Kondisi per Akhir Juni ini, baru Rp1,065 triliun dari target tahun ini sebesar Rp2,02 triliun. Harapannya semakin cepat semakin bagus, mengingat kondisi covid-19 ini, desa diminta memprioritaskan penyaluran BLT Desa,” kata dia.

Selain BLTD, pemeritnah sebenarnya punya beberapa program bantuan sosial (bansos) lainnya. Beberapa di antaranya adalah bantuan sembako, Program Keluarga Karapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan lain sebagainya. Program-program tersebut, menurut Edih juga dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menggerakkan perekonomian.

Tambahan Bansos

Kementerian Keuangan mengambil langkah-langkah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos yang total anggarannya adalah sebesar Rp203 triliun untuk tahun 2020 menghadapi Covid-19. Kenaikan belanja bansos hingga semester 1 sudah mencapai 59,9 persen. Target memulihkan konsumsi dan daya beli masyarakat bertujuan untuk juga memulihkan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, langkah-langkah untuk peningkatan belanja dan inisiatif baru yang akan ditingkatkan untuk melindungi masyarakat misalnya tambahan bantuan sosial (bansos) produktif hingga mendekati Rp30 triliun untuk 12 juta pelaku usaha ultra mikro (UMi) dan mikro. Pemerintah juga akan menambah tambahan bansos di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemberian beras pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta orang dengan anggaran Rp4,6 triliun.

“Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako dengan angaran mencapai Rp5 triliun. Pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta yang sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta pekerja, anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun,” jelas Menkeu dalam keterangan tertulis.

Pemerintah juga akan mendorong belanja bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah serta sektoral sehingga mereka bisa juga ikut mendorong belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan ini agar terus terjaga namun juga pada saat yang sama bisa meningkatkan peranannya mendukung pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua ini. (sti)

error: Content is protected !!