Eks Pekerja Hotel Tuntut Hak

PONTIANAK – Tujuh eks karyawan Hotel Ibis berjuang mencari keadilan. Setelah diberhentikan dari pekerjaan, hingga saat ini pihak hotel tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar uang kompensasi.

Ketujuh karyawan yang diberhentikan yakni Sahri Ramadan, Firdaus Firmus, Saiful Akhyar, Dias Verentino, Juni Ardiansyah, Hendra, dan Tri Wahyu Ningsih. Mereka kemudian mengadukan masalah tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar.

Pengaduan itu membuahkan hasil. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Disnakertrans Kalbar mengeluarkan surat keputusan tentang perhitungan dan penetapan pembayaran upah kerja lembur yang harus dipenuhi pihak hotel. Namun, sampai dengan saat ini, pengelola hotel Ibiz tidak kunjung memenuhi kewajibannya.

Eks karyawan Hotel Ibis, Tri Wahyu Ningsih mengaku mulai bekerja
sejak September 2019, sebagai pembersih kamar. Pada Agustus 2020, ia melakukan pelanggaran yakni tidak mengganti seprai atau alas Kasur. “Saya tidak ganti seprai ada alasannya. Karena jumlah seprai terbatas dan harus menunggu seprai yang telah selesai dicuci,” kata Tri Wahyu Ningsih, Kamis (26/11).

Ningsih menuturkan, karena pelanggaran itu ia kemudian ditegur dan marah oleh HOD. Keesokan harinya berlangsung rapat. Di dalam rapat, ia diminta untuk pulang. “Tetapi karena saya tidak terlalu menanggapi ucapan itu, saya tetap memilih untuk bekerja,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjut Ningsih, teguran dari HOD sudah melampaui batas. Hal ini membuat Ningsih memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan kembali ke rumah. Keputusan itu membuat Ningsih dibebastugaskan selama satu bulan dari pekerjaannya.

Ningsih menuturkan, belum selesai masa bebas tugas, pihak hotel mengirim gaji karyawan. Tetapi gaji yang dikirim tidak masuk ke rekeningnya. Setelah ditanya, pihak hotel meminta kepada dirinya untuk mengembalikan seluruh atribut karena sudah diberhentikan.

“Anehnya pemberhentian tanpa pemberitahuan. Sementara masa bebas tugas saya belum habis,” ungkapnya.

Untuk mendapatkan kepastian statusnya di hotel, Ningsih menemui HOD. Tetapi orang yang hendak ditemui tidak mau bertemu dengannya. Hingga akhirnya ia mendapat pesan singkat lewat whatsapp, jika dirinya telah diberhentikan.

“HRD yang kirim pesan pemberhentian. Diberhentikan tanpa surat. Gaji
saat itu dibayar setengah, sementara setengahnya lagi menunggu bulan depan,’ tuturnya.

Ningsih mengatakan, karena cara pemberhentian yang dilakukan hotel tidak sesuai, ia bersama keenam eks karyawan membuat pengaduan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar.

Setelah berproses di Disnaker, dia menambahkan, keluar surat penetapan pembayaran upah kerja lembur yang harus dibayarkan hotel kepada karyawan yang diberhentikan sepihak. Tetapi sampai dengan saat ini kewajiban itu tidak kunjung dilaksanakan, dengan alasan hotel sedang mengajukan banding ke kementerian.

“Orang hotel mengadu ke Disnaker, kalau mereka mau bayar kami dengan nominal masing-masing karyawan sebesar Rp2,5 juta. Nominalnya tidak
sesuai dengan surat penetapan. Jelaslah kami menolak,” katanya.

Ningsih menyatakan, karena belum menemukan titik terang, ia bersama eks  karyawan lainnya  membuat laporan ke Ombusdman Kalbar. Pengaduan itu berkaitan dengan pembayaran kompensasi sesuai keinginan hotel, akan
tetapi tidak sesuai dengan nominal yang ada di surat penetapan.

Pengawas Ketenagakerjaan Muda UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Disnakertrans Kalbar, M Furqan mengatakan, pihaknya memang telah mengeluarkan surat penetapan pembayaran upah lembur. Tetapi karena kedua belah pihak belum sepakat, pengelola Ibis mengajukan banding ke kementerian.

Menurut Furqan, karena harus menunggu keputusan dari kementerian untuk melakukan pengecekan dan penetapan ulang. “Saya bilang ke pekerja nominal yang ada di dalam surat penetapan itu harga mati. Jadi kalaupun mau negosiasi di luar kami, itu terserah. Kami tahunya angka yang dibayarkan, harus tetap dengan sesuai dengan surat penetapannya,” tegas Furqan.

Furqan menuturkan, nominal yang akan diberikan pihak hotel kepada eks karyawan tidak masuk akal dan kurang manusiawi. “Jadi harus menunggu hasil banding. Ketika putusan banding ditetapkan, lalu pengelola hotel tidak juga membayar, maka masalah itu nanti akan masuk ranah pidana,” pungkasnya.

HRD Hotel Ibis, Yuli ketika dihubungi melalui telepon genggam,
mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih. Ia beralasan harus
membicarakan masalah itu terlebih dahulu dengan manajemen. “Kalau mau keterangan langsung, mungkin bisa ke manajemen hotel,” pinta Yuli. (adg)

error: Content is protected !!