Eksistensi BUMD Terhadap Akselerasi Pembangunan Daerah

opini pontianak post

ilustrasi opini

Oleh : Dr. Drs. Gasper Liauw. M.Si

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pengelompokan BUMD pada prinsipnya untuk mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD. Karakteristik BUMD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, berorientasi pada dua aspek, yakni : 1). Aspek Bisnis, yaitu dapat memberikan keuntungan secara financial; dan 2) Aspek sosial atau pelayanan kepada masyarakat, yaitu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

Dari dua aspek tersebut, jika dimaknai dalam konteks akselerasi pembangunan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mendongkrak rendahnya derajad desentralisasi fiscal yang dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat (benefit) pada masyarakat secara keseluruhan dalam sebuah wilayah pemerintahan. Pandangan ini, sejalan dengan Citra Duani, Bupati Kayong Utara (Pontianak Pos 3 Agustus 2019), yang menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk membentuk PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah, guna membantu krisis permasalahan air bersih yang ada di Kayong Utara, di samping itu PDAM adalah salah satu diantara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bukti komitmen Bupati Kayong Utara (Pontianak Post, 8 Agustus 2019), dilakukan dengan cara kerjasama dengan PDAM Kota Pontianak setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan PDAM. Bupati berujar bahwa “Saya sudah jaminkan jabatan saya untuk mengalirkan air ini ke masyarakat, ini wujud keseriusan saya dalam membangun Kabupaten Kayong Utara”. Seperti halnya dengan, Bupati Kayong Utara, Direktur Utama PDAM Kota Pontianak, Lajito, mengapresiasi komitmen Bupati membentuk PDAM karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyarankan agar perlu disusun business plan PDAM Kayong Utara. Peluang yang diperoleh adalah memperoleh PAD, mengingat adanya potensi sumber air dari gunung banyak, sehingga ongkos produksi PDAM menjadi kecil

Aspek Bisnis VS Aspek Sosial

Dalam Tujuan Bisnis tentunya kerjasama PDAM Kayong Utara dengan PDAM Pontianak yang ditindaklanjuti oleh direksi harus dilakukan dalam skema yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. Namun jika gagasan awalnya, pada aspek sosial tentunya berapapun investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebuah kebijakan yang wajar dan bertanggungjawab, karena air bersih merupakan infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan (social overhead capital).

Dari perspektif Ilmu pemerintahan, tentunya Negara, secara formal adalah hubungan antara Negara dan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan public (Wasistiono dan Simangunsong, 2010 :37. Ini artinya, aspek sosial menjadi pilihan prioritas bagi aktor pemerintahan dalam mengimplementasikan salah satu tujuan pembentukan daerah otonom yakni kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan Prof. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan RI, yang disampaikan pada seminar nasional tentang “Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kampus IPDN Bukit Tinggi Sumatera Barat , 9 Agustus 2019, bahwa salah satu kriteria yang akan diterapkan dalam pemberian Dana Insentif Daerah adalah ditentukan oleh prosentase jumlah sambungan air minum yang terpasang pada rumah tangga masyarakat dalam daerah tersebut.

Sangatlah argumentatif, jika penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah yang lebih memprioritaskan aspek sosial daripada aspek bisnis dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Mimun (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Implikasinya, pemimpin daerah yang telah “melakukan hal yang benar dengan cara yang benar” akan memperoleh dukungan politik dari masyarakat pada percaturan politik berikutnya, entah pada level pemerintahan yang sama/setara ataupun pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Itulah esensi, Kepala Daerah sebagai “pemimpin” yang membela “kaum yang termarginalisasi” bukan ”penguasa” yang membela kaum “pengusaha”.

Penulis: Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat.

Read Previous

Jalur Sengit Wakil Inggris-Spanyol

Read Next

Anggota DPRD Ketapang Periode 2014-2019 Sampaikan Reses Terakhir

Tinggalkan Balasan

Most Popular