Ekspor Kratom Angkat Perekonomian

FOTO BERSAMA : Foto bersama saat kegiatan Diskusi bertajuk Realisasi Regulasi Komoditas Kratom, yang digelar oleh Pekrindo, Senin (13/9) yang lalu. DOKUMENTASI PEKRINDO

PONTIANAK – Berbagai pihak mengakui kratom sebagai komoditas ekspor yang potensial dan mampu mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar). Melihat potensi itu, maka diperlukan regulasi perdagangan kratom guna memberikan kepastian dalam tata kelola dan tata niaganya. Hal ini yang dibahas dalam Diskusi bertajuk Realisasi Regulasi Komoditas Kratom, yang digelar oleh Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo), Senin (13/9) yang lalu.

“Pada prinsipnya, Bea Cukai Kalbar siap support pelaku usaha untuk bisa ekspor langsung dari Kalbar,” ungkap  Kabid Kepabeanan Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalbar, Agung Sabtono.

Bea Cukai dikatakannya siap memberikan fasilitas kepabeanan kepada eksportir kratom agar dapat terus meningkat kapasitasnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor nasional, sehingga berdampak pada peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Kalbar.

“Apalagi saat ini pasar global sangat besar atas produk-produk tersebut. Ini peluang bagi negara kita untuk menghasilkan devisa demi peningkatan  ekonomi nasional di saat pandemi seperti saat ini,” katanya.

Eko Darmawansyah, Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan PKTN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (PPESDM) Provinsi Kalbar menyambut baik serta mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Pekrindo tersebut. Menurutnya sudah banyak upaya yang dilakukan organisasi ini untuk mendorong hadirnya kepastian berusaha, dengan melibatkan berbagai unsur, baik itu dari pemerintah, Anggota Dewan di pusat maupun di daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian bahkan hingga lintas negara.

“Kesemuanya itu bertujuan untuk memperoleh kepastian berusaha ditinjau dari sisi hukum serta tata niaganya, baik untuk perdagangan lokal maupun perdagangan internasional sebagai bentuk upaya pembinaan petani kratom, pelaku usaha ekspor serta jasa pengiriman yang terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Sebagai instansi teknis yang membidangi perdagangan, lanjut dia, Dinas PPESDM Kalbar akan memberikan dukungan berupa pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (CoO) yang merupakan pernyataan bahwa produk kratom dihasilkan dan diolah di Indonesia, khususnya di Kalbar. “Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja ekspor Kalimantan Barat,” imbuhnya.

Divisi Hukum Pekrindo, Fitra Wijaya menyebutkan, dalam penetapan regulasi kratom sangat diperlukan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengatur tata kelola dan tata niaganya mengingat kratom telah menjadi komoditas yang sangat menghasilkan bagi petani dan pelaku usaha terkait.

“Jangan sampai Indonesia tertinggal dari Thailand yang telah secara komprehensif meneliti dan mempertimbangkan regulasi kratom di negaranya sehingga status kratom di negara itu menjadi legal semenjak akhir Agustus 2021,” ujarnya.

Pihaknya yakin seluruh asosiasi kratom bersedia dan siap untuk membantu pemerintah dalam mendorong pengelolaan dan pengaturan perdagangan kratom di Indonesia. (sti/ser)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!