Elemen Masyarakat Deklarasi Cinta Damai, Komitmen Jaga Kamtibmas di Kabupaten Landak

Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Landak mendeklarasi cinta damai untuk menjaga situasi kamtibmas, Kamis (15/10).

NGABANG – Berbagai kelompok elemen masyarakat di Kabupaten Landak mendeklarasikan cinta damai untuk menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kurang kondusif karena adanya berbagai aksi UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia, Kamis (15/10).

Elemen Lapisan Masyarakat Kabupaten Landak tersebut terdiri dari Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat baik Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Landak. FGD ini bertujuan agar setiap elemen masyarakat duduk bersama dan bertukar fikiran serta pendapat untuk menjaga situasi kamtibmas yang ada di Kabupaten Landak tetap kondusif pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

Kapolres Landak Landak AKBP Ade Kuncoro, mengaku senang karena adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Landak Itu sendiri untuk menginisiasi kegiatan FGD ini dan menjadi salah satu bukti bahwa setiap lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Landak ini mencintai situasi yang aman dan kondusif.

“Saya berterimakasih dan merasa senang sekali karena bapak dan Ibu sekalian berinisiatif untuk duduk bersama membahas situasi kamtibmas yang ada di Kabupaten Landak Ini, kami sangat mendukung inisiatif bapak dan Ibu dalam memelihara perasaan tenteram dan damai di wilayah kita ini,” ujar Ade.

Pada pelaksanaan FGD ini protokol Covid – 19 tetap dilaksanakan mulai dari jumlah peserta hingga tata cara sebelum memasuki ruangan FGD.

“Protokol Covid – 19 tetap kita laksanakan, semua prosedur kesehatan juga kita terapkan termasuk kami menghadirkan tenaga kesehatan Polres Landak untuk mengecek suhu tubuh peserta sebelum memasuki ruangan” ucap Ade.

Ia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga dan mempertahan stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Landak.

Terkait perkembangan situasi saat ini, dengan adanya penolakan UU Cipta Kerja, ia meminta masyarakat agar dapat menyikapi dengan bijak dengan tidak mudah terprovokasi terhadap berita hoaks. Ia mengatakan, jalur yang tetap dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan Judicial Review ke Mahkamah Konsitusi (MK).

“Apapun kebijakan pemerintah khususnya pemerintah pusat tidak untuk menyengsengsarakan warganya, sehingga apapun kebijakan tersebut memerlukan dukungan penuh dari masyarakat,” pungkasnya. (mif)

error: Content is protected !!