Enggan Langgar Hutan Adat, Atasi Masalah Lewat Kelompok Tani

sawit

PANEN: Petani sawit mandiri di Dusun Nanga Kebebu, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi menunjukkan hasil panen buah sawit miliknya. ARIEF NUGROHO/

Perjuangan Petani Swadaya Menuju Sawit Berkelanjutan

Kabupaten Melawi memiliki kebun sawit swadaya atau mandiri sekitar 4.225 hektare. Sayangnya, para petani masih menghadapi berbagai masalah. Ada sejumlah langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Berikut penelusuran wartawan Pontianak Post,

ARIEF NUGROHO.

—-

DESA Nanga Kebebu dan Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh punya kebun sawit yang cukup luas. Berdasarkan data monografi Desa Nanga Kebebu, dari luas wilayah 4.545,8 kilometer persegi, sekitar 432 hektare adalah perkebunan sawit. Sedangkan di Desa Semadin Lengkong,  tercatat ada 1.552 hektare lahan perkebunan, baik karet maupun sawit.

Kepala Desa Nanga Kebebu, Akhmad Yani mengatakan, sektor perkebunan jadi sumber terbesar perekonomian masyarakat. Hanya saja peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola perkebunan masih sangat kurang. Hal itu karena tak ada pendampingan dan penyuluhan dari pihak terkait.

Menurut Yani, petani kebun sawit mandiri belajar tanam secara otodidak tanpa ada pendampingan. Desa Nanga Kebebu pernah didatangi investor perusahaan perkebunan sawit. Namun, warga bersama-sama menolak. Mereka ingin mengembangkan sawit secara mandiri. Saat ini  petani sawit mandiri di Desa Nanga Kebebu ada 48 orang, dengan luasan lahan bervariasi. Mereka tetap mengembangkan sawit meski minim pengetahuan.

Menurut Yani, petani sawit mandiri banyak menemukan persoalan, baik dari segi ketidaktahuan dalam pengelolaan lahan, pemilihan bibit sampai pada akses pasar. “Kami masih mengalami ganjalan. Terutama mendapatkan akses pasar.”

Kesulitan lain yang juga ditemui adalah mengurus surat tanda daftar budidaya (STDB) dan lain-lain.

“Kami dari pemerintah desa mencoba memfasilitasi, mendata dan memberikan pelatihan sederhana bekerjasama dengan lembaga lain,” katanya.

Meski relatif minim pengetahuan, warga tak sembarangan mengelola lahan. Mereka tidak ingin melanggar kawasan lindung untuk memperluas kebun. Yani mengatakan, di Dusun Sebaju, Desa Kebebu ada hutan adat Rasau Sebaju. Hutan dengan luas sekitar 200 hektare ini dinamai Pasak Sebaju.

Bagi masyarakat setempat, hutan adat Rasau Sebaju memiliki fungsi penting, antara lain zona lindung, zona pemanfaatan, zona penanaman dan zona tradisional. Setiap zona memiliki luasan yang berbeda. Zona lindung merupakan zona inti dengan luasan 54,234 hektare. Zona pemanfaatan memiliki luas 90.83 hektare. Zona ini merupakan kawasan penghasil kayu yang tetap dimanfaatkan tetapi ada pembatasan kubikasi.

Sedangkan zona penanaman luasnya 25,69 hektare. Zona ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sisanya adalah zona tradisional sekitar 18, 50 hektare. Pengelolaan zona lindung ini, kata Yani, dimaksudkan untuk konservasi kawasan, flora, fauna, sumber bibit dan dapat untuk kepentingan penelitian serta pendidikan.

“Intinya, tak boleh ada aktivitas penebangan dan perburuan. Kalau ada, akan kena hukum adat,” ujarnya. Saat ini masyarakat Adat Sebaju telah diakui pemerintah daerah, melalui Surat  Keputusan Bupati Melawi Nomor. 660/171 tahun 2019. Surat ini tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh.

Selain itu, warga juga membentuk kelompok tani, antara lain sebagai wadah petani untuk berbagi seputar permasalahan mereka. SuaR Institute dan WWF Indonesia mendampingi petani di dua desa ini. Direktur SuaR Institute,  Sukartaji mengatakan, pihaknya sedang menyusun database jumlah dan luasan petani sawit mandiri di Desa Semadin Lengkong dan Desa Nanga Kebebu. Data sementara menunjukkan ada 56 petani mandiri. “Kami sedang menyusun database. Berapa jumlah dan luasannya,” kata Sukartaji.

Menurut pria yang akrab disapa Taji ini, sebagai langkah awal, masyarakat Desa Semadin Lengkong dan Kebebu membentuk kelompok tani. Setidaknya ada tiga kelompok tani yang sudah terbentuk.
Kelompok Tani Sebaju Mandiri, Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu ada 25 orang. Kelompok Tani Sungai Batu, Desa Semadin Lengkong, 25 orang dan Kelompok Tani Kayo Bersama Dusun Nanga Kebebu, Desa Nanga Kebebu, anggotanya 13 orang.

Selain konsen pada perkebunan sawit mandiri, SuaR Institute bersama WWF Indonesia juga menyusun draf wilayah adat di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu seluas 2.606 hektare. Tujuannya adalah  membentuk wilayah dengan tata kelola berkelanjutan, antara lain memproteksi agar perkebunan sawit dari luar tidak masuk.

Muhammad Munawir dari WWF Indonesia mengatakan ada beberapa hal yang perlu didorong dalam pengembangan perkebunan sawit mandiri, misalnya dari sisi pendaftaran, tata kelola sampai dengan dukungan pasar.

Konsep perkebunan sawit berkelanjutan menurutnya sudah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Perbaikan tata kelola perlu dilakukan. Langkah itu perlu diawali dengan menyusun rencana dan database masalah perkebunan sawit.

Saat ini, lanjut Munawir, ada 4.225 hektare kebun dengan 864 petani sawit mandiri yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Melawi. “Bagaimana kebun sawit ada dengan tetap menjaga keseimbangan. Bagaimana ekosistem tetap terpelihara. Kalau ekosistem tak seimbang, kita juga yang akan merasakan dampaknya,” kata dia.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi, Daniel mengatakan, pihaknya tengah menyusun rencana kerja tahun 2020 terkait penerbitan STD-B untuk petani sawit mandiri. Menurutnya, perkebunan sawit berkelanjutan harus memenuhi berbagai aspek, seperti penerbitkan STDB dengan melihat lahan masyarakat berada di dalam atau luar kawasan.

“Kalau berada di luar kawasan dan milik sendiri (sertifikat hak milik), bisa mudah diterbitkan STDB. Kalau ternyata dalam kawasan, kita perlu membuat formula untuk mengaturnya. Kan tidak mungkin kita mematikan petani juga. Tentu harus ada sosialisasi,” katanya.

Meskipun begitu, dia mengeluhkan saat ini Dinas Perkebunan Melawi masih kekurangan sumber daya manusia.  “Kami kekurangan tenaga penyuluh. Namun, kami tetap optimis karena sudah bekerja sama dengan lembaga lain,” pungkasnya. *

Read Previous

Sidang Sengketa Informasi Yayasan Munzalan, Termohon Tolak Mediasi

Read Next

Mengelola Stres Bersama Keluarga