Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan, PR Menanti Midji-Norsan

gubernur kalbar

ilustrasi midji norsan

September ini, genap satu tahun pasangan Sutarmidji-Ria Norsan memimpin Kalimantan Barat. Bagaimana kinerja keduanya dalam setahun ini? Sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan.

—–

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui Pontianak Post, Minggu (8/9) mengakui, satu tahun kepemimpinannya masih menemui banyak kendala. Salah satunya, saat awal menjabat pada 2018 sudah harus berhadapan dengan defisit anggaran yang sangat besar. Ditambah lagi harus membayar kewajiban atau hak pemerintah kabupaten atau kota dalam bentuk bagi hasil pajak. “Di awal pemerintahan kami fokus menyelesaikan persoalan defisit anggaran,” ungkap Midji.

Mantan Wali Kota Pontianak itu bersyukur bisa menyelesaikan masalah defisit di tahun 2018. Dengan demikian anggaran ke depan bisa lebih sehat. Jika tidak, maka beban itu akan terus dipikul sampai tahun-tahun anggaran berikutnya. “Bahkan 2019 pun kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau begitu. Tapi itu sudah selesai, beres semua, kondisi anggaran sudah sehat,” katanya.

Sutarmidji mengakui, belum bisa melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kinerja mereka. Sebab kewenangannya mengatur anggaran secara penuh baru bisa dilaksanakan di APBD 2019. “Satu tahun oke, tapi dalam satu tahun ini APBD yang baru saya kelola secara murni itu yang 2019, 2018 tidak ada perubahan anggaran,” ujarnya.

Menurut Midji, hasil kerja mereka baru bisa dilihat hasilnya secara signifikan pada akhir 2020. Meski begitu, Secara umum menurutnya, Midji menyatakan, ia dan Ria Norsan sudah berupaya memenuhi janji politik semasa kampanye. “Dan alhamdulillah kami sudah bisa mengimplementasikan janji untuk memberi beasiswa kepada anak didik (SMA/SMK) sebesar yang dibayar ke sekolah. Itu dalam rangka meningkatkan SDM,” jelasnya.

Selain itu pembenahan di bidang kesehatan juga sudah dimulai. Salah satunya pembangunan RSUD Soedarso. Sekaligus penataan secara keseluruhan rumah sakit kebanggaan masyarakat Kalbar itu. Untuk pembangunan, rencananya bakal dilaksanakan pemancangan tiang pertama pada 12 September nanti.
“Perkiraan saya, rumah sakit itu, mudah-mudahan September tahun depan bisa selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pemprov juga tengah melakukan penataan kantor pemerintahan. Pembangunan yang sebelumnya sempat mangkrak diminta selesai tahun ini. Seperti pembangunan gedung VIP Bandara Internasional Supadio dan beberapa kantor dinas.

Selanjutnya, dalam dua tahun ke depan juga akan dibangun beberapa kantor baru di kawasan Kantor Gubernur. Yakni kantor Bappeda, BPKPD, BKD dan Inspektorat. Bangunan kantor tersebut dibangun berdekatan. “Supaya koordinasinya mudah,” jelasnya.

Lalu untuk bidang pendidikan, tahun ini akan dibangun sejumlah sekolah unggulan. Di antaranya sekolah unggulan di Sambas dan Mempawah. Pelaksanaan tendernya sedang berlangsung. Tahun ini pelaksanaan tender untuk proyek-proyek pembangunan memang sedikit terlambat. Itu dikarenakan proses perencanaannya dilakukan di tahun yang sama.

“Jadi tender perencanaan dulu, tender MK (manajemen konstruksi) dulu, baru tender fisik. Nah fisik pun tidak banyak perusahaan yang punya kualifikasi dan kami percaya untuk tidak asal bangun,” paparnya.
Khusus untuk gedung Midji tidak ingin sembarangan. Pemilihannya harus lebih ketat dan benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang bonafide. “Yang tak mudah kolusi, itu yang paling penting,” ucapnya.
Akan tetapi ia memastikan serapan anggaran tahun ini diharapkan bisa mencapai antara 94-95 persen. Meski tahun lalu angkanya lebih tinggi yakni mencapai 98 persen. “Tapi saya yakin bisa 94 persen,” imbuhnya.

Mengenai infrastruktur jalan, tahun ini dikatakan sudah cukup banyak yang dibangun. Terutama di daerah-daerah seperti di Kabupaten Sintang, Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau. Juga pembangunan beberapa jembatan.

“Kami mencoba menyentuh semuanya, biarpun sedikit. Bahkan di Bengkayang itu Suti Semarang, saran masyarakat akan saya ikuti. Kami akan membangun banyak jembatan yang rusak,” ungkap Midji.
Tak hanya jalan di kabupaten, Pemprov juga akan memperhatikan jalan-jalan di desa. Seperti jalan lingkungan, usaha tani, saluran dan lain sebagainya.

Selama setahun ini, Pemprov juga terus menggenjot peningkatan PAD. Midji menyatakan, dalam satu tahun peningkatannya mencapai lebih dari Rp200 miliar. “Dari mana? Itu perusahaan-perusahaan sawit yang punya dump truk tidak mau bayar, sekarang sudah bayar pajak. Walaupun baru segelintir lah, tapi kami berusaha,” paparnya.

Midji meminta masyarakat ikut mengoreksi kinerjanya. Khususnya terhadap janji-janji yang belum terimplementasi. Terkecuali janji tentang Kapuas Raya. Untuk Kapuas Raya dikatakan memang butuh waktu karena kewenangannya berada di pemerintah pusat. “Kalau kewenangannya ada pada saya, minggu depan pun saya sahkan. Tapi kami terus akan berupaya bagaimana itu cepat (terwujud),” janjinya.

Midji menyatakan sangat terbuka terhadap ruang-ruang diskusi. Terutama untuk hal-hal yang masuk skala Pemprov. “Jangan bicara sinis, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai sudah lah, mari bangun daerah ini. Mulai bangun kebersamaan untuk membangun Kalbar demi kesejahteraan bersama,” ajaknya.
Mengenai visi misi yang sudah disusun disebutkannya memang tidak bisa tuntas hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Sebab, satu periode pemerintahan harus dilaksanakan selama lima tahun.

Pekerjaan-pekerjaan tetap dilakukan sesuai skala prioritas. “Masyarakat sabar. Tapi anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan semakin tahun akan semakin besar,” pungkasnya.

Di sisi lain, penataan birokrasi juga sudah hampir tuntas dilakukan. Tinggal beberapa jabatan saja yang masih perlu diisi. Mantan Wali Kota Pontianak itu membeberkan rencananya merombak beberapa struktur organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti penghapusan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di Dinas PUPR, karena dinilai tidak efektif. Serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa dinas juga sedang dievaluasi untuk dihapuskan.

Termasuk ada dua OPD yang akan dipecah menjadi dinas baru. Pertama BPKPD menjadi Dispenda dan Badan Pengelola Keuangan. Kedua Dinas Perkim-Lingkungan Hidup dipecah. Perkim akan menjadi dinas baru bersama Cipta Karya. Sementara LH masuk ke Dinas Kehutanan. “Sehingga Cipta Karya nanti di luar PU supaya lebih fokus dan berbagi kerja,” terangnya.

Catatan Positif dan Negatif

Pengamat Kebijakan dan Politik Untan Erdi menilai, banyak hal baik yang sudah dicapai selama setahun pemerintahan Midji-Norsan. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

“Beliau (gubernur) sering tidak percaya dengan suguhan data yang diberikan anak buahnya, tapi kemudian data itu diterima, tapi dilakukan kroscek dan datanya tidak satu (sumber),” ungkapnya saat dihubungi Pontianak Post, Minggu (8/9).

Hal itu menurutnya membuat budaya kerja birokrasi bertambah hati-hati. Karena jika birokrat menyuguhkan data yang tidak valid, karena gubernur tegas dan teliti, maka harus benar-benar hati-hati.

Kedua, dalam setahun ini gubernur dianggap sudah berhasil dalam pengelolaan anggaran. Tahun lalu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov Kalbar mencapai Rp150 miliar. Kemudian dari Rp150 miliar itu digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar.

“Artinya dalam setahun meskipun tidak ikut menyusun RAPBD, tapi dia mengefisienkan pemanfaatan APBD sehingga terjadi SiLPA. Rp50 miliar untuk menambah modal Bank Kalbar, Rp100 miliar untuk memperbaiki infrastruktur. Ini gubernur hebat,” katanya.

Ketiga, kata Erdi, Gubernur selalu berpikir untuk rakyat. Buktinya baru-baru ini gubernur tetap memikirkan rakyat dengan memberikan sambungan listrik untuk dua ribu rumah tangga miskin secara gratis. “Itu diambil dari proyek tahun lalu rehab rumah yang tidak bisa dilaksanakan karena kepepet waktu,” ujarnya.

Keempat, Gubernur dianggap berhasil mengefisienkan anggaran perjalanan dinas. Baik kepala dinas, pejabat birokrat sampai anggota DPRD dikurangi perjalanan dinasnya. “Yang sulit diatur kan di DPRD, tapi Sutarmidji mampu mengatur sekretariat DPRD, itu menunjukkan gubernur yang hebat,” terangnya.
Adapun dari penghematan perjalanan dinas ini, dananya digunakan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu pelajar tingkat SMA/SMK. Dimana kewenangan untuk pelajar tingkat SMA/SMK memang berada di Pemprov Kalbar.

Kelima, gubernur dianggap telah membuat terobosan lewat program desa mandiri. Dalam satu tahun ini yang diketahui Erdi sudah ada sekitar 48 calon desa mandiri di Kalbar. Artinya gubernur tidak butuh waktu lama mewujudkan program tersebut. “Dengan 48 setahun ini (desa mandiri), berarti untuk lima tahun ke depan itu ada bisa 200-400 desa mandiri,” ujarnya.

Sementara untuk hal-hal yang menurutnya perlu diperbaiki, pertama adalah apapun program yang dibuat harus selalu berkoordinasi dengan DPRD. Jika memang diperlukan orang-orang yang bisa menjadi perekat, maka gubernur harus mengangkat akademisi sebagai penghubung. Sehingga program-program yang dibuat oleh gubernur tetap nyambung dengan kepentingan para anggota DPRD.

Kedua, metode komunikasi yang digunakan gubernur terkadang dinilai kurang pas. Jangan sampai kerap membuat pihak-pihak tertentu tersinggung. “Walaupun benar kadang menyakitkan, kalau dapat tidak usah begitu. Kami maunya gubernur yang smart tidak perlu marah-marah, nanti rakyat akan melihat apa yang sudah dilakukan,” terangnya.

Ketiga ada beberapa program prioritas yang tampaknya belum berjalan dengan baik. Satu diantaranya adalah persoalan penyalahgunaan narkotika. Dosen Politik FISIP Untan itu berharap, Sutarmidji bisa memasukkan hal ini sebagai sesuatu yang priorotas.

“Sebab penanganan narkoba itu bukan menjadi priorotas gubernur tapi tidak bisa dilepaskan dari dirinya sebagai gubernur. Itu dapat merusak bangsa, banyak titik penyelundupan (narkotika). Itu agar segera dituntaskan pengawasannya,” harapnya.

Terakhir, Erdi melihat ada hal yang tampaknya belum digarap. Yakni banyak desa di kawasan terpencil yang masalah elektrifikasi serta koneksinya masih sangat kurang. “Jika tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah kami harap gubernur bisa memprioritaskannya dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” pungkasnya. (bar)

Read Previous

KPPN Sintang Siap Raih Predikat WBK

Read Next

Lapor Pajak melalui E-Filling itu Mudah 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *