Firli Bantah Ada Komproni

firli kpk

Calon Pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri. (Dery Ridwanssah/ JawaPos.com )

  • Terpilih Jadi Ketua KPK
  • Tepis Dugaan Pelanggaran Etik

JAKARTA – Seperti sudah diprediksi, Irjen Pol Firli Bahuri akhirnya melenggang mulus sebagai ketua KPK periode 2019-2023. Dia terpilih secara aklamasi oleh komisi III DPR Jumat dini hari (13/9) pukul 01.30. DPR beralasan pemilihan Firli karena dalam proses voting yang bersangkutan mengantongi suara terbanyak, yaitu 56 suara.
Itu artinya, semua anggota komisi III DPR yang total berjumlah 56 orang kompak memilih Firli Bahuri. Untuk mencapai aklamasi pun terbilang singkat. Hanya butuh waktu lima menit. ’’Tadi semua fraksi sepakat. Ini bentuk penghargaan lah karena suaranya terbanyak,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin sesuai rapat pemilihan pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR.

Azis menyampaikan, Firli dinilai sosok yang tepat memimpin KPK. Sebagai sosok yang berlatar belakang Polri, dia dinilai memahami anatomi penegakan hukum. Jenderal bintang dua itu juga dua kali menjabat kapolda. Yaitu Kapolda NTB dan Kapolda Sumetra Selatan (Sumsel). ’’Dengan pengalaman kepemimpinan ini dia akan mengendalikan situasi di internal KPK. Tidak seperti sekarang ini,” imbuh politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Komisi III menggelar rapat pemilihan secara terbuka. Dari 10 calon pimpinan (capim) yang mengikuti fit and proper test dipilih lima orang dengan suara terbanyak. Proses itu berlangsung mulai pukul 00.00. Lima orang suara terbanyak adalah Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintauli Siregar (44 suara).

Lima capim lainnya gagal terpilih. Yaitu Sigit Danang Joyo dengan perolehan 19 suara dan Lutfi Jayadi Kurniawan sebanyak 7 suara. Adaoun tiga capim lainnya sama sekali tidak memperoleh suara. Yaitu I Nyoman Wara, Johanes Tanak dan Robby Arya.

DPR mengklaim hasil pilihan pimpinan KPK periode 2019-2023 tersebut merupakan komposisi yang ideal. Sebab terdiri dari unsur kepolisian, hakim, mantan komisioner KPK dan akademisi. ’’Saya kira ini adalah komposisi yang sangat ideal,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik.

Diakuinya, hasil pemilihan pimpinan lembaga antirasuah itu tidak lepas dari realitas politik yang berkembang di komisi III. Komisi III punya kesamaan pandang atas komposisi pimpinan KPK tersebut. ’’Namun tidak berarti kami sudah berkompromi sebelumnya. Semua pilihan diserahkan ke masing-masing fraksi,” dalihnya.

Terkait dengan kontroversi yang berkembang di publik, Erma menyampaikan hal itu adalah sesuatu yang wajar. Apalagi, kata dia, banyak kepentingan yang berkelindan di tubuh KPK. Sehingga suara pro dan kontra masih terus bermunculan.

Erma menyatakan, kontroversi yang berkembang di luar itu sudah tuntas di tingkat panitia seleksi (pansel) KPK. Nah, saat ini dia optimistis lima anggota KPK terpilih bisa menegakkan keadilan. Itu terlihat dari kekompakkan dan kesamaan pandang atas pemberantasan tindak pidana korupsi. ’’Apalagi semua sepakat dengan revisi UU KPK. Jadi sudah klop lah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil memberi catatan atas terpilihnya Lili Pintauli Siregar. Dia satu-satunya perempuan dalam komposisi pimpinan KPK terpilih. Dikatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak terlepas dari kelompok perempuan. ’’Partisipasi kaum perempuan kami pandang efektif dalam pemberantasan korupsi. Sehingga perlu perwakilan perempuan,” kata Nasir.

Lili juga berpengalaman di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia 10 tahun menjabat wakil ketua LPSK. Nah, ke depan KPK diharapkan bisa bersinergi dengan LPSK. Terutama dalam perlindungan saksi dan koran kasus tindak pidana korupsi bisa dilindungi dengan baik. ’’Itu menyangkut hak azasi manusia yang harus dihargai dengan baik,” imbuhnya.

Bagaimana terkait independensi KPK? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, independensi KPK bukan dinilai dari lembaga. Namun dari tindakan dalam upaya pemberantasan korupsi. ’’KPK akan tetap independen dalam penegakan hukum,” kata Nasir.

Sementara itu, Firli menjawab isu kontroversi yang dituduhkan kepadanya selama ini. Jawaban itu dia paparkan saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Mulai dari pertemuan di lapangan tenis dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, 600 karcis menonton konser Westlife hingga pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

Firli menjawab satu persatu tuduhan itu. Mulai dari pertemuan dengan TGB. Menurut dia, pertemuan pada 13 Mei 2018 itu hanya kebetulan alias tidak disengaja. Kala itu, TGB datang ke lapangan tenis usai dirinya bermain tenis. ”Saya tidak mengadakan pertemuan atau tidak mengadakan hubungan, tapi kalau bertemu iyes,” ungkapnya.

Pertemuan itu dinilai kontroversi lantaran dilakukan saat penyelidikan perkara dugaan korupsi divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). KPK pun sudah menyampaikan hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal dan menyebut bahwa Firli diduga telah melakukan pelanggaran etik berat karena pertemuan itu.

Sementara terkait beredarnya 600 karcis konser Westlife di lingkungan Polda Sumatera Selatan, Firli menegaskan bahwa dirinya tidak tahu sama sekali. Dia menegaskan pada saat konser Westlife digelar di Palembang 18 Agustus lalu, dirinya tidak menonton. ”Saya tidak pernah nonton (konser Westlife di Palembang, Red), saya ada acara tanggal 18 (Agustus) di rumah (dinas Kapolda Sumsel, Red).”

Firli juga sempat dituding melakukan pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Firli menyebut pertemuan itu terjadi ketika dirinya menghadiri undangan Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri Irjen Pol Antan Novambar. ”Kebetulan ketum partai politik (Megawati, Red) hadir,” tuturnya.

Di antara tudingan-tudingan itu, Firli menegaskan tidak ada kepentingan apapun dalam pencalonannya sebagai capim KPK. Dia juga tidak didorong atau dipaksa pihak tertentu ketika mendaftar. Mantan Kapolda NTB itu pun berjanji akan memberikan andil dalam pemberantasan korupsi. ”Dari hati yang paling dalam, saya tidak ingin mempertaruhkan harga diri saya,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu mengomentari terpilihanya petinggi KPK yang baru. ’’Tentu harapannya agar bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi di tanah air ini,’’ katanya di Jakarta kemarin.

Merespon adanya gelombang penolakan terhadap pimpinan KPK yang terpilih, JK mengatakan proses seleksi sudah dilakukan sesuai prosedur. Sehingga dia meminta semua pihak untuk menerima hasil seleksi itu. JK menegaskan bahwa yang berhak mengangkat dan memilih pimpinan KPK adalah DPR. Kemudian DPR juga dipilih oleh rakyat. Di tengah gejolak yang terjadi di tubuh KPK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan mundur. Alasannya adalah Firli terpilih sebagai pimpinan KPK. JK mengatakan keputusan mundur itu adalah hak proibadi. (mar/wan)

Read Previous

Kirim Bandit Masuk Penjara

Read Next

Dikepung Asap SKPD Diminta Siaga

Tinggalkan Balasan

Most Popular