Forkopimda Sinergi Tangani Karhutla

RAKOR:  Jajaran Polres Bengkayang bersama Pemkab Bengkayang dan instansi vertikal saat mengikuti rakor lintas sektoral membahas penanggulangan karhutla. Sigit Adriyanto/Pontianak Post

BENGKAYANG  –  Polres Bengkayang bersama Pemkab Bengkayang, serta instansi vertikal menggelar rapat koordinasi lintas sektoral (rakor) di Aula Tunggal Panaluan Polres Bengkayang, Selasa (30/03) pagi. Rakor tersebut membahas berbagai upaya penanggulangan sekaligus penindakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bengkayang.

Kapolres Bengkayang, AKBP NB. Darma mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk me-refresh kembali terkait situasi dan kondisi karhutla yang hampir setiap tahun selalu dihadapi. Untuk itu, beberapa waktu yang lalu sejumlah regulasi terkait karhutla telah disampaikan, baik yang termuat dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan di daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing.

“Kita semua di sini tentunya memiliki tanggung jawab yang berdampak besar apabila kita tidak peduli. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Apabila ada kebakaran di kebun maupun hutan, ini semata-mata tidak menjadi tanggung jawab Polri,” kata Kapolres.

“Artinya pada porsi masing-masing kita bisa melakukan hal-hal yang kita perlukan sebagai upaya pencegahan, penanganan bahkan sampai penanggulangan,”  tambahnya.

Ia menerangkan, adanya regulasi seperti peraturan gubernur maupun bupati bukan berarti melegalkan pembakaran lahan secara membabi-buta. Terlebih lagi di lahan gambut. Menurut Darma, para kapolsek sudah mendata ke perusahaan-perusahaan khususnya sawit untuk mendata kesiapan sarana pemadam, embung, atau kanal.

“Datanya ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Ending dari kegiatan ini selain memberikan pencerahan kembali, kami berharap ada rekomendasi supaya kita tindaklanjuti ke depan,” tutup Kapolres.

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal turut bersyukur karena pada bulan lalu di Kabupaten Bengkayang tidak panas (kemarau) berkepanjangan. Apabila panas berkepanjangan, parit-parit di kebun kekeringan sehingga rentan bahaya karhutla.

“Saya melihat ada satu masalah yang perlu kita tangani bersama yakni minimnya alat pemadam. Saya pikir pribadi-pribadi yang memiliki 20-30 hektare dimohon melalui Kapolsek untuk diarahkan untuk membeli alat pemadam,” kata Syamsul Rizal.

“(Dengan demikian) kita tidak perlu panik jika terjadi kebakaran. Alat disimpan di Polsek karena selalu orang apabila terjadi kebakaran larinya ke Polsek,” tambahnya. Rizal juga meminta untuk adanya pemetaan daerah rawan yang pernah berkali-kali kebakaran.

“Saya pikir bukan hanya embung, tapi pintu air. Biasanya air dilepas terus, jadi pada musim kemarau air habis. Patutnya disimpan di parit-parit supaya begitu terjadi kebakaran, sumber air ada. Permasalahan pemadaman lahan yang luas itu karena sulitnya sumber air,” paparnya.

Ia juga mengakui, masalah karhutla tidak bisa diserahkan kepada kepolisian semata. Penanggulangan kebakaran adalah tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan. (sig)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!