Fraksi Demokrat Sarankan Tunda Pembahasan Empat Raperda

SANGGAU – Pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) eksekutif yang diajukan ke legislatif sebaiknya ditunda karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sanggau, Supardi mengatakan empat raperda itu adalah, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selanjutnya, raperda tentang pembayaran pajak daerah secara elektronik. Lalu raperda tentang rencana detail tata ruang kawasan Baonglawang perkotaan Sanggau tahun 2020-2039 dan raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Penundaan itu, lanjut dia, karena harus dilakukan kajian akademis sebelum ditetapkan.

“Intinya kita belum melakukan kajian akademis atau naskah akademis atau meminta pendapat ahli, karena 40 anggota dewan bukan ahlinya, maka sesuai undang-undang wajib hukumnya naskah akademis itu ada. Apalagi, lanjut Pardi, ada dua Raperda baru yang diusulkan ke DPRD wajib memiliki kajian akademis,” jelasnya.

Selanjutnya, DPRD belum melakukan studi banding ke daerah yang berhasil menerapkan peraturan yang sama dengan Sanggau.

“Jadi, kami terutama Fraksi Demokrat dengan tegas meminta agar pembahasan empat raperda itu ditunda. Urgensi raperda itupun menurut kami tidak ada. Karena ada dua raperda revisi dan dua raperda baru. Apalagi bicara raperda baru, terutama raperda Baonglawang, ada kaitannya dengan tata ruang sehingga wajib berkoordinasi dengan Bappenas,” terang dia.

Dia malah menyarankan alangkah baiknya bila raperda yang diusulkan terkait pemekaran Kapuas Selatan yang memang sudah lama dipersiapkan.
“Kami lebih setuju kalau Raperda Kapuas Selatan yang diusulkan. Karena membuka isolasi di Kapuas Selatan sekaligus pengembangan Sanggau kedepannya,” tegasnya. (sgg)

loading...