Fraksi Kayong Bersatu Walk Out

dprd kayong utara
APBD PERUBAHAN: Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad dan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara Sarnawi memperlihatkan lembar persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan Kayong Utara, Jumat (4/10) sore. PAGE FACEBOOK DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA

SUKADANA – Fraksi Kayong Bersatu DPRD Kabupaten Kayong Utara walk out (WO) dari Sidang Paripurna Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, yang dilangsungkan di Ruang Rapat Gedung DPRD, Jumat (4/10) sore. Sikap tersebut mereka lakukan atas ketidaksetujuan mereka dengan program Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang dinilai kurang prorakyat dan uji publik yang jauh dari harapan,

“Melihat kepentingan-kepentingan masyarakat yang paling hak belum terakomodir di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, kami dari Fraksi Kayong Bersatu menyatakan walk out (keluar) dari sidang paripurna ini!” tegas Abdul Muis, juru bicara Fraksi Kayong Bersatu, diikuti para sesama anggota fraksi mereka.

Sebelum aksi WO Fraksi Kayong Bersatu karena menolak hasil sidang tersebut, empat fraksi lainnya menyetujui dengan memberikan beberapa catatan. Keempat fraksi tersebut Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, dan Fraksi Persatuan Kebangkitan Restorasi.

Sebagai informasi, Fraksi Kayong Bersatu terdiri dari sejumlah legislator dari beberapa partai politik seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Ditunjuk Sahid dari PKPI sebagai ketua, kemudian Decky Sabiandi (Perindo/wakil ketua), Herwansyah (PDIP/sekretaris), serta anggota yang terdiri dari Zainuddin Vandio (Partai Gerindra), Ketut Sekawan (PKPI), Abdul Muis (Perindo), dan Alias Syahroni (PAN).

“Fraksi Kayong Bersatu menyampaikan beberapa hal dan beberapa catatan, terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, mengenai pelaksanaan di Kayong Utara tercinta. Pertama, dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 tidak ada kata kesimpulan dan sepakat, serta finalisasi dalam penganggaran terkesan TAPD kurang serius dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019,” tegas Abdul Muis selaku juru bicara fraksi.

Kedua, usulan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, dinilai mereka kurang tepat sarasan kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Dimisalkan mereka seperti pelaksanaan drainase dan lapangan bolavoli di Pendopo Bupati yang dinilai kurang efektif bagi kepentingan masyarakat umum.

“Ketiga, dana penerimaan beasiswa tidak jadi dilaksanakan,” sesalnya. Dengan kekesalannya, Muis mengungkapkan, setelah melalui analisa mereka, secara tegas mereka menolak Perubahan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019. “Dengan penuh tanggung jawab serta dengan tetap senantiasa memohon rida Allah Subhanahuwataala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tidak menerima perubahan APBD KKU (Kayong Utara) Tahun Anggaran 2019,” tegas Muis.

Meski demikian, sebelum menutup pandangan akhir mereka, Fraksi Kayong Bersatu berharap agar proses Rancangan Perubahan APBD ini betul-betul dimaksimalkan. “Tujuannya agar menghasilkan APBD perubahan yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Kayong Utara,” ungkap Muis.

Jangan Hanya Seremonial

Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Decky Sabiandi berharap implementasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 tak hanya sebatas seremonial, tetapi harus tepat sasaran. “Laporan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara jangan hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat kurang bisa merasakan manfaat pembangunan,” kata legislator Partai Perindo tersebut usai Sidang Paripurna Pengesahan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kayong Utara TA 2019 di Gedung DPRD, Jumat (4/10) sore.

Mewakili Fraksi Kayong Bersatu, mereka berharap dengan telah dibahasnya Rancangan APBD Perubahan ini, bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kayong Utara pada umumnya.

“Fraksi Kayong Bersatu mengajak kepada semua pihak, marilah selalu menggali dan meningkatkan potensi diri, guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan zaman menuju terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kayong Utara,” imbuhnya.

Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad pada Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, terdapat perubahan pada asumsi pendapatan dan belanja. Pertama, pada pendapatan sebelum perubahan Rp761.568.978.055, setelah perubahan menjadi Rp798.452.542.452, yang artinya mengalami penambahan Rp36.883.564.397 atau 4,84 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebelum perubahan Rp22.225.811.526, menjadi Rp.28.756.490.932 setelah perubahan, atau mengalami penambahan Rp6.530.679.406 (29,38 persen). Kemudian dana perimbangan, sebelum perubahan Rp663.884.160.000 dan setelah perubahan Rp684.420.556.883, sehingga mengalami pengurangan Rp664.058.901.000, atau mengalami penambahan Rp174.741.000 (0,03 persen). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp75.459.006.529, dan setalah perubahan menjadi Rp105.637.150.520, dalam arti mengalami penambahan Rp30.178.143.991 (39,99 persen).

Sementara untuk belanja, sebelum perubahan sebesar Rp788.735.932.372,39, setelah perubahan menjadi Rp833.475.857.623,84, atau mengalami penambahan Rp44.739.925.251,45 (5,67 persen). Rinciannya, belanja tidak langsung sebelum perubahan Rp344.710.141.646,39 dan setelah perubahan menjadi Rp344.451.275.381,84, berkurang Rp258.866.264,55 atau berkurang 0,8 persen. Belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp444.025.790.726,00 dan setelah perubahan menjadi Rp489.024.582.242, sehingga mengalami penambahan Rp44.998.791.516 atau mengalami penambahan 10,13 persen.

Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp29.166.954.317,39 dan setelah perubahan menjadi Rp35.023.315.171,84, sehingga bertambah Rp5.856.360.854,45 atau berkurang 20,08 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp2.000.000.000, setelah perubahan Rp0.

Pembiayaan netto sebelum perubahan Rp27.166.954.317,39 dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp35.023.315.171,84, sehingga berkurang Rp7.856.360.854,45 atau berkurang 28,92 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0. (dan)

loading...