Gabungkan Dinas ESDM & Perindag

Sutarmidji

GUBERNUR Kalimantan Barat, Sutarmidji membeberkan alasan mengapa Pemprov Kalbar mengusulkan penggabungan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Usulan tersebut sampai saat ini masih dibahas bersama pihak DPRD dan rencanannya nomenklatur OPD tersebut akan berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Midji sapaan akrabnya mengatakan, di Dinas ESDM khususnya di bidang pertambangan, saat ini hampir semua urusan sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi yang bisa dikerjakan  oleh Pemprov lewat dinas tersebut. “Dan rumpunnya tambang itu tinggal pada produksi, menjadi bahan jadi atau setengah jadi industri. Jadi rumpunnya bisa masuk Disperindag saja,” ungkapnya.

Dengan demikian urusan ESDM dinilai lebih tepat berada di Disperindag karena berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. “Cuma masalahnya (urusan) pertambangan ini (daerah) tidak bisa apa-apa, maunya DPR RI dan pusat. Hanya masalahnya mereka harus lebih pengawasannya dan proteksinya, karena kita tidak bisa apa-apa,” katanya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu mencontohkan seperti kegiatan pertambangan emas yang saat ini masih masif terjadi. Bahkan menurutnya penambangan ilegal tersebut sudah menggunakan alat-alat berat. Sebarannya juga sulit dikontrol, sehingga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan hingga bencana.

Sementara di sisi lain, pemerintah pusat dinilainya sulit mengeluarkan izin untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Kalau ada WPR kan bisa kita koordinir di wilayahnya dan dikontrol, kalau sekarang tidak bisa dikontrol,” keluhnya.

Dengan digabungkannya Dinas ESDM ke Disperindag juga sebagai langkah efisiensi. Karena urusan daerah di bidang tersebut sudah sangat kecil dan paling penting fungsi Pemprov untuk urusan tersebut masih berjalan, meski dengan nomenklatur baru.

“Kita tidak tahu PP dan UU Minerba sekarang, daerah tinggal nerima dampaknya saja. Bayangkan bauksit kuota 20 juta ton per tahun, berarti ada 20 juta lahan turun satu meter, kalau dia (perusahaan tambang) ambil satu meter, kalau ambil dua meter berarti 10 juta. Kalau tidak direklamasi jadi masalah, sementara jaminan reklamasi kecil, tidak sebesar itu, mana ada lahan (sudah) digali bisa ditanam lagi,” tutupnya.(bar)

error: Content is protected !!