Gagal Jadi Pahlawan Nasional

  • Kemensos Nyatakan Sultan Hamid II Tak Layak
  • Pihak Yayasan Kecewa, Keputusan Serba Tertutup

PONTIANAK – Perjuangan Yayasan Sultan Hamid II mengusulkan nama Syarif Hamid Alkadrie (Sultan Hamid II) sebagai pahlawan nasional belum membuahkan hasil. Dari surat Kementerian Sosial yang ditujukan ke Gubernur Kalbar perihal hasil pengusulan calon pahlawan nasional, Sultan Hamid II dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar tersebut.

Dalam surat tertanggal 22 Januari 2019 itu dijelaskan tiga alasan yang mendasari keputusan Kemensos. Pertama, Sultan Hamid II dianggap telah berkonspirasi bersama Westerling, dan membuat pemberontakan dengan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyebabkan gugurnya Kol.Lembong.

Kedua, Sultan Hamid II diakui merupakan orang yang turut serta mendesain lambang negara bersama timnya dan ada dua orang yang memenangkan sayembara itu yakni Sultan Hamid dan M Yamin. Ketiga, Sultan Hamid II juga dinilai telah berkonspirasi dengan Westerling dalam menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono IX. Ia bahkan dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Sampai saat ini hukuman itu masih berlaku dan bersifat inkracht.

Dalam surat tersebut dituliskan bahwa tiga alasan ini didasari oleh hasil penelitian, pengkajian dan pembahasan secara cermat serta mendalam dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati mengaku kecewa. Apalagi pihaknya sebagai yang mengajukan justru belum mendapat pemberitahuan resmi.

“Yang membuat kami agak tersinggung, mengapa kami tidak diundang saat pengambilan keputusan di TP2GP. Dikatakan ini rahasia. Kalau memang tertutup, artinya kami tidak sempat menjelaskan dan memberikan argumen,” bebernya saat dihubungi Pontianak Post, Kamis (15/8).

Menurut Anshari, proses pengusulan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional sudah berlangsung lama, yakni sejak 2016. Namun, karena saat itu masih kekurangan beberapa dokumen, akhirnya usulan kembali diajukan pada 2017.

“Kami sempat bertemu Ibu Khofifah (Mensos saat itu), audiensi dengan beliau. Dia bilang ajukan saja karena dari Kalimantan belum ada yang mengajukan,” ceritanya.  Sampai akhirnya, pada Maret 2017 segala persyaratan dinyatakan lengkap. Termasuk surat-surat rekomendasi dari kepala daerah serta dokumen pendukung lainnya.

Saat itu, kata Anshari, hasil sidang TP2GD sudah merekomendasikan Sultan Hamid II menjadi pahlawan nasional. Dasar dan pertimbangannya adalah yang bersangkutan merupakan perancang lambang negara dan salah satu pejuang asal Kalbar.

Sepanjang 2017 pihak yayasan terus menunggu kabar tentang pengajuan tersebut. Bahkan sempat meminta konfirmasi ke Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos. “Mereka (pihak Kemensos) bilang sudah lengkap (persyaratannya), (jadi) tunggu saja kabar. Katanya keputusannya di bawah dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan,” paparnya.

Namun pada akhirnya muncul surat hasil keputusan TP2GP yang ditujukan kepada gubernur pada 22 Januari 2019. Surat itu menyatakan Sultan Hamid II tidak layak dengan pertimbangan tiga alasan seperti yang disebutkan di atas. “Surat itu ditujukan ke Gubernur Kalbar. Kami melakukan crosscheck hari ini (kemarin), ternyata surat itu sudah ada sejak 22 Januari 2019,” ucapnya.

Anshari juga keberatan dengan tiga alasan penolakan yang disampaikan dalam surat tersebut. Menurutnya, tiga alasan yang dijadikan dasar keputusan itu sebetulnya sudah terbantahkan melalui naskah akademik yang diajukan pihaknya.

Kalaupun harus dijelaskan lagi secara langsung, pihaknya sudah sangat siap dengan sederet argumentasi. Sayangnya, kesempatan untuk itu tidak pernah diberikan. Keputusan TP2GP dinilai terlalu tertutup dan sepihak.

“Mereka TP2GP baca atau tidak dokumen yang dilampirkan? Menurut kami mereka tidak baca. Kami kecewa dengan cara begini, padahal kami sudah komunikasi dengan pejabat tinggi negara. Tiba-tiba muncul surat yang isinya tidak rasional,” katanya kesal.

Dari surat yang ditujukan ke gubernur tersebut, pihaknya juga mengetahui bahwa yayasan masih diberikan kesempatan satu kali dalam dua tahun ke depan untuk mengajukan kembali. Namun, Anshari pesimistis pengajuan ulang akan membuahkan hasil yang berbeda.

“Kalau mengajukan berkas sama juga, nanti dijawab sama juga. Kami tida ada akses, (TP2GP) tertutup dan tidak bisa ditemui. Harusnya kapasitas TP2GP diperjelas agar ada akses, sehingga kami bisa komunikasi,” ujarnya.

Untuk langkah selanjutnya, pihak yayasan tidak akan tinggal diam. Mereka bakal berusaha kembali menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Kemensos. “Selain langkah administratif, kami komunikasi lagi dengan tokoh-tokoh Kalbar di Jakarta. Kami (selama ini) tidak ada kesempatan diskusi, mereka (Kemensos) tertutup,” pungkasnya.(bar)

 

Read Previous

Peduli Pendidikan Anak, PLN Kalbar Gelar Kegiatan PLN Mengajar

Read Next

Korban Puting Beliung Terima Bantuan

Tinggalkan Balasan

Most Popular