Ganti Rugi Tak Kunjung Datang, Nelayan Demo Bupati dan Dewan

UNJUK RASA: Suasana unjukrasa nelayan Sungai Kunyit di Gedung DPRD Mempawah

MEMPAWAH– Puluhan masyarakat nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit menyambangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (7/11) pagi. Mereka mendesak pemerintah daerah mendorong pemerintah provinsi dan tim terpadu segera mencairkan pembayaran ganti rugi dampak pembangunan pelabuhan kijing.

“Sejak Februari lalu, kami sudah datang ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyuarakan aspirasi terkait data nelayan yang tidak masuk dalam proses pembayaran ganti rugi. Kemudian, kami diminta untuk melakukan pendataan,” terang Koordinator Aksi, Andi Kamaruddin.

Dari verifikasi tersebut, pria yang akrab disapa Daeng ini mengungkapkan, pihaknya mendapati sekitar 1.203 nelayan yang terdampak pembangunan pelabuhan internasional Kijing dan belum mendapatkan uang ganti rugi.

“Data ini pun sudah kami sampaikan pada 11 September kepada Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Tembusannya juga sudah kami sampaikan kepada Bupati Mempawah,”paparnya.

Namun, sesal Daeng, sampai saat ini pihaknya tidak mendapatkan penjelasan dan kepastikan tentang titik terang dari persoalan itu. Pihaknya pun telah datang ke Pemerintah Provinsi Kalbar. Namun, diarahkan untuk menanyakan solusinya kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Kami menjadi bingung. Ketika datang ke provinsi, katanya ditangani di kabupaten. Saat kami ke kabupaten, diarahkan lagi ke provinsi. Jadi, prosedur yang benar itu seperti apa,” sesalnya.

Karena itulah, Daeng memutuskan untuk menggelar aksi bersama puluhan nelayan lainnya. Mereka pun menyuarakan aspirasi ini melalui DPRD Kabupaten Mempawah dan Bupati Mempawah. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Kami datang beramai-ramai hari ini untuk menanyakan nasib nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi. Sekarang, nelayan sudah semakin susah untuk mencari nafkah. Bahkan, untuk kebutuhan keluarganya pun sulit. Mungkin sudah ada anak-anak nelayan yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya,” lirihnya.

Karena itu, dia mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Mempawah memperjuangkan hak-hak nelayan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai dampak negatif pembangunan pelabuhan kijing. Sebab, nelayan sudah tidak dapat mencari nafkah akibat adanya pembangunan pelabuhan Kijing.

“Persoalannya, saat ini para nelayan harus menghidupi keluarganya. Dan selama pembangunan pelabuhan kijing berlangsung, nelayan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunannya,” paparnya.

Menjawab aspirasi masyarakatnya, Bupati Mempawah, Hj Erlina memastikan dirinya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat nelayan Sungai Kunyit. Sesuai prosedur dan mekanismenya, Bupati akan menyampaikan poin-poin tuntutan nelayan kepada tim terpadu dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Sesuai SK Gubernur Kalbar tanggal 21 Mei 2019, tentang tambahan ganti rugi nelayan togo dan kelong di areal pembangunan pelabuhan Kijing sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Semua sudah diganti rugi sesuai data yang ada,” ungkap Erlina.

Namun, imbuh Erlina, sampai saat ini masih ada nelayan togok, kelong dan pukat yang mengklaim belum mendapatkan ganti rugi dari PT Pelindo. Karena itu, Erlina memastikan pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan nelayan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. “Pada saat rapat koordinasi bersama Dinas Perikanan Provinsi Kalbar dan pembahasan RPJMD Pemprov Kalbar, permasalahan ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur,” tegasnya.

“Jadi tuntutan bapak dan ibu nelayan sudah kami sampaikan ke Pemprov Kalbar. Dan saat ini, kami juga masih menunggu keputusan dan kebijakan dari Pemprov untuk penyelesaian permasalahan ini,” tegasnya lagi.

Erlina memastikan, Pemerintah Kabupaten Mempawah berusaha maksimal menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan Kecamatan Sungai Kunyit. Karenanya, dia minta nelayan tidak beranggapan Pemerintah Kabupaten Mempawah tutup mata dan tidak peduli terhadap permasalahan itu.

“Kami selalu mengedepankan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menyelesaikan setiaip permasalahan yang muncul di masyarakat. Kami berusaha agar Pemprov segera mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau ada yang mengatakan prosesnya lambat, kami juga ingin cepat selesai. Namun, semuanya kita kembalikan pada kebijakan Pemprov Kalbar,” terang Erlina.

“Saya minta nelayan lebih bersabar menunggu kebijakan dari tim terpadu dan Pemprov Kalbar. Dalam waktu dekat ini, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar untuk mempercepat proses ganti rugi sesuai keinginan dan harapan nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit,” janjinya mengakhiri.(wah)

 

Read Previous

Warga Protes Bantuan Listrik Tak Merata, Polsek Sengah Temila Gelar Mediasi

Read Next

Amankan Penerimaan, Kanwil DJP Kalbar Canangkan Joint Team

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *