Gerindra Minta Pelantikan Calegnya Ditunda, Nah…..

Majelis Kehormatan (MK) DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta segera bersidang menyikapi kisruh duo Hendri (Hendri Makaluasc, Caleg Gerindra nomor urut 1 dengan Cok Hendri Ramapon nomor urut 7 dari dapil 6 (Sanggau-Sekadau).

Hal tersebut diketahui usai Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Mutanto Juwono (Ketua) dan Anwar Ende (Sekretaris) mengeluarkan surat mengenai perselisihan atau sengketa caleg DPRD Kalbar dapil 6 (Sanggau-Sekadau) di Jakarta pada 16 September 2019.

Dalam surat tersebut, MK Partai Gerindra mengirimkan surat ke Mendagri, Gubernur Kalbar, Ketua KPU Kalbar dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Isinya sesuai kewenangan Majelis Kehormatan DPP Gerindra/ Mahkamah Parpol memohon sekiranya menunda pelantikan caleg terpilih, Cok Hendri Ramapon sebagai anggota DPRD Kalbar dapil 6.

Permintaan penundaan pelantikan didasarkan berbagai hal. Poin pertama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20?PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang putusan perkara dalam PHPU calon anggota DPRD dan DPD tahun 2019 diajukan oleh Hendri Makaluas dapil Sanggau-Sekadau yang menyatakan perolehan suara yang benar dan dan atas nama Hendri Makaluasc caleg dapil 6 dengan nomor urut 1 adalah 5384 suara.

Poin kedua Keputusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019 dijelaskan berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Pemeriksa berkesimpulan. Pertama menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memerintahkan KPUD Sanggau untuk melakukan koreksi pada sertyifijkasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model DAA1 DPRD Kalbar dan DA1-DPRD Provinsi Kalbar pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 desa di Desa Sungai Malaya, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur dan desa-desa lain.

Ketiga, memerintahkan kepada KPUD Sanggau untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 2 hari sejak dibacakan. Terkait sikap Majelis Kehormatan DPP, Ketua DPD Gerindra Kalbar Suriansyah tetap menyerahkan sepenuhnya persoalan ini ke DPP Jakarta, seandainya disidang MK DPP Gerindra di Jakarta. Hanya ia tetap menyesalkap, kenapa kebenaran keputusan terkait sengketa duo Hendri menyeruak ke permukaan.

Harusnya, kata dia, hanya satu lembaga kredibel (KPU atau Bawaslu) membuat keputusan sebenar-benarnya dan tidak merugikan salah satu pihak manapun. “Nah berubahnya putusan, justru merugikan kedua belah pihak. Baik pelapor, terlapor atau lembaga semacam KPU dan Bawaslu,” ucap di, kemarin.(den)

Read Previous

Alih Fungsi Sawah Ancam Pertanian Berkelanjutan di Kalbar

Read Next

Keladi Singkawang Ikut Pameran KTNA Expo 2019 di Pekan Baru

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *