Gidot Jalani Sidang Perdana

KORUPSI BENGKAYANG: Sejumlah terdakwa/terpidana kasus suap proyek di Kabupaten Bengkayang termasuk Bupati Nonaktif, Suryadman Gidot saat menunggu kendaraan tahanan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak,Selasa(28/1). HARYADI/PONTIANAKPOST

PONTIANAK– Dua terdakwa kasus suap,  mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang Aleksius menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Selasa (28/1) siang.

Dalam sidang dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membuat dakwaan alternatif. Kedua terdakwa yakni Suryadman Gidot dan Aleksius didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan kedua pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. “Untuk dakwaan kedua terdakwa, kami membuat dakwaan alternatif,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Febi D, kemarin. Dalam uraiannya, JPU KPK menyebutkan bahwa terdakwa Suryadman Gidot menerima suap dari lima orang kontraktor sebesar Rp 340 juta melalui terdakwa Aleksius, yang mana saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.

Penerimaan suap yang dilakukan Gidot bermula pada rapat pembahasan anggaran tambahan pada APBD-Perubahan 2019 pada rapat 30 Agustus 2019.

Gidot meminta Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan, Agustinus Yan untuk menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp500 juta yang berasal dari fee paket-paket pengerjaan paling lambat 3 September 2019. Uang itu akan digunakan untuk pengurusan kasus bantuan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Barat.

Selain itu, Gidot juga menyampaikan bahwa Dinas PUPR akan mendapatkan tambahan anggaran sejumlah Rp7,5 miliar, sementara Dinas Pendidikan Rp6 miliar untuk disahkan oleh DPRD Bengkayang. Tambahan anggaran itu nantinya dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan PL (penunjukan langsung) sehingga fee dari kontraktor/pengusaha yang mengerjakannya dapat dikumpulkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan bupati.

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan yaitu Rp200 juta. Kemudian, Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya. Setoran disampaikan melalui staf honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.

Rinciannya, uang yang diserahkan kepada Gidot adalah Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp60 juta dari Nelly Margaretha.

Keempat kontraktor, yakni Bun Si Fat, Pandus, Yosef dan Rodi, saat ini telah divonis oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak dengan pidana 1 tahun 6 bulan. Sementara itu, terdakwa Nely Margaretha masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Untuk terdakwa Nely Margaretha disidangkan di Jakarta. Pertimbangannya, saat ditangkap, yang bersangkutan sedang hamil,” katanya.

Dikatakan Febi, Nely Margaretha memberikan uang sebesar Rp60 juta melalui Aleksius untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang. “Terdakwa Nely Margaretha memberikan uang sejumlah Rp60 juta,” katanya.

Penasihat hukum kedua terdakwa, Andel mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan. Sidang dakwaan yang menjerat mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot itu juga dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Erma Suryani Ranik.

Erma mengaku, maksud dan tujuannya datang ke pengadilan atas nama pribadi selaku sahabat terdakwa yang notabene mantan Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar. “Saya datang atas nama pribadi selaku sahabat. Bagaimanapun Pak Gidot adalah sahabat saya,” katanya. (arf)

loading...