Gidot Mengaku Tak Tahu Ada Penyimpangan

BERI KESAKSIAN: Mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengakui, uang yang diminta dari Kepala Dinas PUPR akan digunakan untuk menyelesaikan kasus Bansus yang ditangani Polda Kalbar. (ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST)

Hendak Bantu Kades Bikin Laporan

PONTIANAK – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak memeriksa Suryadman Gidot sebagai saksi mahkota atas terdakwa Aleksius dalam perkara suap proyek pembangunan daerah di Kabupaten Bengkayang, Selasa (10/3) pagi.

Dalam sidang tersebut, Gidot dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim seputar rencana penggunaan uang suap yang diserahkan oleh terdakwa Aleksius yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.

Dalam kesaksiannya, Bupati Bengkayang nonaktif itu terlihat gelagapan. Menurut Gidot, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk menyelesaikan kasus Bantuan Khusus (Bansus) 2017 yang kini ditangani Polda Kalbar.

“Uang itu untuk menghadirkan konsultan, pengacara untuk mendampingi kepala desa membuat laporan, sebab sampai sekarang belum ada laporan,” katanya.

Gidot menyebutkan, dana bansus yang diberikan Pemda Kabupaten Bengkayang kepada 48 Desa berjumlah Rp20 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fisik desa.

Ia mengaku tidak mengetahui ada penyimpangan. Dirinya baru mengetahui hal itu setelah ada temuan BPK. “Temuan BPK setelah dana itu dicairkan kepala desa tak bisa buat laporan, sehingga saya mengambil langkah menyelesaikan kasus tersebut,” katanya.

Langkah tersebut yakni meminta dua dinas yakni Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta. Namun dia mengaku tidak memerintahkan detail caranya.

Dengan uang tersebut, dia berjanji akan memberikan tambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2019 yakni Rp7,5 miliar untuk Dinas PUPR dan Rp6 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6 miliar. Namun dana yang terkumpul hanya 340 juta. “Saya tahunya setelah ditangkap KPK,” jelasnya.

Ditemui usai persidangan, Gidot kembali menegaskan bahwa dirinya selaku Bupati Bengkayang ingin menyelesaikan perkara bansus berdasarkan temuan BPK RI. “Saya hanya ingin menyelesaikan Bansus itu di BPK. Pikiran saya, kalau sudah selesai di BPK, berarti kan tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan, ” kata Gidot.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mempersilakan kasus bansus tersebut diproses. “Silahkan saja diproses,” lanjutnya. Gidot juga mengakui, sebelum tertangkap tangan oleh KPK, dirinya berencana bertemu Kepala BPK RI. Hanya saja, kata Gidot, saat itu Kepala BPK tidak ada di tempat. “Tanggal 3 (September 2019) itu memang rencana ada pertemuan dengan kepala BPK. Namun kepala BPK tidak ada.”

Hal itu juga ditegaskan oleh penasihat hukum Suryadman Gidot, Andel. Menurutnya, uang yang diperoleh dari Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tersebut rencananya akan digunakan untuk menghadapi perkara, mulai dari mencari ahli hukum pidana, mencari ahli hukum tata usaha negara, mencari ahli audit dan mencari penasihat hukum untuk mendampingi 48 kepala desa tersebut.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, dalam persidangan kali ini semakin menegaskan bahwa terdakwa Suryadman Gidot melakukan pertemuan, mengumpulkan kepala dinas, dan meminta dua kepala dinas yaitu PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian akan memberikan tambahan anggaran, yang selanjutnya mereka menyertakan fee yang akan digunakan untuk beberapa kebutuhan.

Bahkan, kata Taufiq, di dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa memerintahkan Sekda Kabupaten Bengkayang untuk mengkoordinir terkait penerimaan uang tersebut dan melaporkannya.

“Yang bersangkutan (Gidot) mengakui meminta Sekda untuk mengkoordinir penerimaan uang sebesar Rp600 juta dan melaporkan kepada Gidot, bahwa uang Rp600 itu sudah siap. Gidot sudah tahu bahwa uang sudah ada di tanggal 2 (September 2019),” bebernya.

Dikatakan Taufiq, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan akan disampaikan kepada pimpinan, apakah nantinya akan menetapkan tersangka baru atau tidak.

Selanjutnya, sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda tuntutan JPU. “Kami diberi waktu satu minggu untuk menyiapkan tuntutan, minggu depan,” pungkasnya. (arf).

Read Previous

Mubes MABT Kalbar Dianggap Langgar AD/ART

Read Next

Dana Hibah Masjid Dikorupsi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *