Gidot Mengundurkan Diri

surat gidot

Surat pengunduran diri Gidot dari jabatan Bupati yang ditujukan kepada Ketua DPRD Bengkatang

Kirim Surat Kepada Ketua DPRD Bengkayang

BENGKAYANG – Bupati Bengkayang Suryadman Gidot menulis surat pengunduran diri pasca-penetapan tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK. Surat pengunduran diri dari jabatan Bupati Bengkayang itu ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.

Dalam suratnya, Suryadman Gidot menyatakan alasan pengunduran dirinya. “Dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai Bupati Bengkayang periode 2016-2021, dikarenakan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 4 September 2019.”

Surat pengunduran diri yang dibuat Gidot tersebut dalam upaya tindak lanjut untuk pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati hingga tahun 2021. Surat pengunduran diri orang nomor satu di Kabupaten Bengkayang itu sempat beredar di sejumlah media sosial Facebook dan WhatsApp Group (WAG).

Salah satunya akun Facebook milik Tanto Yakobus. Dalam postingannya, pemilik akun menuliskan, “SG tulis surat untuk Ketua DPRD Bky (bengkayang). Saya kira ini bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin. Menurut kolega saya yang membesuk beliau di Polres Jakpus, SG tegar. Semoga keluarga juga kuat dengan cobaan ini.”

Di dalam postingannya, Tanto Yakobus juga menyertakan foto surat pengunduran diri Suryadman Gidot sebagai Bupati Bengkayang.

Pontianak Post mengkonfirmasi sejumlah pihak di Kabupaten Bengkayang untuk mengecek kebenaran surat pengunduran Gidot tersebut. Salah satunya kepada Kasubbag Humas Pemda Bengkayang Robertus.

Robertus membenarkan surat pengunduran diri Suryadman Gidot tersebut. Menurut Robertus, surat itu ditulis sendiri oleh Suryatman Gidot. “Benar bang. Itu tulisan dan tanda tangan beliau (Suryatmad Gidot). Bapak memang sudah mengundurkan diri,” kata Albertus saat dihubungi Pontianak Post, Minggu (8/9) sore.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Obe itu belum mendapatkan informasi apakah surat tersebut sudah diterima oleh Ketua DPRD Bengkayang atau belum.

“Surat itu benar tulisan beliau. Tapi saya belum dapat informasi apakah sudah diterima oleh bapak Ketua DPRD atau belum. Nanti saya coba konfirmasi melalui ajudan beliau,” terangnya.

Terpisah, Wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Fransiskus mengatakan, dirinya mendapat informasi terkait pengunduran diri Suryadman Gidot sebagai Bupati Bengkayang, justru dari koleganya.

Frans mengaku jika dirinya juga belum melihat bentuk fisik surat tersebut. “Saya juga mendapat info dari kawan media juga bang. Secara fisik surat saya belum melihatnya. Mungkin dengan ketua DPRD (Pak Kajot),” kata Frans saat dihubungi Pontianak Post, Minggu (8/9).

Selanjutnya, kata Frans, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang akan mengambil langkah dan berkonsultasi dengan Gubernur.

Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy S. Ia mengaku sampai hari Jumat (6/9), belum ada pemberitahuan secara resmi kepada DPRD tentang pengunduran diri Bupati Bengkayang.

“Saya sendiri mendapatkan informasi surat pengunduran diri tersebut dari media sosial yang beredar, sehingga tidak bisa memastikan kebenaran dari surat tersebut, seandai pun benar adanya, tentu harus disampaikan secara resmi kepada DPRD,” ucap Eddy.

Menurutnya, berdasarkan pasal 78 UU tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tentang syarat berhentinya kepala daerah, yakni karena meninggal dunia, permintaan berhenti dan diberhentikan. Aturan ini memungkinkan seorang kepala daerah untuk berhenti atas permintaan sendiri.

Permintaan berhenti tersebut harus diumumkan dalam rapat paripurna DPRD, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Sedangkan penetapan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Eddy, saat status hukum Gidot dinyatakan terdakwa, maka akan dia harus diberhentikan sementara. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan, maka akan diberhentikan dari jabatannya.

Kemudian berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD juga mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah. Sebetulnya DPRD mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah, namun demikian pengisian kekosongan jabatan tersebut hanya apabila jabatan tersebut lebih dari delapan belas bulan.

“Hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah, jadi kita bersabar saja sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Menanggapi surat pengunduran diri Suryadman Gidot, Sri Cahyawati, Kader Partai Demokrat mengatakan, surat tulisan tangan tersebut merupakan bukti kerendahan hati dan kecintaan Gidot terhadap Kabupaten Bengkayang.

“Menurut saya ini adalah bukti kerendahan hati dan kecintaan beliau terhadap Kabupaten Bengkayang. Beliau telah menyadari posisi beliau sekarang dan cepat mengambil keputusan jangan sampai terlalu lama kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Bengkayang,” kata Cahya kepada Pontianak Post, kemarin. “Mungkin beliau akan lebih fokus konsentrasi dengan proses hukum yang dijalani saat ini,” pungkasnya. (arf)

Read Previous

Ribuan Orang Ikuti Doa Bersama

Read Next

Revisi UU KPK Dianggap Cacat Prosedur

Tinggalkan Balasan

Most Popular