Gidot Terima Suap Rp336 Juta dari Rekanan Proyek

ott kpk

Pimpinan KPK Basaria Panjaitan menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti OTT suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kalbar tahun 2019 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/19). KPK menetapkan 7 orang tersangka termasuk Bupati Bengkayang terkait suap proyek di Dinas PUPR dan dinas pendidikan dengan total uang 336 jt. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sebagai tersangka korupsi, Rabu (4/9) sore. Selain Gidot, lembaga antikorupsi ini juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bengkayang Aleksius. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2019. Komisi antirasuah juga menjerat lima pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar komisi antirasuah itu di Kota Pontianak dan Kabupaten Bengkayang, Kalbar Selasa (3/9). OTT ini tercatat sebagai yang pertama kali dilakukan KPK di Kalbar.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (4/9) sore.
Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara dalam batas waktu 24 jam. “Maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya terkait terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019,” ujar Basaria.

Menurut Basaria, KPK mengamankan tujuh orang di Bengkayang dan Pontianak. Mereka adalah Suryadman Gidot, ajudan Gidot berinisial Ris, Kadis PUPR Aleksius, staf Dinas PUPR Bengkayang inisial FJ, Sekda Bengkayang Obaja, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan, dan pihak swasta Rodi.

Penangkapan ini berawal dari informasi yang diperoleh KPK dari masyarakat terkait dugaan permintaan dana dari Bupati Gidot melalui Alexius dan Agustinus Yan kepada rekanan yang mengerjakan proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang. Informasi itu ditelusuri lebih dalam. Alhasil, tim mendapat informasi tambahan bahwa akan ada pemberian uang kepada Bupati Gidot.

Basaria menjelaskan, Selasa (3/9), sekitar pukul 10.00, tim KPK melihat Aleksius, dan FJ di Mess Pemkab Bengkayang, di Kota Pontianak. Tidak lama kemudian, tim melihat mobil Bupati Gidot datang dan masuk ke Mess Pemda Bengkayang. “Tim menduga pemberian uang terjadi saat itu,” tegas Basaria.

Basaria melanjutkan, tim kemudian masuk ke Mess Pemkab Bengkayang dan mengamankan Gidot, Ris, Alexius, FJ dan Obaja serta uang Rp336 juta dalam pecahan Rp100 ribu.

“Selanjutnya, tim mengamankan RD (Rodi), swasta, di salah satu hotel di Pontianak pukul 21.00. Sekitar pukul 22.30, tim mengamankan YN di sebuah hotel di Kabupaten Bengkayang,” papar Basaria.

Setelah diamankan, ketujuh orang itu diterbangkan secara bertahap dari Pontianak ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal. KPK menduga terjadi permintaan uang oleh Gidot kepada Aleksius dan YN, masing-masing Rp300 juta pada Jumat (30/8). Menurut Basaria, diduga permintaan uang tersebut dilakukan Gidot atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.

Dia menjelaskan, dua kadis itu kemudian diminta menghadap bupati pada pukul 8.00. Dalam pertemuan, kata Basaria, Gidot diduga meminta uang kepada Aleksius dan Agustinus masing-masing Rp300 juta.
Menurut dia, uang tersebut diduga diperlukan Gidot untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya. “SG meminta untuk disiapkan pada hari Senin dan diserahkan kepada SG di Pontianak,” ujar purnawirawan Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) itu.

Menindaklanjuti permintaan itu, Aleksius pada Minggu (1/9) menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. “Hal ini dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati,” kata Basaria.

Menurut dia, untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung, dimintakan setoran Rp20 juta sampai Rp25 juta, atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Basaria melanjutkan, Senin (2/9), Aleksius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya terkait dengan paket pekerjaan penunjukan langsung melalui FJ, staf honorer pada Dinas PUPR Bengkayang. “Perinciannya Rp120 juta dari BF, Rp 160 juta dari PS, YF dan RD dan Rp60 juta dari NM,” kata Basaria.

Basaria menjelaskan, dalam OTT itu KPK mengamankan telepon seluler, buku tabungan, uang Rp336 juta dalam pecahan Rp100 ribu.

KPK menegaskan penyelenggara negara di mana pun harus segera mengakhiri praktik curang meminta komitmen fee terkait pekerjaan pemerintahan. Perbuatan yang jelas bertentangan dengan hukum ini sangat merugikan masyarakat sebagai pengguna infrastuktur.

“Kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor akan berpengaruh akibat fee yang diminta oleh penyelenggara negara,” pungkas Basaria.

Sementara itu, Gidot keluar dari ruang pemeriksaan di gedung KPK, Rabu (4/9) malam. Gidot mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye, dan tangannya diborgol. Dia memilih bungkam, saat ditanya awak media terkait kasus yang menimpanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan Gidot ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari pertama. Sementara Aleksius dijebloskan ke Rutan KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. “RD (Rodi) di Rutan Polres Jaksel,” kata Febri kepada wartawan, Rabu (4/9) malam.

Pernah jadi Guru

Gidot lahir di Pejampi, Mayak, Kecamatan Seluas, Bengkayang 15 Mei 1971. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar berusia 48 tahun itu merupakan bupati Bengkayang dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Dia berpasangan dengan Agustinus Naon. Sebelumnya, Gidot merupakan wakil bupati Bengkayang periode 2005-2010, mendampingi Jacobus Luna.

Gidot juga pernah menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Pendidikan terakhir Gidot adalah S1 Fakultas Pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak. Gidot mengawali karier sebagai guru. Bahkan dia pernah menjadi kepala sekolah SMK YPSD Bengkayang, kepsek SMA Borneo Bengkayang.
Pada 2017, Gidot mendampingi Karoline Margret Natasha maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar. Hanya saja, pasangan Karolin-Gidot harus mengakui keunggulan Sutarmidji-Ria Norsan.

Respon Demokrat

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan OTT terhadap Gidot yang selama ini dikenal cukup berprestasi. “Kami, Partai Demokrat menyayangkan kejadian ini karena Gidot selama ini adalah kader kami yang cukup menonjol dan berprestasi,” kata Ferdinand saat dihubungi Pontianak Post, Rabu (4/9) malam.

Ferdinand menambahkan, partainya akan memberikan sanksi kepada Gidot. Hal ini sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangi kader partai berlambang bintang mercy itu. Gidot terancam dipecat dari partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. “Terkait dengan OTT yang terjadi kemarin, sesuai dengan pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh kader Partai Demokrat sebagai komitmen pemberantasan korupsi, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari partai,” ungkap dia.

Ferdinand menambahkan, Partai Demokrat juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Gidot. “Sebagai teman dan sahabat, kami akan terus menjadi sahabat yang setidaknya memberikan support secara moril untuk menghadapi kasus yang menimpanya,” paparnya.

Lebih lanjut Ferdinand menuturkan OTT KPK harus tetap diapresiasi sebagai kinerja bagus dari lembaga antikorupsi itu meski hingga saat ini terbukti belum mampu mengurangi tindak pindana korupsi.

“Memang KPK harus lebih kepada pencegahan yaitu dengan menciptakan sistem yang membuat para pejabat sulit melakukan korupsi. Namun demikian Demokrat tetap mendukung kinerja KPK,” ujar Ferdinand. (ody)

Read Previous

250 Guru PAUD dan TK se Melawi Ikuti Workshop HAN

Read Next

Demokrat Minta Kader di Kalbar Tetap Semangat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *