Gubernur Dilaporkan ke KASN, Midji: Silakan Saja, Itu Hak

LAPOR : Helsan Zulkifli saat melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (21/1). FOTO ISTIMEWA

PONTIANAK – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) Helsan Zulkifli resmi melaporkan Gubernur Kalbar Sutarmidji ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (21/1).

Laporan tersebut disampaikan Helsan karena keberatan atas mutasi terhadap dirinya. Jabatan yang kini ia emban menurutnya tidak sesuai dengan kompetensi bidang atau keilmuan yang dimiliki. Ia mengatakan dirinya merupakan alumni Strata Satu (S1) Teknik Sipil Untan Pontianak, yang juga dibiayai Pemprov Kalbar untuk melanjutkan pendidikan S2 di UGM Yogyakarta.

Helsan yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah IV di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar dimutasi menjadi Kasi Usaha dan Industri Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diporapar) Provinsi Kalbar. Mutasi tersebut sesuai SK Gubernur Kalbar Nomor : 821.24/03/BKD-B Tahun 2020 tertanggal 2 Januari lalu.

Atas keputusan tersebut Helsan yang sudah 28 tahun bertugas di Dinas PUPR Kalbar merasa tidak puas. Sesuai dengan aturan yang ada, yakni UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka ia berhak mengajukan keberatan.

Ia berharap ke depan, penempatan jajaran ASN di Pemprov Kalbar harus sesuai dengan kompetensi dan pengalaman, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Dalam hal ini ia pun mempertanyakan kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Harusnya lanjut dia, BKD menguji terlebih dahulu apakah ASN yang bersangkutan sudah ditempatkan sesuai dengan latar belakang keilmuannya atau tidak. “Masalah mutasi kemarin juga ada seorang pegawai yang sudah meninggal bisa dimutasi dari (dinas) kehutanan ke sekretariat DPRD, itu kerja BKD seperti tidak profesional,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Rabu (22/1).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji merasa tidak keberatan dirinya dilaporkan. Menurutnya itu merupakan hak yang bersangkutan sebagai ASN. “Saya silakan itu hak yang bersangkutan, boleh-boleh saja, yang tak boleh itu pilih-pilih jabatan,” katanya, Rabu (22/1) sore.

Midji sapaan akrabnya memastikan penempatan seluruh ASN untuk eselon III dan IV sudah melalui pertimbangan Baperjakat. Dan ia sendiri mengaku memang tedak banyak kenal dengan ASN yang ada, sehingga semuanya sudah dipercayakan kepada Baperjakat. “Tapi karena yang meng-SK kan saya, maka saya yang tanggungjawab,” tegasnya.

Adapun alasan penempatan Helsan sebagai Kasi Usaha dan Industri Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri menurut pemikirannya sudah tepat. Karena memang di bidang Pariwisata menurut Midji tidak hanya mengurus masalah operasional ke objek wisata saja.

“Tetapi lebih pada regulasi dan penguatan infrastruktur. Kami akan benahi anjungan Kalbar di Taman Mini, Kalbar ada 320 destinasi wisata yang infrastrukturnya tidak baik,” paparnya.

Selain itu UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV dimana tempat Helsan menjabat sebelumnya memang sudah dihapuskan. Dengan demikian mutasi diarahkan ke jabatan yang dianggap masih cukup sesuai.

“Sebetulnya kalau tak berkenan ya mundur saja. Saya menghormati yang bersangkutan menggugat di PTUN, bagi saya biasa saja. Kalau semua sarjana teknik harus di PU nanti penuh kantor PU, bisa-bisa yang mana kontraktor, yang mana ASN bisa tak ada beda,” tutupnya.

Midji berharap, ke depan jika ada keluhan mengenai ASN di jajaran Pemprov Kalbar agar bisa menyampaikan langsung kepadanya. Sebab, selama ini ia hampir tidak pernah mencampuri kerja dari baperjakat maupun timsel jabatan pimpinan tinggi (JPT). (bar)

 

loading...