Gubernur Versus Instruksi Menteri Dalam Negeri

DR Hadi Suratman

Oleh: Dr. Hadi Suratman

Peristiwa menarik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal menarik tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dapat memberhentikan Gubernur. Intsruksi tersebut diteken oleh Menteri Dalam Negeri pada Rabu 18 November 2020, tentang COVID-19 untuk Kepala Daerah, yaitu ;

1. Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

3. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

4. Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

5. Berdasarkan Instruksi pada Diktum keempat, Kepala Derah yang melanggar ketentuan peraturan perundangan–undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian

6. Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pertanyaannya apakah sudah konstitusional diterbitkannya Instruksi Kemendagri, dan selanjutnya apa yang menjadi dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. Jika Instruksi Menteri Dalam Negeri dijalankan apakah sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan secara teknis dan atau telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kita pahami bersama bahwa terpilihnya Gubernur sebagai Kepala Daerah merupakan proses politik yang tentunya sesuai dengan nilai demokrasi didalamnya, yaitu hak rakyat untuk memilih pemimpinnya berdasarkan pesta demokrasi. Keberadaan Gubernur sebagai eksekutif tidak terlepas dari keberadaan legislatif dan yudiktif itu sendiri, artinya Gubernur dapat diberhentikan, itu memerlukan proses. Proses tersebut tidak hanya melalui sistem ketatanegaraan, namun berkaitan dengan kepentingan hukum Gubernur jika diberhentikan. Selanjutnya Gubernur tidak serta merta diberhentikan atas penilaian Mentri Dalam Negeri, namun harus ada persetujuan dari legislatif itu sendiri. Hal ini tentunya Gubernur bukanlah ASN yang langsung dibawah pengawasan secara administratif Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden.
Pemberhentian Kepala Daerah dapat dilihat dalam pasal- pasal Pasal 76 Pasal 77 Pasal 79 dan pasal 78 yang berbunyi ;
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap,
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 80
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b, berbunyi ;
a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
Didalam pasal pasal yang berkaitan dengan pemberhentian Gubernur tersebut telah menyatukan beberapa ketentuan atau perbuatan pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrasi (de wet is administratief) artinya perlu penilaian secara administratif dalam hal mengambil suatu putusan sebelum memberikan sanksi, kemudian ada yang bersifat pelanggaran (Schending) artinya ada suatu perbuatan yang telah dilarang terlebih dahulu, yang jelas berkaitan dengan larangan yang tentunya bisa saja Gubernur menerima sanksi, selanjutnya didalam pasal pasal tersebut Gubernur dapat juga diberhentikan karena Kejahatan (Misdaad ) yaitu disangkakan telah melakukan perbuatan Pidana (strafbare feiten), kemudian didalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang proses politik di legislatif.

Proses tersebut menjelaskan bahwa pemberhentian Gubernur harus melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Kemudian dapat dipahami juga bahwa didalam pasal pasal yang mengatur pemberhentian Gubernur mempunyai ketentuan proses yang bertingkat serta harus melalui prosedur tidak hanya hukum dan administrasi, namun ada proses politik (Political Process).

Hal ini tentunya pemberhentian kepala daerah tidak dipersamakan dengan ASN ataupun Pimpinan Badan Usaha, termasuk Menteri-menteri yang langsung dibawah Presiden secara Administratif.

Sedangkan Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai keterkaitan dengan sistem pemerintahan berkaitan dengan Trias Politika yaitu pemisahan kekuasaan, yang mungkin di Indonesia disebut Pembagian Kekuasaan, artinya masalah pemecatan Gubernur melibatkan ketiga kekuasaan tersebut yaitu Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.

Disamping ketiga kekuasaan tersebut memang perlu dikaji kembali tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri dari sudut sosial dalam hal masyarakat pemilih. Mungkin jika Gubernur melakukan suatu perbuatan tercela, tindak pidana, maupun korupsi, maka mungkin masalah sosial tidak mempermasalahkan, atau malah rakyat ikut meminta dengan segera diproses.

Masalah Pandemi Covid-19 adalah masalah Global dan menyeluruh terjadi didunia. Dan kita perlu memahami bahwa tanggung jawab menghadapi pandemi tersebut merupakan kerjasama (cooperation) antara seluruh Pemerintah dari Pusat dan Daerah, kemudian melibatkan semua organ negara termasuk Penegak Hukum, dan TNI serta institusi beserta lembaga yang dibentuk untuk penanggulangan Covid-19. Kalau masalah covid mengakibatkan Gubernur diberhentikan, maka sudah dapat dipastikan akan timbul lebih banyak lagi ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berakibat diberhentikannya Gubernur.

Perilaku tidak patuh masyarakat dapat dipolitisir untuk menjatuhkan seorang kepala daerah oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab yang akhirnya penilaian jelek terus menghajar Pemerintah, padahal Pemerintah Pusat sampai ke daerah sudah begitu keras melawan pandemi Covid-19 dengan berbagai strategi dan dengan penuh tanggung jawab.

Keberadaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dikhawatirkan menimbulkan masalah baru terutama dalam kacamata politik, mungkin lebih hebat lagi dari Covid itu sendiri. Pemerintah sebaiknya terus bergandeng tangan.

Keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri bukan sesuatu yang salah dan tidak perlu. Namun keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri dapat dikatakan hukum yang tidak mengikat (niet-bindende wetten) secara absolut atau dapat dikatakan sebagai peraturan yang bersifat semu ( Psedo Wet ageing). Dan sangat sulit diterapkan dan lebih tepat Instruksi Menteri tersebut hanya bersifat kebijakan (Beleidsdregels), dan bukan sebagai hukum sebagaimana Undang-undang atau peraturan pemerintah, atau mungkin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (Lawless) jika diterapkan dalam hal pemberhentian Gubernur. (*)

error: Content is protected !!