Guru Honorer Digaji Sesuai UMK

SAMBUTAN: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memberikan sambutan tentang perekrutan Tenaga non PNS menggunakan dana BOSDA. Istimewa

PONTIANAK – Persoalan kesejahteraan bagi guru-guru tenaga honorer yang bekerja di SD dan SMP negeri mulai terjawab. Rabu (7/4) sebanyak 571 guru yang telah lolos seleksi tenaga kontrak diangkat sebagai guru non PNS melalui PJLP Bosda 2021. Besaran gaji yang dibayarkan juga sesuai dengan UMK. “Tahun ini pembayaran gaji guru honorer sudah melalui sistem jasa perorangan. Jadi, dari sisi komitmen kita lebih baik dan bagus. Jika dulu gaji yang diterima kawan guru honorer hanya berkisar Rp 3 ratus sampai Rp 8 ratus ribu. Sekarang sudah UMK,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Dengan pembayaran gaji yang berstandar UMK, Edi pun meminta teman-teman guru yang telah lolos dalam seleksi tenaga guru non PNS dapat benar-benar bekerja. Iapun minta agar guru lebih fokus mengajar. Tidak lagi mengambil kerja sambilan. Sebab gaji yang diterima UMK. “Ada 571 guru yang lolos dalam seleksi lalu. Pembayaran gajinya menggunakan dana Bosda. Total alokasi tahun ini sebesar Rp 20 milyar. Gaji yang mereka terima nanti kurang lebih Rp 2,7 juta,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak Syahdan.

Dalam pertemuan ini, mereka dipanggil untuk dijelaskan status saat ini. Termasuk tanggung jawab dan tugas mereka. Semua dijelaskan. Dikarenakan pembayarannya sudah standar UMK. Maka teman-teman guru non PNS ini harus menjalankan poin-poin tugas yang sudah ditentukan. Kaitan pembayaran gaji menggunakan Bosda, ia menjelaskan mulai tahun ini untuk pengadaan jasa akan dilakukan oleh Diknas. Termasuk seleksi tenaga non PNS ini anggarannya menggunakan Bosda. Dalam tes dilakukan secara tertulis dan administrasi. Dari hasil penyaringan itu, didapatlah 571 guru yang lolos. Mereka ditempatkan di SD dan SMP negeri.

Setelah menyandang status guru non PNS. Guru honorer ini tidak boleh lagi kerja dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Seperti dulu. Banyak ditemukan seperti ini dikarenakan mereka melakukan itu, buat mencukupi kebutuhan hidup. Sekarang Para guru non PNS ini juga miliki jam kerja yang telah dipatok. Apabila jam tersebut kurang, mereka akan mendapat tambahan tugas dari kepala sekolah.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Anwar Ali memandang, apa yang dilakukan Pemkot Pontianak oleh Diknas patut diapresiasi. Meskipun belum bisa merekrut keseluruhan guru honorer menjadi guru non PNS. Setidaknya, ini menjadi tanda dan upaya buat mensejajarkan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Caranya, dengan memberikan upah yang standar dan sesuai UMK. Dengan demikian mereka juga bisa mencukupi kebutuhan hidup, di tengah situasi pandemi covid. “Dengan mensejahterakan guru, mudah-mudahan ke depan pendidikan di Pontianak semakin baik,” tandasnya.(iza)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!