Habitat Orangutan Kian Terjepit, Tata Kelola Kawasan Jadi Benteng Terakhir 

HABITAT: Kondisi tutupan hutan kawasan lindung dan hutan produksi PT. MSL. Kawasan ini juga menjadi habitat atau lintasan orangutan. Foto kanan, penelusuran kanal PT. Muara Sungai Landak (MSL) dan Peta Bentang Alam KHG Sungai Kapuas-Mandor.  ARIEF NUGROHO/PONTIANAKPOST

Populasi Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaus pygmaus), khususnya di daerah Wajok Hilir kian terjepit. Kawasan yang seharusnya menjadi “rumah” bagi primata dilindungi itu kini terkepung oleh sejumlah perusahaan. Berikut laporan khusus wartawan Pontianak Post, ARIEF NUGROHO sehubungan Hari Primata Indonesia yang jatuh pada 30 Januari.

——–

“LOKASINYA di sana. Masuk lagi ke dalam,” kata Humaini, salah satu petani dari dari Dusun Cokelat, Desa Wajok Hilir kepada saya pada akhir Desember 2019 lalu. Dia mencoba menunjukkan arah lokasi kemuculan terakhir orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus), yang sempat membuat geger warga pada pertengahan 2018 lalu. Sayang, hujan deras membuat jalan di perkampungan hingga lokasi perkebunan basah dan lembek, hingga tidak bisa dilalui kendaraan.

Dusun Cokelat merupakan salah satu dari tujuh dusun di Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah. Letaknya sekitar 20 km dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Serupa dengan dusun lainnya, masyarakat di Dusun Cokelat juga mengantungkan hidup pada perkebunan buah dan tanaman palawija.

Bagi warga Desa Wajok Hilir, kemunculan orangutan memang bukan kejadian aneh. Berdasarkan catatan Pontianak Post, sepanjang 2012 hingga 2018 paling tidak terdapat lima konflik antara orangutan dan manusia terjadi di lokasi tersebut. Tidak sedikit yang berujung pada kematian salah satu satwa dilindungi tersebut. Salah satunya orangutan mati terbakar di Parit Wak Dongak, Desa Wajok Hilir pada 2012 silam.

Sudaryo, Ketua RT 03/04, Dusun Cokelat, Desa Wajok Hilir menganggap kemunculan orangutan di lahan pertanian merupakan hal wajar. Menurutnya, kondisi alam Desa Wajok Hilir mengalami banyak perubahan. Terlebih karena aktivitas pembalakan hutan dan alih fungsi hutan menjadi  perkebunan yang membuat ‘rumah’ orangutan rusak.

Dia menambahkan, dulu kasawan tersebut merupakan hutan negara. Kemudian muncul perusahaan kayu dan kini diduduki perusahaan sawit.  “Wajar kalau orangutan itu turun ke lahan masyarakat, ya memang karena lapar,” sambungnya.

Sudaryo juga menjadi salah satu saksi kemunculan orangutan di dusunnya pada 2018 lalu. Setelah mendapat informasi, dia langsung menghubungi kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar untuk mengamankan satwa tersebut. Ia tahu orangutan merupakan satwa dilindungi. “Saya katakan ke mereka (warga), jangan ada yang memukul. Jangan dilukai,” katanya.

Sudaryo menyebutkan, bertahun-tahun lalu sebelum terjadi beberapa konflik di dusunnya, warga jarang melihat orangutan. Terlebih lagi di lahan pertanian atau pemukiman. Meski demikian, ia yakin, masih ada beberapa individu orangutan di sekitar wilayah Wajok.

“Saya yakin di sini masih ada. Katanya waktu itu ada tiga individu,” katanya.

Mantan Kepala Desa Wajok Hilir, Abdul Majid pun mengatakan hal serupa. Menurutnya, sebelum muncul perusahaan, sebagian besar Wajok Hilir merupakan kawasan hutan produksi. Tidak pernah ada konflik antaran warganya dengan orangutan. Namun, belakangan ini dia mengaku semakin sering mendengar kemunculan orangutan.

Terutama sejak 2012 lalu ketika terjadi kasus orangutan terbakar di Parit Wak Dongak. Menurutnya, selain orangutan, warga juga sering melihat beberapa satwa lainnya. “Kera dan satwa lain kerap dijumpai. Karena memang masyarakat di sini suka menanam buah-buahan,” katanya.

Menurut Majid, paling tidak ada dua perusahaan yang beroperasi di wilayah Wajok Hilir. Salah satunya PT. Muara Sungai Landak (MSL) yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan PT. Mitra Andalan Sejahtera (MAS) yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Lokasi kedua perusahaan tersebut berbatasan langsung dengan Desa Wajok Hilir dan Wajok Hulu hingga Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Siantan pada 2018 lalu mencatat, luas area Desa Wajok Hilir mencapai 533 ribu hektare atau hampir seperempat luas total Kecamatan Siantan. Terdapat tujuh dusun di desa ini, yaitu Dusun Parit Nenas, Palawija, Cokelat, Kelapa, Padi, Keladi, dan Kopi.

Wajok Hilir pernah menjadi salah satu sentral penghasil komoditas pertanian di Kabupaten Mempawah khususnya keladi, kelapa, dan nanas. Keladi Wajok bahkan pernah menjadi pemasok untuk keripik talas di Bogor pada 1990 hingga 2000 lalu.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak berlanjut karena tanaman warga sering terendam banjir, terutama ketika musim hujan. Biasanya, genangan air baru surut selama satu minggu sehingga warga kesulitan bercocok tanam.

Menurut Kepala Dusun Nenas, Jaelani, banjir di dusunnya mulai terjadi sejak munculnya dua perusahaan besar di Desa Wajok Hilir. Terlebih lokasi Dusun Nenas tepat berada di tengah kedua perusahaan tersebut. Ketika musim hujan datang, air sungai meluap dan banjir. Dusun Nenas pun kerap mengalami gagal panen. Padahal, kata Jaelani, Dusun Nenas pernah menjadi pemasok terbesar keladi se-Kabupaten Mempawah. “Tapi kini, tanaman sulit hidup,” imbuhnya.

Berdasarkan peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), Desa Wajok Hilir masuk dalam bentang alam KHG Sungai Kapuas-Mandor. Jika mengacu pada peta Population and Habitat Viability Assessment (PHVA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016, wilayah tersebut merupakan sebaran populasi Orangutan Kalimantan subspecies Pongo pygmaeus pygmaeus.

Populasi orangutan di Kalbar diperkirakan hanya sekitar 20 ribu individu. Terdiri dari dua subspecies, Pongo pygmaeus pygmaeus dengan jumlah 4.520 individu dan Pongo pygmaeus wurmbii dengan jumlah 15.810 individu. Sebaran terbesar terletak di Taman Nasional Gunung Palung (Tanagupa), Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS), Kabupaten Kapuas Hulu.

PO Manager Protected Areas and Community Conserved Area (CCA) WWF Indonesia, Albertus Tjiu menyebutkan, hanya sebagian kecil sebaran orangutan di Wajok Hilir. Berupa kantong habitat dengan prakiraan populasi tinggal delapan hingga 10 individu. Dia menambahkan, sebaran orangutan di Wajok meliputi Kabupaten Mempawah, Landak, dan Kubu Raya. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan sarang dan individu.

Albertus mengatakan, kondisi populasi orangutan kian terancam akibat perburuan, konflik satwa dengan manusia, serta fragmentasi alih fungsi lahan. “Ancaman terberat adalah adanya fragmentasi alih fungsi lahan dan konflik dengan manusia,” tegas Albert.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Gusti Hardiansyah menyebutkan, ancaman terbesar yang berdampak pada penurunan populasi orangutan adalah aktivitas pembalakan liar di hutan, termasuk di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Selain itu, karhutla yang menjadi bencana setiap musim kemarau juga jadi ancaman serius.

KHDTK merupakan kawasan hutan dengan tujuan pendidikan dan latihan, yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 26 Agustus 2016 lalu, melalui SK No. 656/MenLHK/Setjen/LPA.0/8/2016. Luas kawasan ini mencapai lebih dari 19 ribu hektare, yang berbatasan dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya, yang juga berada dalam bentang alam KHG Sungai Kapuas Mandor.

KHDTK sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni hutan produksi seluas 15.743 hektare dan hutan produksi terbatas seluas 3.878 hektare. “Sebelumnya, kawasan ini merupakan HGU hutan tanaman industri Inhutani II, PT. Citra Cemerlang Mandiri dan CV. Rimba Daya Sakti,” kata Gusti.

Jika melihat pada peta, KHDTK juga berbatasan dengan sejumlah perusahaan, baik perusahaan sawit maupun HTI. Bagian utara dan selatan berbatasan dengan PT. Mitra Andalan Sejahtera (MAS); PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK); dan PT. Muara Sungai Landak (MSL). Sedangkan bagian Utara berbatasan dengan Cagar Alam Mandor.

Gusti mengatakan, berdasarkan identifikasi dan hasil survei, beberapa satwa liar termasuk orangutan pernah terlihat di hamparan antara PT MSL dan KHDTK. Lokasi tersebut diduga merupakan koridor lintasannya. Dia menambahkan, KHDTK tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan hutan, tetapi juga berfungsi sebagai areal konservasi satwa liar, terutama orangutan. “Boleh dikatakan ini sebagai benteng terakhir bagi orangutan,” katanya.

Dalam Rencana Pengelolaan KHDTK tahun 2019-2024, lanjut Gusti, pihaknya telah melakukan pemetaan kawasan yang terbagi menjadi 19 item. Di antaranya Kawasan Konservasi (Koridor Satwa, Lokasi Pakan Satwa dll) dengan luas 2.286 ha, Kawasan Lindung Kubah Gambut dengan luas 1.074 ha dan kawasan perlindungan gambut dengan luas 4.817 ha.

Saat ini pihaknya sudah melaksanakan beberapa program untuk masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan kaliandra sebagai pakan ternak, nektar, lebah kelulut, dan kebun energi atau biomassa.

Penanaman kaliandra dinilai memiliki banyak kegunaan yaitu untuk kayu energi, pakan ternak, pengontrol erosi, penahan api, serta perbaikan tanah karena kemampuannya mengikat nitrogen dan memproduksi serasah. Selain itu, kaliandra juga telah digunakan untuk merehabilitasi tanah masam yang tidak produktif dan ditumbuhi alang-alang (Imperata cylindrica).

Sementara itu, PT. Muara Sungai Landak (MSL) mengklaim, pihaknya sudah menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya dengan luas mencapai lebih dari tiga ribu hektare. Kawasan itu terdiri dari sempadan sungai seluas 403.40 hektare; kawasan perlindungan satwa liar seluas 887.50 hektare; kawasan pelestarian plasma nutfah seluas 431.08 hektare; kawasan lindung lainnya seluas 561.49 hektare, dan tanaman kehidupan hasil hutan bukan kayu sekitar  1.403 hektare.

Manajer Opersional PT. MSL Harimawan mengatakan, penetapan kawasan tersebut tidak lepas dari hasil identifikasi keanekaragaman satwa liar di dalamnya, mulai dari burung hingga orangutan. Dia menambahkan, tata kelola kawasan tidak bisa berdiri sendiri. Bentang alam di sekitarnya perlu diperhatikan.

“Kebetulan PT. MSL ini berbatasan dengan KHDTK Untan. Apalagi, hasil survei ditemukan sarang dan individu orangutan di sana. Tentu kebijakan yang harus kita lakukan adalah bagaimana mensinergikan dua kawasan ini menjadi kawasan lindung dan koridor,” katanya.

Menurut Harimawan, untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pihak MSL juga telah bekerjasama dengan berbagai lembaga, baik NGO, maupun lembaga pemerintah, seperti BKSDA dan Dinas Kehutanan.

MSL merupakan perusahaan yang mengantongi izin IUPHHK-HTI No. 243/Menhut-II/2012, dengan luas konsesi 13.000 hektare. Perusahaan itu sebelumnya sempat menjadi perbincangan. Terlebih dalam pengelolaan kawasan gambut di dalam areal konsesi mereka.

Berdasarkan analisis peta gambut yang dilakukan oleh eyes of the forest (EOF) tahun 2015, dalam konsesi PT. MSL terdapat 8.004 ha atau 67% kedalaman gambut lebih dari 3 meter, 4.871 ha atau 37%, kedalaman gambut antara 0,5 meter – 2 meter dan 125 ha bukan gambut (1 %) pada kawasan bukan gambut.

MSL termasuk satu dari empat perusahaan hutan tanaman di Kalbar yang digolongkan sebagai daftar SK Izin Baru di Kawasan Hutan Rusak dan Tidak Ada Pengelola (open access) di luar PIPIB (peta indikatif moratorium).

Dari pantauan EoF, perusahaan hutan tanaman industri itu juga melakukan konversi dan pembukaan lahan (land clearing) pada gambut. Aktivitas itu dinilai dapat memicu terjadinya penurunan muka air gambut yang menyebabkan gambut mudah teroksidasi.

Harimawan tidak membantah bahwa hampir 100 persen areal konsesinya merupakan lahan gambut dengan kedalaman bervariasi. Meski begitu, lanjutnya, PT. MSL memiliki komitmen dalam menjaga kawasan, terutama lahan gambut.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan inventarisasi lahan gambut sejak tahun 2016 lalu. Hasil identifikasi dan inventarisasi lahan gambut ditemukan 99 persen areal konsesi merupakan lahan gambut. Meski begitu, Harimawan berpendapat areal tersebut masih bisa dikelola, terutama jika sudah memiliki database topografi.

“Lahan gambut itu sangat sensitif dengan ketinggian level permukaan tanah. Alhamdulillah dengan pengelolaan lahan gambut yang baik, dengan kanal-kanal di sekitar hutan produksi, mampu menyimpan air ribuan kubik meskipun di musim kemarau,” sambungnya.

Terkait dengan pengelolaan hutan produksi, lanjut Harimawan, PT MSL telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Dirjen PHPL dan mendapatkan perdikat baik. Hal itu tertuang dalam sertifikat nomor 042.1/EQC-PHPL/XI/2019 yang ditandatangani oleh Agustri Warsono selaku Direktur Utama.

Untuk pengolahan hasil hutan tanaman industri, pihaknya bekerjasama dengan PT. Cakrawala Persada Biomas, yaitu perusahaan manufaktur pelet kayu di bawah merek Indonesian Power Pelet. Lokasinya di Kelurahan Wajok Hilir, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

“Hasil produksi diolah menjadi pelet kayu, yaitu bahan bakar penganti batubara. Sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” bebernya. Dia menambahkan, hasil produksi kemudian diekspor ke Cina, Korea, dan Eropa.

Sementara itu, PT. MAS, merupakan perusahaan yang berafiliasi di PT. Parna Raya. Didirikan pada 21 Desember 2006. Perusahaan ini mengantoni izin konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 13.000 hektar di Wajok Hulu, Wajok Hilir, Jungkat, Desa Peniti Dalam di Siantan dan Segedong. Berdasarkan penelusuran, PT. MAS merupakan pemasok buah sawit untuk Sinar Mas.

Terpisah, Kepala BPHP Kalbar, Utama Prijadi mengatakan, pengelolaan hutan produksi lestari memegang prinsip atau konsep sustainable forest manajement (pengelolaan hutan secara lestari). Nah, bagaimana jika di dalam kawasan IUPHHK tersebut terdapat satwa dilindungi? Maka, kata Utama Prijadi, unit usaha harus menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah secara voluntary (sukarela).

Dengan pola seperti itu maka prinsip penguatan sustainable forest manajement akan terwujud.  Bagaimana mewujudkannya? Kata Utama Prijadi, setidaknya ada 70 indikator IUPHHK dikatakan lestari. Penilaian tersebut dilakukan oleh penilai independen untuk menentukan PHPL-nya baik, sedang atau buruk.

“Penilai independen ini yang akan mengeluarkan sertifikat PHPL-nya dan nanti akan disurvei lagi dengan masa berlaku lima tahun,” katanya.

Meskipun mengantongi PHPL, namun hal itu tidak menjadi acuan perusahaan turut menjaga satwa atau pohon dilindungi di dalam kawasan karena hanya bersifat voluntary. Menurut Utama Prijadi, ada 24 IUPHHK di Kalbar. Namun hanya 22 izin yang aktif. Dari 22 IUPHHK tersebut, rata-rata mengantongi sertifikat PHPL. “Semua mengantongi sertifikat PHPL, tapi penilaiannya berbeda-beda. Baik, sedang atau buruk,” jelasnya.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang BKSDA Kalbar, Suparto mengakui, hampir 90 persen orangutan berada di luar kawasan hutan lindung dan konservasi. Termasuk di wilayah Wajok dan sekitarnya. Dia menambahkan, Wajok merupakan salah satu koridor orangutan. Sementara habitat aslinya berada di kawasan hutan lindung di Kabupaten Landak.

Namun, sejak tahun 1998 daerah sekitar kawasan lindung tersebut mulai banyak mengalami perubahan. Salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas pembalakan liar dan pertambangan oleh masyarakat.

Suparto tidak memungkiri kondisi itu yang juga memicu terjadinya sejumlah konflik orangutan dengan manusia di Wajok. Terlebih saat ini sedang ada pembukaan lahan secara besar-besaran. Tidak heran jika masyarakat menjumpai orangutan di lahan pertanian mereka.

Untuk menghambat dampak dari aktivitas manusia, Suprapto menilai perlu adanya komitmen bersama untuk mencegah semakin terjepitnya habitat orangutan. Salah satunya dengan melakukan sosialisisasi, baik kepada perusahaan maupun masyarakat sekitar. Di samping itu, pihak perusahaan wajib menyisihkan sebagian areal konsesinya untuk areal konservasi satwa.

“Seperti yang kita ketahui, kemunculan orangutan di tahun 2012 itu, merupakan kemunculan untuk pertama kalinya di Wajok. Sebelum-sebelumnya tidak dijumpai. Apalagi sampai ke daerah pemukiman warga,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut Suparto, pihaknya juga telah melakukan pemetaan terkait habitat. Jika ruang gerak orangutan semakin sempit, perlu dilakukan tindakan evakuasi dan translokasi. Jika dibiarkan, ia khawatir orangutan  akan berkonflik dengan masyarakat. Berdasarkan data BKSDA Kalbar, sepanjang tahun 2019, tercatat sebanyak 68 satwa liar yang berhasil diselamatkan, 12 di antaranya adalah orangutan (Pongo pygmaues). (*)

 

error: Content is protected !!