Hak Kelola Tidak Jelas, Target Parkir Taman Alun Ikut Menguap

TIDAK DIFUNGSIKAN: Pengendara melewati pintu parkir di Taman Alun-alun Kapuas yang tidak difungsikan, Senin (26/8). HARYADI/PONTIANAKPOST

PONTIANAK – Sejak diberlakukan aturan parkir gratis di Taman Alun Kapuas beberapa bulan terakhir, secara otomatis target retribusi parkir yang telah ditetapkan di lokasi tersebut stagnan. Proses lelang pihak ketiga yang akan mengelola perparkiran di Taman Alun Kapuas juga tiada kabar.

“Kelola parkir antara retribusi dan pajak sekarang susah dibedakan. Ada beberapa titik yang harusnya pajak parkir namun jadi retribusi. Sebaliknya juga begitu. Ini sudah tak jelas,” kata Anggota DPRD Pontianak, Herman Hofi Munawar, Senin (26/8).

Menurutnya, Pemkot Pontianak mesti tegas dalam menentukan mana retribusi dan pajak parkir. Seperti parkir di Taman Alun Kapuas, yang dulu dikelola oleh pihak ketiga. “Apakah masuk pada pajak parkir atau retribusi parkir,” tanya Herman.
Info terakhir, Pemkot akan melelang pengelolaan parkir pada pihak ketiga. Namun hingga kini, lelang tiada kabar dan Pemkot justru menggratiskan parkir di lokasi tersebut.

Jika demikian, patokan angka-angka penyumbang pendapatan asli daerah di lokasi tersebut menguap begitu saja. Selain berdampak pada pengurangan angka PAD. Khawatirnya pengaturan perparkiran dan keamanan di lingkungan Taman Alun Kapuas akan terganggu.

Herman juga mempertanyakan kenapa pihak ketiga pengelola parkir lalu tak memperpanjang kerja sama. “Jika pihak ketiga tak mau kenapa Pemkot tak ambil alih. Kalau digarap paling tidak bisa menambah pemasukan buat PAD,” terang Herman.

Kepala Dinas Perhubungan Pontianak, Utin Srilena Candramidi mengungkap bahwa tata kelola parkir di dalam area Taman Alun Kapuas merupakan tanggung jawab dari Badan Keuangan Daerah. “Kalau kami (Dishub) hanya mengurusi parkir tepi jalan umum,” jelasnya.

Kalau detail masalah itu ada di BKD. Karena kerja sama dengan pihak ketiga dengan BKD. Dia juga mengakui, karena tak ada pemasukan dari parkir, maka Taman Alun Kapuas tidak dijadikan sebagai objek retribusi dan pajak parkir. “Ini sudah dibahas di DPRD,” katanya.

Sementara waktu, Dishub menempatkan petugas jaga untuk melakukan pemantauan parkir. Itu dilakukan untuk mencegah adanya jukir liar. “Saya juga minta kerja sama masyarakat untuk tidak memberikan uang parkir pada jukir liar,” ungkapnya.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Pontianak, Yaya Maulida menuturkan bahwa tata kelola parkir di Taman Alun Kapuas bentuknya retribusi parkir. Tanggung jawabnya ada di Dishub Pontianak. Untuk detail target pajak retribusi parkir di tahun ini sebesar Rp1.084.942.000.(iza)

Read Previous

No Grizi Still Party

Read Next

Buih dan Busa Muncul di Parit

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular