Hanya 10,5 Persen Desa Mandiri di Kalbar

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji merasa bersyukur dan bangga karena provinsi ini sudah memiliki desa mandiri yang cukup banyak dibanding daerah lain se-Indonesia. Ini diketahui dari Surat Keputusan (SK) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PTT tentang status kemajuan dan kemandirian desa.

Dalam SK Nomor 201 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 tahun 2016, diketahui bahwa dari total 2.031 desa se-Kalbar, 87 diantaranya merupakan desa mandiri, 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal dan 208 desa sangat tertinggal.

“Di Indonesia itu ada 74.954 desa dengan status desa mandiri 834 desa, 87 diantaranya artinya 10,5 persen ada di Kalbar,” ungkapnya kepada awak media, Senin (30/9).

Ia menilai program yang dijalankan untuk membenahi desa-desa di Kalbar ini sudah cukup berhasil. Selain desa mandiri, desa maju se-Indonesia sudah ada sebanyak 8.627 desa, sedangkan di Kalbar ada 188 desa maju. “Ini termasuk besar juga,” ucapnya.

Kemudian untuk desa berkembang se-Indonesia sudah ada 38.276 desa, di Kalbar jumlahnya juga cukup besar sebanyak 767 desa berkembang. Selain itu menurutnya ada tiga kabupaten di Kalbar yang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Yakni kabupaten Sanggau, Mempawah dan Kayong Utara. “Sekarang ini terbanyak desa mandirinya di Mempawah, ada 16 desa,” tambahnya.

Ke depan orang nomor satu di Kalbar itu yakin, dengan program di tahun 2020 tidak akan sulit untuk mencapai skor 80 dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Itu setelah melihat data dan skor dari perolehan di tahun 2019 ini. “Kami tinggal mencari, sebenarnya gampang saja, oh di situ yang tidak ada ini, ya kami bangun, jadi 50 indikator itu dilihat,” paparnya.

Maka dari itu kemajuan dan kemandirian desa di Kalbar menurutnya tidak terlepas dari keterlibatan semua stakeholder. Mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Serta para pendamping desa mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Termasuk pihak TNI dan Polri yang semuanya turut terlibat langsung. “Ini hasil keroyokan dengan Polda dengan Kodam ya, inilah hasilnya,” terangnya.

Selain itu menurutnya dengan IDM akan ada percepatan dalam berbagai hal di Kalbar. Termasuk ke depan Pemprov akan memberi peran kepada desa dan perusahaan di desa menjaga jangan sampai ada titik api di hutan dan lahan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

“Nanti desa yang sekarang ada titik api, tahun depan tidak terulang maka mungkin ada insentif-insentif. Saya masih memikirkan, mungkin ada studi banding untuk kepala desa ke depan, supaya mereka bisa melihat kondisi di tempat lain (yang baik) dan bisa diterapkan di daerah dia,” tutupnya.

Terpisah Pengamat Kebijakan Publik Untan Erdi Abdin menilai, pembagian peran antara berbagai pihak dan satakeholder di Kalbar terbukti efektif menanggulangi permasalahan di desa. Itu kemudian terbukti melihat status kemajuan dan kemandirian desa terbaru yang dikeluarkan Kemendes PTT melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebelumnya, Erdi menjelaskan, ketika dilakukan penetapan tahun 2017, desa mandiri di Kalbar baru berjumlah satu desa. Namun dalam selang dua tahun, telah menjadi 87 desa. Yang mana status desa itu diukur dari nilai 54 indikator yang merupakan turunan dari IKS, IKE dan IKL.

“Dari tiga indikator tersebut, IKE adalah yang paling sulit bagi desa untuk mendapat nilai tinggi, sementara IKS dan IKL rata-rata nilai di atas 0,600. Sementara nilai komulatif IKE ada yang hanya 0,3,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Pontianak Post, Selasa (1/10).

Untuk menaikkan nilai IKE di desa-desa dengan nilai indeks 0,3-0,6 menurutnya tidaklah mudah. Persoalannya bukan pada masyarakat desa, tetapi lebih pada infrastruktur (keterbukaan wilayah), letak dan akses desa, akses pada pusat pelayanan perdangan, akses pada lembaga keuangan dan sumber pendapatan desa, yang memang belum tersentuh oleh pembangunan.

Karena itu agar indeks komulatif IKE meningkat, diperlukan modal yang tidak sedikit. Dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan oleh desa, meskipun desa telah mendapat alokasi dana sebesar Rp1,5 miliar.

Maka dari itu, guna meningkatkan pertumbuhan desa di Kalbar, strategi yang dapat dilakaukan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) adalah berbagi peran. Pemprov sudah berkomitmen untuk meningkatkan volume pembangunan pada desa. Terutama di desa tertinggal yang masih ada 781 desa dan desa sangat tertinggal sebanyak 208 desa.

“Sementara pemerintah kabupaten membidik dan mengembangkan indikator IKE pada desa maju (188 desa), dan desa berkembang (767 desa),” tambahnya.

Ia yakin ketika Pemprov memfokuskan pembangunan dan penguatan indikator IKE pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, strategi itu akan berdampak ikutan pada jalur-jalur yang dilewati oleh desa maju dan berkembang.

Mengapa demikian, karena desa-desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal adalah desa yang berada di ujung-ujung wilayah. Sementara desa maju, desa mandiri dan desa berkembang lebih banyak berada pada jalur-jalur pembangunan. “Ketika Pemprov Kalbar fokus untuk menarik desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang dan seterusnya, maka status desa yang dilintasi jalur pembangunan itu akan menjadi lebih baik,” ujar Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kerjasama Untan itu.

Oleh karena itu, misi Gubernur Kalbar yang sejak awal sudah fokus mewujudkan lebih banyak desa mandiri menurutnya harus disambut mantap oleh para bupati. Caranya dengan meningkatkan status desa maju menjadi desa mandiri yang ada di daerahnya melalui multi program desa membangun.
Dosen FISIP Untan itu berharap, tahun 2020 akan bertambah minimal sebanyak 188 desa mandiri di Kalbar. Sehingga jumlah desa mandiri bisa menjadi 275 desa. “Sementara desa tertinggal dan sangat tertinggal dapat move on menjadi desa berkembang dan desa maju. Ketika Bang Midji (gubernur) dapat menuntaskan 208 desa sangat tertinggal di akhir masa jabatannya, maka dirinya akan tercatat sebagai gubernur luar biasa,” tutupnya.(bar)