Harun Masiku Kabur ke Singapura

Harun Masiku

Tersangka Penyuap Komisioner KPU

JAKARTA – KPK akhirnya mengungkap mengapa tersangka kasus suap komisioner KPU, yakni politisi Harun Masiku, tidak kunjung tertangkap. Harus diketahui sedang berada di luar negeri. Sementara itu, penyidik KPK akhirnya memulai penggeledahannya di kantor KPU terkait kasus ini. Sayangnya, nasib penggeledahan di partai yang bersangkutan, yakni PDIP, masih buram.

Keberadaan Harun di luar Indonesia itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin (13/1). “Info yang kami terima memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri,” jelas Ghufron kemarin. Namun, dia tidak memerinci di negara mana tepatnya Harun bersembunyi.

Ghufron menyatakan, Senin siang pihak KPK sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen Imigrasi terkait keberadaan Harun tersebut. Sebelumnya, KPK mengimbau agar Harun menyerahkan diri guna kepentingan penyidikan dan kesempatan baginya untuk menjelaskan duduk perkara. “Kalau pun tidak, nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang),” lanjutnya.

Ketua KPK Firli Bahuri juga membenarkan informasi tersebut. Sementara ini KPK bergantung pada Imigrasi untuk bisa “memulangkan” kembali Harun. “Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi,” jelasnya secara tertulis.

Firli menegaskan bahwa bergulirnya kasus ini tidak terkait permintaan atau kepentingan tertentu. Sehingga dia juga berharap publik bisa memberikan waktu bagi para penyidik untuk menuntaskan proses penyidikan hingga fakta terkumpul secara utuh. “Prinsipnya penegakan hukum harus menghormati asas hukum dan HAM, tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Beri kesempatan untuk penyidik bekerja dan kita beri dukungan,” lanjutnya.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku meninggalkan Indonesia sehari sebelum OTT dilakukan terhadap Wahyu Setiawan. “Dalam data perlintasan yang bersangkutan keluar tanggal 6 Januari 2020,” jelas Kabag Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang kemarin. Harun diketahui pergi ke Singapura.

Arvin menambahkan, Imigrasi hingga kemarin masih menunggu penyidik KPK jika ada permintaan pemulangan tersangka. “Kita menunggu dari pihak penyidik untuk selanjutnya. Apabila akan dilakukan pemulangan tentunya kita akan bekerja sama membantu,” lanjut dia.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe dalam kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada prosedur hukum yang berlaku.

“Jadi kita menyerahkan semua kepada proses hukum tanpa melibatkan dugaan-dugaan di luar itu semua,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (13/1).

Meskipun ada kasus tersebut menyeret nama petinggi PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi, Fadjroel menyebut bukan masalah. Dalam sistem hukum Indonesia, aturan berlaku untuk semua orang sehingga presiden tidak akan melindungi siapapun.

“Tidak akan (melindungi). Karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun itu,” imbuhnya.

Sebaliknya, istana akan memproses apa yang menjadi kewenangannya. Seperti pergantian komisioner pasca mundurnya Wahyu Setiawan. Fadjroel menuturkan, untuk proses perggantian, pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri yang diajukan oleh Wahyu.

Jika sudah sampai, istana akan memproses dan menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu lainnya.“Presiden Jokowi akan meminta pendapat langsung dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari DKPP,” tuturnya.

Terkait kritik terhadap keberadaan Dewas KPK yang dinilai menghambat kecepatan kerja penyidik, Istana meminta untuk tidak cepat mengambil kesimpulan. Menurut Fadjroel, sistem kerja Dewas harus diberi waktu sebelum dievaluasi. Dia juga menegaskan pembentukan Perppu KPK masih belum diperlukan.

“Pemerintahan Jokowi, menghormati hukum positif yang ada. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi undang-undang yang terbaru yaitu UU 19 tahun 2019,” ungkapnya.

Gagalnya upaya  penggeledahan kantor DPP PDIP disesalkan Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menegaskan insiden tersebut menjadi bukti bahwa KPK sedang dilemahkan.

Menurut dia, batalnya penggeledahan pasti berdampak pada hilangnya barang bukti yang dibutuhkan penyidik. Dalam konteks hukum acara, paparnya,  seharusnya penggeledahan tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

“Apa yang terjadi saat ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan,” tegas Desmond J Mahesa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Disampaikan, penyidik harusnya bergerak cepat melakukan penggeledahan setelah melakukan operasi tangkap tangan. Jika penggeledahan ditunda dalam jangka waktu yang lama barang bukti yang dibutuhkan bisa hailang.

Desmond bilang, keberadaan dewan pengawas (Dewas) ikut merintangi pekerjaan penyidik dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Indikasi itu terlihat dari tidak adanya izin penggeledahan yang dibawa penyidik. Dia mengklaim, sejak awal fraksinya memang menolak keberadaan Dewas dalam struktur birokrasi KPK. “Penilaian dewas akan memperlemah KPK ya terlihat saat ini. Bagian ini yang kami tentang keras,” ujar politisi Gerindra itu.

Di sisi lain, tambah dia, kinerja Dewas dalam pelaksanaan undang-undang KPK dinilai belum sempurna. Dia pun mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur lebih detail tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mekanisme hubungan antara dewas dan komisioner KPK.

“Sampai sekarang kan masih tumpang tindih. Hubungan dewas dan komisioner harus diklirkan melalui Perppu,” tandas Desmond J Mahesa. Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan ada kebocoran atau kecolongan dari KPK. “Kami tidak melihatnya apakah ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan tapi juga ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup,” ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.

Dia menegaskan bahwa penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari dulu sebelum ada OTT atau gelar perkara. “Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian ke depan tentu kami sudah mengantisipasi,” lanjutnya.

Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.

Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah terlanjur ter-highlight yakni DPP PDIP. Yang menurut Ali sempat gagal penyegelan dan penggeledahannya pekan lalu. “Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan,” paparnya.

Sementara dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun tidak ada temuan uang di antaranya. “Penggeledahan dilakukan di ruang kerja WSE (Wahyu) dan rumah dinas yang bersangkutan. Untuk sementara kita mendapatkan beberapa dokumen penting,” jelas Ali. (deb/far/mar)

loading...