Hendri Cabut Laporan, Hakim Menolak

SIDANG: Suasana sidang di DKPP terkait perkara Hendri Makaluasc, Caleg DPRD Kalbar Dapil 6 Kalimantan Barat melawan teradu KPU RI dan KPU Kalbar. IST

KPU Kalbar Berpegang ke Putusan MK.

PONTIANAK – Perkara pengaduan Hendri Makaluasc, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 6 masih berjalan panjang. Sidang perkara ini terus dilanjutkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta meski pihak pengadu sempat mencabut pengaduannya.

Dalam aduannya, Hendri menduga perolehan suaranya telah masuk ke suara caleg DPRD Provinsi Kalbar Partai Gerindra Nomor urut 7 Dapil Kalbar 6 yakni Cok Hendri Ramapon. Perubahan perolehan suara Hendri diduga terjadi pada 19 desa di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Perkara yang teregister bernomor 317-PKE-DKPP/X/2019 ini disidangkan untuk kedua kalinya oleh DKPP RI, Jumat (17/1). Sebanyak 11 penyelenggara pemilu jadi pihak teradu.  Mereka yakni ketua dan anggota KPU Provinsi Kalbar serta ketua dan anggota KPU RI. Pada sidang pertama (13/11), pengadu (Hendri Makaluasc) sempat mencabut pengaduannya.

Namun pencabutan pengaduan itu ditolak DKPP RI. Pasalnya berdasarkan pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hukum Acara DKPP,  lembaga ini tidak terikat dengan pencabutan perkara yang dilakukan pihak pengadu. Akhirnya berdasar uraian pokok aduan dan bukti dari pengadu, DKPP RI menyatakan tetap akan memeriksa perkara ini hingga selesai.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar DKPP mengelar sidang kedua kali. Tujuannya supaya seluruh pihak saling mengetahui sekaligus memberikan kesempatan kepada teradu atau pihak terkait memberikan jawaban atau keterangan.

Pada sidang kedua, pihak teradu yakni Arief Budiman, Ketua KPU, Viryan dan  Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI turut hadir. Dalam jawabannya, Arief menjelaskan bahwa tindakan KPU RI didasarkan pada ketentuan pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.

Pada pokoknya disebutkan dalam hal terjadi perselisihan dalam perolehan suara, maka penyelesaiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Kontitusi bersifat final dan mengikat. “Dengan demikian perkara sengketa hasil suara merupakan rezim PHPU di Mahkamah Konstitusi,” kata Arief di hadapan Majelis Hakim DKPP RI.

Menurut Arief, berdasarkan konstruksi peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagai lembaga tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara PHPU. Jadi, tindakan para teradu yang menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dinilai benar.

Pihak teradu KPU Provinsi Kalbar melalui Ramdan juga menyampaikan bahwa pihaknya hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. “KPU Kalbar wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum pelaksanaan rapat pleno tindak lanjut pasca putusan MK,  KPU Kalbar sudah melakukan koordinasi kepada KPU Republik Indonesia terkait pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan.

Proses sidang kedua ini tidak hanya dihadiri 11 teradu dan pengadu. Pihak terkait yang juga hadir adalah Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo dan Rahmat Bagja. Sementara dari Bawaslu Provinsi Kalbar diwakili Ruhermansyah. Sementara Ketua Majelis Hakim DKPP RI yakni Dr. Alfitra Salamm dan Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad bersama Dr. Ida Budhiati sebagai anggota.(den)

 

 

loading...