Ihwal TPP, PGRI Menyurati Wali Kota

Ilustrasi | Ricardo/JPNN.com

PONTIANAK – Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pontianak, Taufik mengatakan pihaknya telah menyurati Wali Kota Pontianak. Isi surat tersebut mempertanyakan tentang pemberlakuan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang telah diberlakukan sejak Januari lalu yang tidak menyentuh aparatur sipil negara (ASN) guru.

“Kami (PGRI Pontianak) sudah menyurati Wali Kota Pontianak. Mudah-mudahan habis lebaran bisa bertemu beliau untuk membahas tentang pemberlakuan TPP ASN. Pertanyaan kami kenapa TPP ini tak menyentuh guru. Padahal guru juga ASN. Dalam Perwa TPP itu, pemberlakuannya buat seluruh ASN di Pontianak,” ungkap Taufik, kepada Pontianak Post, Selasa (19/5).

Pada dasarnya PGRI Kota Pontianak sesuai surat yang ditujukan ke Wali Kota meminta audiensi, yakni PGRI merasa keberatan karena teman-teman guru ASN tidak mendapatkan TPP. Keberatan tersebut muncul karena dalam aturan yang dituangkan di Perwa TPP, penerimanya adalah seluruh ASN di lingkup Pemkot Pontianak.

Ada tiga poin yang akan ditanyakan kepada Wali Kota Pontianak saat audiensi nanti. Pertama soal tidak selarasnya poin-poin di Perwa TPP dengan kenyataan sebenarnya. Lalu meminta agar guru ASN baik nonsertifikasi dan yang sudah sertifikasi untuk tetap mendapatkan TPP.

“Untuk besaran TPP kami serahkan sepenuhnya dengan Wali Kota,” ungkapnya.

Dari isi Perwa yang sudah ia lihat, terdapat kelas dan angka besaran TPP sesuai dengan golongan ASN. Jika melihat itu, guru masuk golongan IV berada di grade 11.

“Tapi kami tidak menuntut seperti di grade 11 TPP nya. Paling tidak guru diperhatikan dengan pemberian TPP yang sama seperti ASN struktural dan fungsional lainya,” tegas Taufik.

PGRI kata dia sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak guna melaporkan keluhan ini. Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Diknas pun sebenarnya menginginkan guru dapat TPP.

“Apa yang kami keluhkan ternyata dapat perhatian dari dewan. Dulu kami sering mengeluh masalah tunjangan kesejahteraan bagi guru. Mengadu ke dewan namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Anwar Ali mendesak agar evaluasi pemberlakuan Perwa TPP dilakukan pengkajian ulang. “TPP harus dikaji, jika pemberlakuannya buat seluruh ASN, lantas kenapa guru tak dapat? Guru itu juga ASN,” tegasnya.

Dorongan pengkajian TPP oleh Pemkot Pontianak diminta Anwar Ali dilakukan karena akan muncul dampak yang tak sehat bagi para ASN guru. Ia takut kecemburuan sosial bakal timbul antara ASN struktural dan fungsional, khususnya guru.

Jika kecemburuan sosial karena timpangnya tunjangan antara guru dan ASN struktural terjadi, dapat mempengaruhi kinerja kawan-kawan guru. Al hasil target-target pendidikan yang mau dicapai bisa tak tercapai.

Ia akan meminta teman-teman di Badan Peraturan Daerah DPRD Pontianak melakukan tindaklanjut menyoal Perda Kesejahteraa Guru yang telah dibuat tahun lalu. Seingat dia dalam perda tersebut terdapat poin tentang kesejahteraan guru.

“Ini kan harus berjalan perdanya. Jangan cuma jadi berkas yang dimasukkan lemari oleh Pemkot,” tegasnya.(iza)

 

Read Previous

Klopp: Liverpool Harus Jadi Juara Liga Musim Ini

Read Next

Covid 19 Juga Ancam Sejumlah Turnamen



Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *