Implementasi Satu Data Indonesia, Mimpi?

Budhi Setyono

Oleh: Budhi Setyono

Berbagai kumpulan data dan aplikasi penghasil data yang terdapat pada instansi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah belum saling terintegrasi. Apakah ada dampaknya? Ya! Ini jelas mengakibatkan inefisiensi, penyimpanan data ganda/ berulang, dan menyulitkan pemerintah dalam mengambil putusan maupun kebijakan. Adakah solusinya?

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada 12 Juni 2019. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu, pengaturan tersebut juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses. Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi.

Maka itu, diperlukan kolaborasi yang harmonis antar stakeholder terkait untuk dapat mewujudkannya. Harapannya adalah data tidak hanya berupa angka, tapi juga bisa berupa peta, karakter, simbol, isyarat, bahkan dalam bentuk bunyi, itu semua harus dituangkan dalam satu data.

Dalam Perpres Satu Data Indonesia tersebut di atas, Badan Pusat Statistik diberi amanah untuk menjadi Pembina Data. Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Sebagai pembina data, Badan Pusat Statistik mempunyai peran besar dalam memberikan masukan untuk dapat menyatukan data-data yang ada. Artinya data-data tersebut harus mempunyai standar data yang sama, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Guna mendukung program pembangunan nasional dan menyukseskan revolusi industri 4.0, sistem Satu Data Indonesia sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu juga disampaikan dalam Visi Badan Pusat Statistik yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi tersebut,Badan Pusat Statistik berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Tantangan Badan Pusat Statistik ke depan semakin berat. Karena dihadapkan dengan adanya teknologi yang semakin cepat berkembang. Berbagai informasi harus dapat ‘dipotret’ dengan sempurna oleh lembaga statistik ini. Data yang dihasilkan harus memenuhi unsur independensi dan terbebas dari politisasi. Data statistik menjadi bahan evaluasi keberhasilan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jika data tidak benar, maka kebijakan pemerintah pasti jugatidak tepat sasaran.

Melalui Badan Pusat Statistik, mimpi Satu Data Indonesia ini harus diwujudkan. Berbagai data yang berbeda harus disatupadukan dengan konsep, definisi, dan metodologi yang sama. Jangan sampai masih ada perbedaan data yang dimiliki oleh instansi kementerian/lembaga. Langkah lain yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia adalah menghilangkan ego sektoraltukar pakai data,regulasi, dankompleksitas kelembagaan.

Selain itu harus dimulai dari meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, membantu koordinasi dan menghilangkan ‘gap’ antar instansi pemerintah, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas regulator dan penyusunan kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

Dengan berbagai ‘ikhtiar’ tersebut, rajutan mimpi implementasi Satu Data Indonesia akan terwujud. Mari bergandeng tangan membangun Negara. (*)

*Penulis, Fungsional Statistisi BPS Kubu Raya

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!