IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR: 35/PPUXVII/2018, SEMAKIN MENGUATKAN PERADI SEBAGAI SINGLE BAR

Oleh: DR (Cd) Hadi Suratman SH MSi

RABU, tanggal 28 November 2019 Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang dimohonkan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Putusan tersebut disyukuri oleh PERADI. Namum menimbulkan persepsi berbeda di kalangan advokat di organisasi advokat di luar PERADI.

Sebab itu, perlu dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor: 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 November 2019 ini justru menguatkan PERADI sebagai Organisasi Advokat (OA) sebagai Single Bar. Tidak hanya itu, lebih jauh putusan tersebut justru mengembalikan Wewenang Peradi sebagai OA yang melaksanakan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Sebelum kita menelaah lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi, mari kita coba melihat dengan jelas makna dari pasal 32 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Didalam ayat (1) berbunyi “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Artinya jelas, bahwa advokat adalah sebutan untuk untuk Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum. Penyatuan nama tersebut karena undang-undang. Artinya dari penamaan saja sudah terintegritas dalam satu kata yaitu “Advokat”.

Selanjutnya kita pahami lagi dari kalimat yang terdapat pada ayat berikutnya, yaitu ayat (2) “Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Ayat ini memberikan pemahaman, bahwa artinya jika ada Pengacara Praktik yang akan diangkat, sedangkan Undang-undang ini mulai berlaku, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Selanjutnya kita pahami lagi pada ayat (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Dari bunyi ayat 3 nya, berarti wewenang organisasi sebagai mana diatur dalam undang-undang tersebut dijalankan oleh 8 Organisasi Advokat.

Selanjutnya kita lihat pada ayat (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. Dari bunyi ayat 4 pasal tersebut berarti Undang-undang memerintahkan dan memberikan tempo untuk membentuk Organisasi Advokat harus segera terbentuk. Kalau kita pahami dari bunyi ayat 3 sebelum adanya Organisasi Advokat, maka Organisasi Advokat dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang dilakukan secara bersama-sama oleh 8 Organisasi dimaksud.

Keterkaitan antara ayat dalam pasal 32 UU Nomar 18 Tahun 2003 seharusnya tidak perlu dipahami secara menyimpang, kenapa demikian? Hal ini dikarenakan ayat 3 nya untuk menjalankan wewenangnya dilakukan 8 organisasi yang akan mengarah menjadi Single Bar sesuai dengan makna Undang-undang. Selanjutnya kita pahami ayat 4 nya dengan sangat tegas yang dimaksud UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah Single Bar.
Kenapa demikian, karena Frasa dalam ayat tersebut mempunyai pemahaman bersifat integritas dari beberapa organisasi advokat yang menjalankan wewenang organisasi secara bersama-sama tadi dalam waktu 2 tahun setelah Undang-undang berlaku harus membentuk Organisasi Advokat.

Dari pemahaman pada ayat 1 telah terjadi Integritas penamaan dari pengacara praktik, konsultan hukum, penasihat hukum karena undang-undang cukup disebut “Advokat” saja. Kemudian pada ayat 2 nya jika ada pengangkatan Pengacara Praktik sementara Undang-undang Advokat mulai berlaku, maka harus mengikuti ketentuan Undang-undang Advokat. Artinya disini terjadi lagi integritas.

Begitu juga pada ayat 3 nya, dimana menjalankan wewenang sementara sebelum terbentuknya organisasi advokat dilakukan secara bersama. Maknanya dalam ayat 3 bersifat sementara. Nah sifat sementara inilah diakumulasikan atau diintegritaskan beberapa organisasi advokat tadi menjadi Single Bar sebagaimana dimaksud dari ayat 4.

Kembali kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 Nopember 2019, itu merupakan keputusan yang sifatnya menguatkan dari Gugatan PERADI yang bersifat Rekonfirmasi. Yang amar putusannya menolak Gugatan. Ditolaknya gugatan tersebut maknanya Frasa dari pasal-pasal yang dimintakan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi tidak bermasalah dan telah dianggap selesai. Jadi pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi tidak ada masalah.

Untuk melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan Integritas atas putusan terdahulu, dapat ditemui pada pertimbangan majelis hakim konstitusi pada lembar putusan halaman 318, dimana pada angka 4 adalah bersifat penegasan dan didalam butir angka (1), berkaitan dengan 8 wewenang yang dijalankan oleh PERADI yaitu, melaksanakan pendidikan khusus, melaksanakan ujian advokat, melaksanakan pengangkatan, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Selanjutnya dalam penjelasan angka 4 pada butir angka (2), berbunyi, “………. Namun demikian organisasi-organisasi advokat lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) diatas.” Dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud yakni Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Juni 2011.

Selanjutnya pada butir angka (3) menjelaskan dengan tegas, bahwa masalah penyumpahan, dengan maksud tidak mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, tidak serta merta membenarkan organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 ( delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 Nopember 2019 merupakan putusan dengan pertimbangan Penguatan Integritas atas putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Dari Pemahaman ini, bahwa sejak lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 hingga lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPUXVII/2018, yang berwenang menjalankan 8 (delapan) wewenang sesuai Undang-undang Advokat adalah PERADI.

(Penulis adalah Pengurus DPN PERADI Korwil Kalimantan Barat Timur dan Utara)

Read Previous

Desa Mandiri Tergantung Tata Ruang Desa, Agar Program Tak Sangsot dan Tepat Sasaran

Read Next

Melek Data Tanda Petani Cerdas