Plh Bupati Sintang Buka Suara
Infrastruktur Pendukung Jadi Kendala ANBK

Yosepha Hasnah

SINTANG-Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan penilaian mutu sekolah yang melibatkan guru hingga murid. Namun di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur, ANBK yang butuh jaringan internet menjadi tantangan tersendiri, Kamis (14/10).

Bahkan ada siswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan harus menaiki bukit untuk mendapatkan sinyal internet.

Seperti puluhan siswa SMP Negeri 4 Ketungau Hulu yang harus mengikuti pelaksanaan ANBK di atas Bukit Empaung, Perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia.

Melihat kondisi tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sintang, Yosepha Hasnah pun buka suara. Ia menyayangkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memperlakukan sama setiap daerah dalam pelaksanaan ANBK. Dia menilai harusnya ada kepekaan dari Kemendikbud kepada daerah terpencil. “Program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud-Ristek harusnya kebijakan tersebut tidak diberlakukan sama di setiap daerah,” ucapnya.

Sebagai Pemerintah Daerah yang menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, Yosepha Hasnah mengaku merasa serba salah. Ia menyadari kesulitan akses internet dan bahkan listrik di daerah terpencil di Kabupaten Sintang. Namun Pemerintah Daerah juga harus mengikuti perintah pelaksanaan ANBK dari Pemerintah Pusat.

“Memang serba salah. Kita menyadari bahwa daerah kita baru sebagian yang punya jaringan internet dan sebagian besar juga belum ada listrik di siang hari. Masalahnya ada program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud yang wajib menggunakan jaringan internet, listrik dan komputer,” ucapnya.

Hasnah pun menyesalkan keengganan Pemerintah Pusat untuk meminta informasi kepada Pemerintah Daerah terkait ketersediaan infrastruktur dalam pelaksanaan ANBK di Kabupaten Sintang. Tak hanya internet dan listrik, tetapi juga ketersediaan laptop atau komputer.

“Program ANBK tersebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah. Sebab, pengukuran tingkat kualitas pendidikan harus melihat ketersediaan infrastruktur. Mestinya kebijakan ini tidak diberlakukan sama di setiap daerah. Artinya pengukuran tingkat kualitas pendidikan juga harus melihat ketersediaan infrastruktur terkait jaringan internet, listrik, dan laptop atau komputer di satuan pendidikan,” tambahnya.

Namun ia mengatakan bahwa sebelu pelaksanaan ANBK, Pemkab Sintang telah menyampaikan kondisi keterbatasan infrastruktur di daerah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Tapi hingga ANBK berjalan, belum ada solusi yang dihasilkan dari keterbatasan ini.

“Pemkab Sintang sudah menyampaikan kondisi infrastruktur kepada Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalbar. Namun apa mau dikata kebijakan sudah terlanjur digulirkan. Akhirnya pasti banyak masalah yang dialami oleh sekolah-sekolah di pedalaman, yang notabene tidak ada listrik dan internet,” ucapnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!