Instansi Pemerintah Wajib NPWP Baru Mulai Juli

KOORDINASI: Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Ahmad DJamhari, Beserta Kepala Bidang Kanwil DJP Kalbar saat rapat koordinasi terkait NPWP instansi pemerintah secara daring di ruang rapat Kanwil DJP Kalbar. IST

PONTIANAK – Setiap transaksi instansi pemerintah yang dilakukan mulai bulan Juli 2020 harus menggunakan NPWP baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendereal Pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tanggal  31 Desember 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan PKP,  serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

“Yang dimaksud instansi pemerintah adalah yang memegang DIPA,” kata  Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Kalimantan Barat, Wicaksono di sela kegiatan Rapat Koordinasi terkait NPWP Instansi Pemerintah secara daring antara Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP  Kalbar, dan Kanwil DJPb Kalbar di ruang rapat Kanwil DJP Kalbar, Jumat (3/7).

Wicaksono menerangkan, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah,  dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

“Pemberlakuan penggunaan NPWP baru untuk instansi pemerintah ini adalah berdasarkan kode satuan kerja (satker) instansi pemerintah yang memegang  DIPA,” tambahnya. Ia berharap pada bulan Juli seluruh satker sudah melakukan update data kepala satker dan bendaharanya sesuai dengan data terkini ke KPP.

“Diharapkan seluruh satker juga aktif berkoordinasi dengan KPP di wilayahnya untuk update datanya. Dokumen yang perlu disampaikan ke KPP berupa fotokopi dokumen penunjukan kepala instansi dan penunjukan bendahara dan fotokopi KTP kepala instansi dan bendahara,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa KPP sudah mengirimkan Surat Klarifikasi/Permintaan Kebutuhan Dokumen bagi instansi pemerintah yang tidak melakukan perubahan data sampai dengan Juni 2020, mengingat ada kaitan antara penggunaan dana DIPA dan pemberlakuan NPWP baru.

“Instansi pemerintah harus melakukan perubahan data untuk Aktivasi EFIN, Permohonan Sertifikat Elektronik dan Aktivasi akun PKP,” ujarnya. Mulai awal Agustus 2020, sambungnya, NPWP Bendahara yang lama akan dihapus oleh Kantor Pusat DJP dan diganti dengan NPWP baru yang telah diterbitkan secara jabatan oleh DJP. Bendahara pemerintah harus siap melaksanakan PMK 231/PMK.03/2019.

“Pada tanggal 4 Agustus 2020 akan dilakukan penghapusan NPWP lama secara massal oleh Kantor Pusat DJP,” tambahnya. Selain harus melakukan penyampaian perubahan data ke KPP, menurutnya instansi pemerintah juga harus mengajukan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP bagi instansi pemerintah yang telah dikukuhkan PKP (pengusaha kena pajak).

Dengan diberlakukannya PMK 231/PMK.03/2019, DJP secara jabatan akan melakukan penghapusan NPWP Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, dan Desa. DJP juga mencabut PKP Bendahara Penerimaan, menerbitkan NPWP baru untuk seluruh Instansi Pemerintah, dan mengukuhkan PKP secara jabatan bagi Bendahara Penerimaan yang telah dikukuhkan PKP sebelum PMK ini.

Disampaikan juga bahwa seluruh instansi pemerintah dalam transaksi penggunaan DIPA agar selalu berusaha melakukan transaksi belanja dengan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat memperoleh faktur pajak untuk keperluan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Wicaksono kembali menambahkan bahwa penghapusan NPWP secara jabatan tidak mengakibatkan lunas utang pajak atau selesainya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh bendahara.(*)

loading...