Izin Dipersulit, Berakhir dengan Duit

PONTIANAK—Di tengah seriusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut gratifikasi mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat (2016-2018),
Gusmin Tuarita yang sekarang menjabat Inspektur Jenderal Wilayah I ATR/BPN bersama Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat dari uang haram Rp22,23 miliar dari penerbitan Hak Guna Usaha [HGU] untuk sejumlah perkebunan sawit terkuak bukti lain.

Korporasi perkebunan kelapa sawit ternyata tidak hanya mengeluarkan duit untuk HGU saja. Dana-dana lain dari tahap awal ketika mencari Informasi Ketersediaan Lahan juga dikeluarkan.

”Hanya HGU saja yang diusut. Bagaimana dengan izin lain sebelum menjadi HGU. Kami keluar duit dengan jumlah tidak kecil. Ada yang masuk kas Negara tetapi ada juga dipermainkan oknum institusi,” kata salah satu pengusaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya yang namanya minta tidak dikorankan ini.

Menurutnya KPK harusnya mengusut lebih dalam peranan berbagai pihak ketika sebuah invetasi masuk di satu kabupaten. Masalahnya investor pasti selalu kenak dengan ulah oknum ketika akan berinvestasi perkebunan kelapa sawit.

”Dari awal sudah kena. Mulai oknum perangkat desa hingga oknum aparatur pemerintah, sampailah kepada penerbitan terakhir yakni Hak Guna Usaha (HGU). Kalau KPK mau usut dari bawah,” usul pengusaha sawit asal Jakarta ini.

Dia sendiri menyebutkan sebenarnya pengusaha tidak terlalu mempersoalkan pemberian uang haram kepada oknum. Hanya pengusaha akan menjadi marah ketika izin diinformasikan ternyata tumpang tindih dengan izin lain. Di satu sisi tidak sedikit dana yang sudah dikeluarkan ”Itu juga biasa terjadi. Sementara kita sudah keluar duit duluan. Lihat harga sawit beberapa tahun terakhir, anjlok drastis,” ujarnya.

Pengusaha ini merincikan bahwa tahapan izin dari Informasi Lahan saja sudah harus keluar duit. Belum lagi Izin Lokasi. Sementara IUP atau Izin Usaha Perkebunan juga harus keluar lagi. ”Nah yang HGU sudah terbuka kan sampai kenak ciduk KPK, juga keluar duit. Begitulah realita investasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Sakit-sakit nyaman lah,” tuturnya.

Meski ribet dan keluar duit banyak, pengusaha biasanya tidak mempersoalkan seandainya penguasaan izin lahan benar adanya. Seorang pengusaha ketika berinvestasi sawit, lahan yang dikuasai maunya clear and clean.

“Tidak mau ada masalah di kemudian hari. Itu biasanya harapan mereka (pengusaha),” tukasnya.

Terpisah, Sueb Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat berencana memasukan agenda memanggil perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat bersama Dinas Teknis dan Badan Pertanahan Nasional Kalbar. Dia sedang mengagendakan bersama lintas Komisi I guna mengetahui seluk beluk perizinan dikeluarkan, sampai harus heboh di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Kami(Komisi II) sedang memasukan agenda rapatnya di Banmus. Mudah-mudahan bisa terwujud agenda rapat ini,” ungkap dia.(den)

Read Previous

Truk Yon Armed Ngabang Terguling di Jalan Trans Kalimantan

Read Next

Pelatih Dari 11 Kabupaten Kota, Berkumpul di Sambas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *