Jaga Aset Negara dengan Sertifikasi 

SERTIFIKASI: Rapat koordinasi persiapan program sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) tahun 2020, Kamis (22/8). IST

PONTIANAK – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (DJKN) Edih Mulyadi membuka rapat koordinasi persiapan program sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) tahun 2020, Kamis (22/8).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula lantai III Kanwil DJKN Kalbar diikuti Plt. Kepala Kanwil Pertanahan Kalimantan Barat (BPN) Setiadjid, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang, Zidam XII Tanjungpura Kalimantan Barat, PJN I,II,III, Bea Cukai, BKSDA Kalbar dan beberapa satker vertikal lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

Edih menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kanwil BPN Kalbar dan satker yang sudah berkolaborasi dengan sangat baik sehingga target sertifikasi aset BMN berupa tanah di Kalbar telah memenuhi target hanya dalam waktu enam bulan.

“Sertifikasi BMN berupa tanah merupakan salah satu dari tiga langkah pemerintah untuk mewujudkan 3T yaitu tertib fisik, tertib adminstrasi, dan tertib hukum dimana langkah pensertifikasian memenuhi unsur tertib hukum” jelas Edih.

Di tahun 2020, Kanwil DJKN Kalbar dan BPN Kalbar mendapat target sangat menantang yaitu pensertifikatan aset BMN berupa tanah sebanyak 1.040 bidang. Angka ini melonjak  8 kali lipat dibandingkan dengan target 2019 sebesar 157 bidang.

Dua tahun terakhir, DJKN dan seluruh  instansi vertikal kementerian/lembaga disibukkan kegiatan revaluasi BMN yang bertujuan untuk mendapatkan nilai terkini aset Pemerintah Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam menerbitkan sukuk (surat hutang syariah).

“Hal tersebut tidak hanya dapat membantu meningkatkan performance laporan keuangan pemerintah pusat tetapi juga meningkatkan kepercayaan dunia internasional dalam hal melakukan investasi di Indonesia,” kata Edih.

Setelah aset BMN dapat diwujudkan sesuai prinsip 3T maka aset tersebut dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan nilai tambah berupa PNBP. Pengelolaan BMN tersebut bisa dengan melaksanakan pemanfaatan BMN berupa sewa maupun kerja sama pemanfaatan. “Tanggung jawab untuk mewujudkan 3T bukan hanya diemban oleh DJKN tetapi juga oleh pengguna BMN pada satuan kerja terkait dan dapat terlaksana dengan komunikasi dan sinergi yang baik” harap Edih.

Setiadjid mengungkapkan bahwa pelaksanaan pensertipikatan di Kalimatan Barat merupakan salah satu yang tercepat di seluruh Indonesia. Dengan target 1.040 bidang tanah di tahun 2020 bukan hal mustahil untuk dicapai dan ini tidak lepas dari sinergi Kanwil DJKN Kalbar beserta satker target seritipikasi untuk segera melengkapi berkas, menunjukkan batas yang valid dan adanya kemauan serta memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan BMN yang digunakannya.

“Kanwil DJKN Kalbar akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mensertifikatkan semua aset negara berupa tanah demi mewujudkan pengamanan BMN baik secara tertib administrasi, tertib fisik maupun tertib hukum,” jelasnya. (r/*)

Read Previous

Kebakaran Di Lereng Bukit Rentap

Read Next

Nostalgia Ala Vialli

Tinggalkan Balasan

Most Popular