Jangan Ada Makelar Tanah

TANDA TANGAN: Penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan Bandara di Sukadana dilakukan di hadapan Bupati Kayong Utara Citra Duani usai Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Bandara di Istana Rakyat, Senin (3/9). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

SUKADANA – Bupati Kayong Utara Citra Duani berharap tidak ada makelar tanah yang merugikan masyarakat ketika pembangunan bandar udara (bandara) mulai dilakukan. Hal tersebut disampaikan Bupati usai acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Bandara Sukadana di Istana Rakyat, Senin (3/9) siang kepada Pontianak Post.

“Kalau Pak Oesman Sapta (Ketua DPD-RI, Red) meminta pekerjaan bandara rampung satu tahun setengah, (maka) 2021 sudah harus landing pesawat,” jelas Bupati.

Menurut Citra, proses pembangunan bandara tentunya tergantung pada tim yang akan melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Sebab, kata Bupati, bandara merupakan lapangan yang dibuat menjadi lokasi landing pesawat kemudian terdapat bangunan. Kalau proses pengerjaanya siang dan malam, Bupati yakin pengerjaanya akan cepat rampung.

“Kalau bandara itu dikerjakan pagi, siang, dan malam, saya yakin bisa. Karena memang Pak Oesman berharap supaya di tahun 2021 selesai. Sementara Pemerintah Daerah (Kayong Utara) senang dengan adanya target ini. Sementara pengerjaanya akan dilakukan tahun depan (2020),” ungkapnya.
Selain itu, dia juga berharap agar dalam pembebasan lahan jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat.

Untuk itu Bupati mengimbau kepada masyarakat di dua desa, yaitu Desa Simpang Tiga dan Desa Riam Berasap, tidak mudah terprovokasi.

“Berkaitan dengan hal ini kita juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat Kayong Utara, khusunya di warga masyarakat dua desa itu agar tidak mudah terprovokasi. Percayakan saja kepada tim dan pemerintah hasil dari pada uji publik ini. Tetapi Alhamdulillah warga masyarakat di dua desa setuju jika tanah milik mereka dijadikan bandara,” ungkap Bupati.

Namun, pada tahap berikutnya, berapa besaran nominal tanah yang akan dijual untuk dijadikan bandara, menurut dia, menjadi tanggung jawab tim. Sebab berkaitan dengan tanah ini, dia yakin masyarakat akan merasakannya. Apa lagi, sambung Citra, secara keseluruhannya dengan kehadirian bandara, otomatis ruas jalan Siduk menuju Teluk Batang akan segera dibangun.

“Kemudian di jalan lintas Provinsi juga akan dibanguan. Kemudian perawas sampai Simpang Dua ke Pontianak juga dibangun. Karena dasarnya ada karena adanya bandara. Terus sampai ke Teluk Batang, karena adanya pelabuhan nasional, satusnya tahun 2020 jalan Provinsi ke jalan negara. Jadi naik dua tingkat, itu progaram startegis nasional,” ungkapnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin menjelasakan bahwa kesepakatan sudah ada, di mana lahan milik warga yang akan dibangun bandara telah disepakati bersama. Selanjutnya, mengenai hasil dari berita acara tersebut, terlebih dahulu akan disampaikan mereka kepada Gubernur.

“Tadi itu masyarakat telah siap jika lahan milik mereka untuk dijadikan bandara. Selanjutnya hasil berita acara ini akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Nanti akan ada Surat Keputusan Gubernur juga, artinya tugas tim ini sampai adanya SK Gubernur itu,” kata dia.

Dikatakan dia, untuk tim yang hadir pada Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Bandara Sukadana merupakan bagian untuk keputusan dari Gubernur. Ia menambahkan, terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten

Kayong Utara tidak akan melakukan intervensi kepada masyarakat. Sebab, kata dia, tim appraisal sudah terdapat keahliannya. “Tim appraisal yang akan menangani pembangunan bandara ini tentunya berkerja sesuai keahliannya. Jadi dalam hal ini tidak ada intervensi,” sambung dia.

Sejauh ini, dia mengaku koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat baik mengenai rencana pembangunan bandara tersebut. Apa lagi, dia menambahkakn bahwa ini merupakan pertemuan kali kedua. “Tetapi Kabupaten juga memiliki tim, karena kewenangan mereka juga terhadap masyarakat membina masyarakatnya, dan itu sudah berjalan dengan baik. Artinya tanpa Kabupaten/Provinsi tidak dapat berkerja. Begitu juga tanpa Provisi, (maka) Kabupaten tidak dapat berkerja. Artinya kita saling bersinergi,” ungkapnya. (dan)

Read Previous

Properti Tertinggi, UKM Kebagian Rp350 Juta

Read Next

BPK Minta Pemkab Sediakan Hidran di Pemukiman

Tinggalkan Balasan

Most Popular