Jangan Lindungi Korporasi

kabut asap

DISELIMUTI KABUT: Kondisi kabut asap ketika menyelimuti Istana Rakyat atau Pendopo Bupati Kayong Utara di saat pagi hari, kemarin (11/9). Kabut asap menyelimuti hampir seluruh kawasan di Kota Sukadana. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Midji: Lahan Konsesi Paling Banyak Terbakar

PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan harus menjadi perhatian serius para bupati di daerah. Jika lahan yang terbakar berada di kawasan konsesi perusahaan, ia meminta jangan ada yang melindungi. “Jangan lindungi sekali lagi siapa pun yang punya, perusahaan apapun, kalau memang ada indikasi itu terjadi dibakar sudah ambil tindakan,” tegasnya.

Ia lantas memuji Pemkab Sanggau yang sudah berani mengajukan lima perusahaan untuk dicabut izinnya karena terbukti membakar lahan. Ia meyakini bahwa penyumbang asap terbesar dari kebakaran hutan dan lahan adalah perusahaan perkebunan, kehutanan atau HTI.

“Masalahnya sekarang lahan gambut dengan HTI itu ya sudah terbuka semua. Artinya saat terkena panas matahari selama tiga hari saja bisa terbakar. Karena jika lahan gambut masih memiliki tutupan, tentu tidak akan mudah kering dan terbakar,” paparnya.

Kemudian jika melihat ada anggapan bahwa, hal ini disebabkan masyarakat yang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian, Midji sapaan akrabnya merasa luasannya tidak mungkin sebesar sekarang. Paling luas hanya satu sampai dua hektare per lokasi.

Dan jika pun misalnya ada dua ribu orang yang membakar, artinya baru ada dua ribu hektare lahan yang terbakar. Sementara kondisi saat ini, lahan yang terbakar sudah mencapai ratusan ribu hektare. “Tidak mungkin juga (karena petani berladang), kalau kita lihat,” ucapnya.

Jika memang ingin membuktikan lahan masyarakat atau korporasi yang lebih banyak terbakar, menurutnya cukup gampang. Dari data luas lahan tanam pertanian se-Kalbar, saat ini baru ada sekitar 217 ribu hektare. “Itu luas tanaman padi, kalau misalnya dikatakan itu banyak ladang berpindah sebesar apa?” tanyanya.

Sementara di lahan konsesi milik perusahaan, satu titik yang terbakar luasnya bisa mencapai 900-an hektare. Dengan demikian, jika membandingkan data-data yang ada, ia memastikan lahan yang terbakar lebih banyak berada di konsesi milik korporasi.

“Nah tindakan sekarang, harus tegas. Ini ada oknum dinas di kabupaten takut untuk menindak perkebunan tertentu karena milik orang-orang ini, akhirnya takut. Pak Kapolda mau ninjau yang terbakar dibilang payah lah, inilah, jauh lah, tahu-tahu cuma 15 menit sudah nyampai,” ceritanya.

Sementara ketika ditindak, keluar argumen bahwa lahan tersebut milik pengusaha tertentu. “Jangan dilihat siapa punya, pokoknya lihat titik api di situ sudah tindak, gampang kan. Karena konsesi lahan itu semua ada koordinatnya,” tambahnya.

Untuk Provinsi Kalbar menurutnya saat ini belum bisa dikatakan darurat asap karhutla. Karena jarak pandang masih bisa membaik dalam waktu tertentu. Seperti saat malam hari, kabut asap cenderung berkurang drastis. “Tadi malam bersih, sementara,” ucapnya.

Pemerintah pusat dikatakan harus berbicara dengan data. Termasuk mengetahui kewenangan penindakan berada di mana. Apalagi yang mengeluarkan izin adalah pemerintah kabupaten, termasuk kementerian KLHK.

“Yang berhak menindak itu KLHK kalau hutan, nah kalau perkebunan juga yang memberi konsesi (siapa), gubernur tidak pernah mengeluarkan izin, bukan keweanangan (gubernur),” tegasnya.

Dari sana, maka ia pun mengeluarkan Pergub Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Adanya Pergub tersebut sudah ada 103 perusahaan yang diberi peringatan. Kemudian lebih dari 40 perusahaan sudah disegel dan ada lima yang diusulkan untuk pencabutan izin serta lima yang akan sampai ke proses pengadilan. “Itu kurang apa lagi. Cari di tempat lain kalau ada (yang berani menindak sebanyak itu),” pungkasnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat meminta aparat menindak tegas semua perusahaan sawit yang melakukan pembakaran lahan. Tidak terkecuali perusahaan milik asing.

Dalam rilis yang disampaikan KLHK pada 14 September 2019, setidaknya ada 26 perusahaan asal Indonesia, Malaysia dan Singapura yang disegel karena mengalami kebakaran pada konsesinya. Luas keseluruhan sekitar 5.531,887 hektare. Tiga perusahaan asal Malaysia diduga melakukan pembakaran lahan dengan luas total 638,34 hektare dan satu di antaranya perusahaan asal Singapura dengan luas 138 hektare.

Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya mengatakan, saat ini pihaknya terus memantau sejauh mana keseriusan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Gakkum KLHK pada sejumlah perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

“Kita berharap agar proses penyidikan dan penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian dan Gakkum KLHK dapat berjalan sinergis dan transparan. Penyegelan sejumlah konsesi tidak menghasilkan apa-apa, jika berakhir damai ataupun sekedar melahirkan sanksi administratif,” ungkap Anton.

Menurutnya, kepolisian harus mampu melihat pelanggaran-pelanggaran pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan pemilik konsesi. “Tidak ada bedanya, perusahaan lokal maupun asing,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengakui bahwa upaya pemadaman karhutla belum sepenuhnya efektif. Pihaknya berharap hujan segera turun. Menurut data dari laman katalog modis Lapan, hingga kemarin total terdapat 2.322 titik panas/api (hot spot).

Di depan Komisi VIII DPR, Doni mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan jumlah titik panas di enam provinsi. ”Hot spot terbesar di NTT,” katanya. Namun, lahan yang terbakar di NTT adalah lahan mineral sehingga tidak sampai menimbulkan asap. Berbeda halnya dengan kasus karhutla area gambut di Sumatera atau Kalimantan.

Luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 49 ribu hektare. Sebanyak 40 ribu hektare di antaranya adalah lahan gambut. Secara nasional ada 89 ribu hektare lahan gambut yang terbakar. Kebakaran lahan gambut itulah yang menimbulkan asap luar biasa. ”Sebanyak 99 persen (karhutla, Red) perbuatan manusia. Delapan puluh persen (lahan bekas karhutla, Red) berubah jadi perkebunan perorangan atau korporasi,” ungkapnya.

Doni mengatakan, BNPB sudah mengalokasikan 42 helikopter water bombing. Juga melakukan modifikasi cuaca supaya turun hujan. Namun, jelas dia, kekuatan helikopter water bombing tidak serta-merta membuat api padam.

”Ada teknologi modifikasi cuaca. Tingkat keberhasilannya juga minim,” ujarnya. Setelah sekian ton garam ditabur, sempat turun hujan pada 12-13 September. Sayangnya, hujan yang turun tidak banyak. Intensitasnya kecil.

Doni mengaku mendapatkan informasi dari BMKG terkait potensi hujan di lokasi karhutla. ”Hari ini (kemarin, Red) ada peluang hujan di Riau sehingga besok (hari ini) atau lusa (besok) bisa turun hujan,” katanya. Menurut dia, hanya hujan yang dapat memadamkan karhutla secara masif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menyatakan bahwa negara telah abai terkait bencana asap. Jika memang 99 persen penyebab karhutla adalah ulah tangan manusia, seharusnya bisa dilakukan pencegahan. Misalnya oleh aparat TNI atau Polri yang tersebar hingga tingkat kecamatan. ”Tidak bisa hanya bilang 99 persen karhutla karena ulah manusia. Manusianya itu siapa?” cetusnya.

Di bagian lain, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mendesak pemerintah mempertimbangkan opsi evakuasi bagi anak-anak di wilayah terdampak asap. Terutama anak di bawah 3 tahun. Pada rentang umur tersebut, kata dia, ukuran paru-paru masih kecil. Begitu terpapar asap, anak langsung batuk-batuk dan susah bernapas. ”Ini yang harus dievakuasi,” tuturnya di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, kemarin.

Pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan lokasi yang aman dari asap. Jika tidak memungkinkan, bisa dilakukan koordinasi dengan pemda-pemda sekitar yang lokasinya lebih sedikit terpapar asap.
Kementerian Kesehatan juga diharapkan memberikan bantuan masker, oksigen, dan obat-obatan. Penanganan ISPA harus jadi fokus utama. ”Mengubah oksigen tentu tidak mudah. Tapi lewat pemberian masker, pemberian kantong oksigen, dan tabung oksigen di rumah dan rumah sakit,” tuturnya. (bar)

Read Previous

Menanti Asap Usai

Read Next

Berharap ASN Konsumsi Beras Lokal

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular