Jaring Pendapat dalam Penyusunan Perbup Pengelolaan Areal Berhutan

/// KONSULTASI: Foto bersama usai konsultasi penyusunan Perbup perencanaan dan pengelolaan areal berhutan di luar kawasan hutan, Selasa (23/3). ARIS MUNANDAR/PONTIANAK POST///

SINTANG – Forum konsultasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perencanaan dan Pengelolaan Areal Berhutan di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Sintang dilaksanakan di Aula Bappeda Sintang, Selasa (23/3). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah yang juga merupakan Ketua Sekretariat Multi Pihak Pembangunan Lestari Kabupaten Sintang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen mewujudkan pembangunan lestari dengan menetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari 2019 – 2021.

“Ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya

Hasnah mengatakan, Pemkab mendorong para pihak yang berkepentingan di Kabupaten Sintang agar bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut, menurutnya, memerlukan koordinasi dan kolaborasi di antara para pihak agar dapat bersama-sama berkontribusi mewujudkan pembangunan yang lestari tersebut.

“Kami menyadari bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya menyeimbangkan antara kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kelestarian lingkungan. Di satu sisi kita mengupayakan peningkatan ekonomi melalui pembangunan berbasis lahan. Namun di sisi lain kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Menyikapi tantangan tersebut, Hasnah mengatakan saat ini daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menyelaraskan tiga kepentingan. Yaitu, sebut dia, kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi alam. Hingga dapat menghasilkan sebuah rumusan regulasi yang mengatur keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Khususnya mempertahankan dan menjaga sebagian areal berhutan di areal penggunaan lain dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Sementara itu, Rektor Universitas Kapuas Sintang, Antonius berharap penyusunan Perbup tersebut dapat mengakomodir dan melakukan penyelamatan areal yang masih ada tutupan hutan. “Dengan adanya Perbup ini nantinya dapat dan mampu melihat secara tepat, menentukan legalitas terkait dengan areal berhutan di luar kawasan hutan tersebut di Kabupaten Sintang,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!